alexametrics
22.4 C
Malang
Tuesday, 17 May 2022

Perkara Ruko Galunggung, PN Malang Dipanggil Pengadilan Tinggi Lagi??

MALANG KOTA – Peristiwa ini boleh jadi jarang-jarang terjadi di Malang. Rencana eksekusi ruko di Jalan Galunggung 76 Blok 1, Gadingkasri, Kota Malang kembali terancam batal. Dua kali Pengadilan Negeri (PN) Malang mengeluarkan surat eksekusi untuk Ruko Galunggung 76, dua kali pula dipanggil oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Ketika mengeluarkan surat eksekusi pertama pada 11 Januari 2021 lalu, sebulan kemudian Ketua PN Malang Nuruli Mahdilis SH MH dipanggil oleh PT Surabaya. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, PN diminta klarifikasi terkait keputusannya mengeksekusi ruko yang kini disewa oleh Pizza Hut Delivery (PHD) itu.

Pasca dipanggil PT, tiga hari kemudian PN menunda eksekusi ruko tersebut. Penundaan dilakukan dengan dalih PN masih menunggu hasil klarifikasi dari PT. Keputusan PN Malang yang menunda eksekusi ruko tersebut menuai sorotan dari pengamat hukum. Apalagi, PT sudah menegaskan bahwa tidak akan menyampaikan hasil klarifikasi kepada PN Malang.

Kamis lalu (18/3) PN kembali mengeluarkan surat eksekusi Ruko Galunggung. Itu dibuktikan dengan adanya salinan surat eksekusi yang ditandatangani oleh Panitera PN Malang Akhmad Hartoni. Dalam surat bernomor W14.U2/1450/HK.02/3/2001 itu disebutkan bahwa eksekusi dilaksanakan pada pukul 10.00 pada 24 Maret mendatang. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi tinggal empat hari lagi.

Namun, sehari setelah keluarnya surat tersebut, Ketua PN Malang Nuruli Mahdilis dipanggil lagi oleh PT Surabaya. ”Pimpinan masih dipanggil oleh PT Surabaya,” ujar Humas PN Malang Djuanto SH kemarin (19/3). Saat ditegaskan apakah pemanggilan tersebut terkait rencana eksekusi Ruko Galunggung? Djuanto mengaku tidak tahu. ”Saya tidak tahu,” katanya.

Pada pemanggilan jilid I pada 5 Februari lalu PN Malang lantas menunda eksekusi ruko tersebut. Apakah pasca pemanggilan kedua ini PN juga akan menunda lagi? Ataukah PN Malang bersikukuh melanjutkan eksekusi karena itu kewenangan mutlak PN?

Sayangnya, Ketua PN Malang Nuruli Mahdilis belum bisa dikonfirmasi. Ketika dihubungi melalui sambungan telepon seluler (ponsel) juga tidak diangkat. Pesan wartawan koran ini pun tidak direspons.

Sementara Kasubag Umum PN Kota Malang Dwi Anggar Putri SE mengatakan, pemanggilan itu terkait lomba pelayanan satu pintu terpadu (PTSP). ”Kebetulan PN Malang ikut. Jadi KPN dipanggil itu untuk itu,” kata Anggar.

Dia mengatakan, ketua PN Malang diminta melengkapi data pendukung untuk lomba PTSP tersebut. Saat disinggung soal pemanggilan itu ada kaitannya dengan penundaan eksekusi ruko di Jalan Galunggung, dia membantahnya. ”Bukan. Itu terkait PTSP. Kalau masalah eksekusi, Bu Ketua PN baru akan menginfokan pada media jika semuanya sudah klir,” tandasnya.

Terpisah, Humas PT Surabaya Guntur Purwanto Joko Lelono mengatakan, pihaknya tidak tahu-menahu soal adanya penetapan PN Malang terkait eksekusi ruko di Jalan Galunggung 76. Pihaknya juga tidak menyampaikan hasil klarifikasi kepada PN Malang. ”Jadi kami tidak mengeluarkan surat apa-apa,” kata Guntur.

Yang dilakukan PT sebelumnya itu, dia menjelaskan, hanya sebatas melaksanakan perintah MA. ”Jadi setelah kami verifikasi, kami kirim ke MA, dan tugas tim PT selesai,” tegasnya. Untuk selanjutnya, dilaksanakan atau tidaknya eksekusi itu kewenangan PN.

