alexametrics
30.2 C
Malang
Tuesday, 24 May 2022

MCP Tanggung Utang Rp 280 M, 145 Pembeli Bisa Terancam Diusir

MALANG KOTA– Di balik megahnya bangunan apartemen dan kondotel di kompleks Malang City Point (MCP), ternyata lilitan persoalan sejak 2013 lalu seakan tak berujung. Bahkan yang terbaru, pengelola MCP yakni PT Graha Mapan Lestari (GML) telah dinyatakan pailit berdasar  Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 3/Pdt-Sus-PKPU/2021/Pn-Niaga-Surabaya pada 9 November lalu. Ini karena GML “tersandera” utang Rp 280 miliar ke Bank BTN. Atas putusan pailit tersebut, pengembang apartemen dan kondotel diambil alih oleh kurator. Buntutnya, nasib 146 user (pembeli) apartamen dan kondotel 20 lantai di Jalan Terusan Dieng tersebut terancam terusir.

Atas putusan pailit tersebut, 145 user langsung bereaksi. Mereka merasa terancam diusir. Karena bisa saja Bank BTN melelang kepemilikan seluruh aset di MCP. Apalagi sebagian user belum memiliki hak penuh atas kepemilikan apartemen dan kondotel tersebut.  Kemarin (18/11), para user dikumpulkan oleh manajemen apartemen dan kondotel MCP untuk mendapat penjelasan. Nampak mereka cemas karena unit yang dijanjikan bisa saja dilelang oleh pihak kurator.

Seperti yang dirasakan oleh salah satu user apartemen MCP Totok Hermiyanto. Dia telah membeli satu unit apartemen seharga Rp 200 juta pada 2011 silam. Namun sampai saat ini hanya mengantongi kuitansi saja. Dia juha belum bisa menempati apartemennya. ”Kan seharusnya minimal ada PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dan terakhir baru AJB (Akta Jual Beli), namun sampai sekarang belum ada,” ceritanya.

Informasi yang dia terima, bukti transaksi pembayaran dan unit yang akan ditempati sudah menjadi jaminan di Bank BTN oleh pihak pengembang. Tentu kabar tersebut membuat dirinya dan para user lain cemas. Untuk itu, dia meminta perlindungan dari pengembang agar unit yang dijanjikan bisa ditempati dengan aman.

Mantan Pimpinan Bank Indonesia (BI) Malang itu juga menunggu penjelasan resmi dari pihak pengembang terkait status hunian ke depan. Sebab sampai kemarin belum ada kejelasan dari pihak pengembang tentang nasib para user. Mirisnya, komisi atau untung juga belum diterima dari apa yang dijanjikan pengembang.

“Saya ingin ada perlindungan entah secara jaminan unit atau lainnya, karena itungannya kami para user juga rugi,” tegas Totok.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Novie Ang. Dia yang mulai membeli unit apartemen sejak 2014 silam itu menunggu kejelasan sikap dari pengembang apartemen dan kondotel MCP. Bahkan saat dia membeli satu unit apartemen tersebut sudah ada konflik terlebih dahulu. “Tahun 2013 itu seingat saya PT GML sudah bermasalah, tapi tetap saja nekat menjual,” katanya.

Novie membeli karena investasi jangka panjang yang dulunya menjanjikan. Sebab permasalahan yang dialami PT GML saat itu diprediksi bisa selesai dalam waktu cepat. Namun prediksinya salah, justru konflik itu terus berlarut-larut hingga penghujung 2021 ini.

Meminta perlindungan dari pengembang juga dituntut oleh Novie. Sebab risiko dilelang ke pembeli baru bisa saja terjadi. Unit yang dimiliki bisa saja berstatus boedel pailit (lelang pailit). Dia tak ingin upayanya yang sudah lama mendapatkan hak kepemilikan yang diidamkan harus pupus di tangan kurator.

“Kami harap jangan sampai kami diusir, karena kami juga telah memenuhi kewajiban pembayaran,” papar Novie.

Wartawan koran ini mencoba meminta penjelasan dari pihak manajemen apartemen dan kondotel MCP. Namun mereka  menolak. Perwakilan manajemen yang terdiri dari dua orang masih enggan menjelaskan detail terkait kasus kepailitan yang dialami PT GML. ”Masih belum, pertemuan dengan user itu pertemuan rutin saja,” kilah salah satu pihak manajemen apartemen yang enggan disebut namanya itu.

