alexametrics
22.4 C
Malang
Tuesday, 17 May 2022

Kota Malang Nyatakan Perang Perdagangan Daging Anjing. Ini Buktinya!

MALANG KOTA – Request dari sejumlah aktivis pecinta anjing agar Kota Malang terbebas dari perdagangan daging anjing disikapi serius oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Orang nomor satu ini kembali memerintahkan Satpol PP Kota Malang untuk gencar melakukan patroli terhadap sejumlah warung makan yang menyediakan menu daging anjing. Kemarin (19/1), mereka mendatangi dua rumah makan di Kecamatan Klojen yang di daftar menunya menyebut makanan berbahan daging non-konsumsi itu.

Razia tersebut merupakan kelanjutan dari patroli pada 18 Januari lalu yang menyasar tiga warung. Kemarin, patroli dimulai pada pukul 11.10.  Menggunakan tiga mobil berisi belasan personel, tim mendatangi sebuah warung di dalam perumahan Jalan Juwet, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen. Tiba sekitar pukul 11.30, mereka langsung masuk dan memeriksa warung yang menjadi satu dengan rumah dan di jaga anjing itu.

Pemilik warung sempat menyangkal bahwa mereka menjual makanan berbahan daging anjing. Padahal di daftar menu tertera masakan ”Babi Bumbu RW”.  RW merupakan singkatan dari rintek wuuk, yang dalam Bahasa Manado artinya bulu halus yang merujuk pada hewan anjing.

Setelah dicek kembali oleh salah satu anggota tim, ternyata memang ada daging anjing yang dijual. Pemilik warung pun berkilah bahwa itu adalah stok terakhir. Dia mengaku sudah tidak menerima suplai daging anjing sejak sepekan lalu dari seseorang di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Razia berikutnya dilakukan ke sebuah rumah makan khas Sulawesi di Jalan Simpang Bondowoso, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen. Tim Satpol PP Kota Malang juga menemukan hal yang sama, yakni nama makanan berbahan daging anjing yang terpampang di daftar menu. Seperti pada razia sebelumnya, pemilik warung bersedia untuk meniadakan menu berbahan daging anjing dengan meminta waktu untuk menghabiskan stok yang masih ada.

Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat mengatakan bahwa sebenarnya ada 10 target operasi. Namun dia menduga rencana tersebut sudah bocor lebih dulu. Kemungkinan besar, antara satu rumah makan dengan yang lain berjaringan dan saling memberi tahu apabila saat ini sedang gencar dilakukan penindakan. ”Apalagi sehari sebelumnya kami juga melakukan penindakan,” ujarnya.

Dari dua kali razia yang telah dilakukan, Satpol PP mendapatkan keterangan bahwa daging anjing di warung-warung tersebut berasal dari wilayah Kabupaten Malang dan Blitar. Pangsa pasar makanan tersebut juga sangat terbatas. Karena itu, rata-rata tempat penyembelihan dan penjualannya berada di dalam kawasan permukiman yang relatif jauh dari jalan utama.

Untuk saat ini, penindakan yang dilakukan Satpol PP didasarkan pada SE Wali Kota Malang nomor 5 Tahun 2002. SE itu mengatur tentang pelarangan perdagangan daging hewan seperti anjing, baik oleh PKL maupun warung dan restoran.

Jika perda tentang pelarangan peredaran dan konsumsi daging anjing sudah jadi, pihaknya akan menggandeng kepolisian dalam penindakan. ”Karena ada unsur KUHP-nya, penyiksaan dalam proses penyembelihannya. Sementara untuk peredarannya ada Undang-Undang (UU) pangan,” ujar Rahmat. (biy/fat)

MALANG KOTA – Request dari sejumlah aktivis pecinta anjing agar Kota Malang terbebas dari perdagangan daging anjing disikapi serius oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Orang nomor satu ini kembali memerintahkan Satpol PP Kota Malang untuk gencar melakukan patroli terhadap sejumlah warung makan yang menyediakan menu daging anjing. Kemarin (19/1), mereka mendatangi dua rumah makan di Kecamatan Klojen yang di daftar menunya menyebut makanan berbahan daging non-konsumsi itu.

Razia tersebut merupakan kelanjutan dari patroli pada 18 Januari lalu yang menyasar tiga warung. Kemarin, patroli dimulai pada pukul 11.10.  Menggunakan tiga mobil berisi belasan personel, tim mendatangi sebuah warung di dalam perumahan Jalan Juwet, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen. Tiba sekitar pukul 11.30, mereka langsung masuk dan memeriksa warung yang menjadi satu dengan rumah dan di jaga anjing itu.

Pemilik warung sempat menyangkal bahwa mereka menjual makanan berbahan daging anjing. Padahal di daftar menu tertera masakan ”Babi Bumbu RW”.  RW merupakan singkatan dari rintek wuuk, yang dalam Bahasa Manado artinya bulu halus yang merujuk pada hewan anjing.

Setelah dicek kembali oleh salah satu anggota tim, ternyata memang ada daging anjing yang dijual. Pemilik warung pun berkilah bahwa itu adalah stok terakhir. Dia mengaku sudah tidak menerima suplai daging anjing sejak sepekan lalu dari seseorang di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Razia berikutnya dilakukan ke sebuah rumah makan khas Sulawesi di Jalan Simpang Bondowoso, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen. Tim Satpol PP Kota Malang juga menemukan hal yang sama, yakni nama makanan berbahan daging anjing yang terpampang di daftar menu. Seperti pada razia sebelumnya, pemilik warung bersedia untuk meniadakan menu berbahan daging anjing dengan meminta waktu untuk menghabiskan stok yang masih ada.

Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat mengatakan bahwa sebenarnya ada 10 target operasi. Namun dia menduga rencana tersebut sudah bocor lebih dulu. Kemungkinan besar, antara satu rumah makan dengan yang lain berjaringan dan saling memberi tahu apabila saat ini sedang gencar dilakukan penindakan. ”Apalagi sehari sebelumnya kami juga melakukan penindakan,” ujarnya.

Dari dua kali razia yang telah dilakukan, Satpol PP mendapatkan keterangan bahwa daging anjing di warung-warung tersebut berasal dari wilayah Kabupaten Malang dan Blitar. Pangsa pasar makanan tersebut juga sangat terbatas. Karena itu, rata-rata tempat penyembelihan dan penjualannya berada di dalam kawasan permukiman yang relatif jauh dari jalan utama.

Untuk saat ini, penindakan yang dilakukan Satpol PP didasarkan pada SE Wali Kota Malang nomor 5 Tahun 2002. SE itu mengatur tentang pelarangan perdagangan daging hewan seperti anjing, baik oleh PKL maupun warung dan restoran.

Jika perda tentang pelarangan peredaran dan konsumsi daging anjing sudah jadi, pihaknya akan menggandeng kepolisian dalam penindakan. ”Karena ada unsur KUHP-nya, penyiksaan dalam proses penyembelihannya. Sementara untuk peredarannya ada Undang-Undang (UU) pangan,” ujar Rahmat. (biy/fat)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/