Mereka bersikukuh hasil keputusan pailit dari Pengadilan Niaga Surabaya belum ada pengumuman. Mereka menegaskan pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup. Sehingga awak media tidak boleh untuk mengulik lebih dalam. (and/abm)

MALANG KOTA– Di balik megahnya bangunan apartemen dan kondotel di kompleks Malang City Point (MCP), ternyata lilitan persoalan sejak 2013 lalu seakan tak berujung. Bahkan yang terbaru, pengelola MCP yakni PT Graha Mapan Lestari (GML) telah dinyatakan pailit berdasar  Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 3/Pdt-Sus-PKPU/2021/Pn-Niaga-Surabaya pada 9 November lalu. Ini karena GML “tersandera” utang Rp 280 miliar ke Bank BTN. Atas putusan pailit tersebut, pengembang apartemen dan kondotel diambil alih oleh kurator. Buntutnya, nasib 146 user (pembeli) apartamen dan kondotel 20 lantai di Jalan Terusan Dieng tersebut terancam terusir.

Atas putusan pailit tersebut, 145 user langsung bereaksi. Mereka merasa terancam diusir. Karena bisa saja Bank BTN melelang kepemilikan seluruh aset di MCP. Apalagi sebagian user belum memiliki hak penuh atas kepemilikan apartemen dan kondotel tersebut.  Kemarin (18/11), para user dikumpulkan oleh manajemen apartemen dan kondotel MCP untuk mendapat penjelasan. Nampak mereka cemas karena unit yang dijanjikan bisa saja dilelang oleh pihak kurator.

Seperti yang dirasakan oleh salah satu user apartemen MCP Totok Hermiyanto. Dia telah membeli satu unit apartemen seharga Rp 200 juta pada 2011 silam. Namun sampai saat ini hanya mengantongi kuitansi saja. Dia juha belum bisa menempati apartemennya. ”Kan seharusnya minimal ada PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dan terakhir baru AJB (Akta Jual Beli), namun sampai sekarang belum ada,” ceritanya.

Informasi yang dia terima, bukti transaksi pembayaran dan unit yang akan ditempati sudah menjadi jaminan di Bank BTN oleh pihak pengembang. Tentu kabar tersebut membuat dirinya dan para user lain cemas. Untuk itu, dia meminta perlindungan dari pengembang agar unit yang dijanjikan bisa ditempati dengan aman.

Mantan Pimpinan Bank Indonesia (BI) Malang itu juga menunggu penjelasan resmi dari pihak pengembang terkait status hunian ke depan. Sebab sampai kemarin belum ada kejelasan dari pihak pengembang tentang nasib para user. Mirisnya, komisi atau untung juga belum diterima dari apa yang dijanjikan pengembang.

“Saya ingin ada perlindungan entah secara jaminan unit atau lainnya, karena itungannya kami para user juga rugi,” tegas Totok.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Novie Ang. Dia yang mulai membeli unit apartemen sejak 2014 silam itu menunggu kejelasan sikap dari pengembang apartemen dan kondotel MCP. Bahkan saat dia membeli satu unit apartemen tersebut sudah ada konflik terlebih dahulu. “Tahun 2013 itu seingat saya PT GML sudah bermasalah, tapi tetap saja nekat menjual,” katanya.

Novie membeli karena investasi jangka panjang yang dulunya menjanjikan. Sebab permasalahan yang dialami PT GML saat itu diprediksi bisa selesai dalam waktu cepat. Namun prediksinya salah, justru konflik itu terus berlarut-larut hingga penghujung 2021 ini.

Meminta perlindungan dari pengembang juga dituntut oleh Novie. Sebab risiko dilelang ke pembeli baru bisa saja terjadi. Unit yang dimiliki bisa saja berstatus boedel pailit (lelang pailit). Dia tak ingin upayanya yang sudah lama mendapatkan hak kepemilikan yang diidamkan harus pupus di tangan kurator.

“Kami harap jangan sampai kami diusir, karena kami juga telah memenuhi kewajiban pembayaran,” papar Novie.

Wartawan koran ini mencoba meminta penjelasan dari pihak manajemen apartemen dan kondotel MCP. Namun mereka  menolak. Perwakilan manajemen yang terdiri dari dua orang masih enggan menjelaskan detail terkait kasus kepailitan yang dialami PT GML. ”Masih belum, pertemuan dengan user itu pertemuan rutin saja,” kilah salah satu pihak manajemen apartemen yang enggan disebut namanya itu.

Mereka bersikukuh hasil keputusan pailit dari Pengadilan Niaga Surabaya belum ada pengumuman. Mereka menegaskan pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup. Sehingga awak media tidak boleh untuk mengulik lebih dalam. (and/abm)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/