Terkait pemanggilan PN Malang oleh PT yang kedua ini, dia juga mengaku tidak mengetahui. ”Karena kebetulan saya lagi dinas luar. Jadi saya tidak dapat info soal itu,” tutupnya.

Seperti diberitakan, Ruko Galunggung 76 itu dulunya milik pasangan dr Hardy Soetanto menikahi Dr F. M. Valentina SH. Setelah keduanya bercerai, ruko tersebut menjadi harta gono-gini sehingga harus dibagi berdua. Selain ruko tersebut, ada 16 objek lain di Malang yang harus dilelang oleh PN. Uang hasil lelang itulah yang dibagi kepada Hardy dan Valen. Ada lima objek lelang yang dimenangkan RWT, salah satunya Ruko Galunggung 76. Namun, eksekusi ruko tersebut alot setelah pihak Valen keberatan. Informasinya, Valen sudah menyewakan ruko tersebut kepada PHD selama 10 tahun. Saat ini baru berjalan dua tahun sehingga siswa sewa masih 8 tahun lagi. (rmc/ulf/c1/dan)

MALANG KOTA – Peristiwa ini boleh jadi jarang-jarang terjadi di Malang. Rencana eksekusi ruko di Jalan Galunggung 76 Blok 1, Gadingkasri, Kota Malang kembali terancam batal. Dua kali Pengadilan Negeri (PN) Malang mengeluarkan surat eksekusi untuk Ruko Galunggung 76, dua kali pula dipanggil oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Ketika mengeluarkan surat eksekusi pertama pada 11 Januari 2021 lalu, sebulan kemudian Ketua PN Malang Nuruli Mahdilis SH MH dipanggil oleh PT Surabaya. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, PN diminta klarifikasi terkait keputusannya mengeksekusi ruko yang kini disewa oleh Pizza Hut Delivery (PHD) itu.

Pasca dipanggil PT, tiga hari kemudian PN menunda eksekusi ruko tersebut. Penundaan dilakukan dengan dalih PN masih menunggu hasil klarifikasi dari PT. Keputusan PN Malang yang menunda eksekusi ruko tersebut menuai sorotan dari pengamat hukum. Apalagi, PT sudah menegaskan bahwa tidak akan menyampaikan hasil klarifikasi kepada PN Malang.

Kamis lalu (18/3) PN kembali mengeluarkan surat eksekusi Ruko Galunggung. Itu dibuktikan dengan adanya salinan surat eksekusi yang ditandatangani oleh Panitera PN Malang Akhmad Hartoni. Dalam surat bernomor W14.U2/1450/HK.02/3/2001 itu disebutkan bahwa eksekusi dilaksanakan pada pukul 10.00 pada 24 Maret mendatang. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi tinggal empat hari lagi.

Namun, sehari setelah keluarnya surat tersebut, Ketua PN Malang Nuruli Mahdilis dipanggil lagi oleh PT Surabaya. ”Pimpinan masih dipanggil oleh PT Surabaya,” ujar Humas PN Malang Djuanto SH kemarin (19/3). Saat ditegaskan apakah pemanggilan tersebut terkait rencana eksekusi Ruko Galunggung? Djuanto mengaku tidak tahu. ”Saya tidak tahu,” katanya.

Pada pemanggilan jilid I pada 5 Februari lalu PN Malang lantas menunda eksekusi ruko tersebut. Apakah pasca pemanggilan kedua ini PN juga akan menunda lagi? Ataukah PN Malang bersikukuh melanjutkan eksekusi karena itu kewenangan mutlak PN?

Sayangnya, Ketua PN Malang Nuruli Mahdilis belum bisa dikonfirmasi. Ketika dihubungi melalui sambungan telepon seluler (ponsel) juga tidak diangkat. Pesan wartawan koran ini pun tidak direspons.

Sementara Kasubag Umum PN Kota Malang Dwi Anggar Putri SE mengatakan, pemanggilan itu terkait lomba pelayanan satu pintu terpadu (PTSP). ”Kebetulan PN Malang ikut. Jadi KPN dipanggil itu untuk itu,” kata Anggar.

Dia mengatakan, ketua PN Malang diminta melengkapi data pendukung untuk lomba PTSP tersebut. Saat disinggung soal pemanggilan itu ada kaitannya dengan penundaan eksekusi ruko di Jalan Galunggung, dia membantahnya. ”Bukan. Itu terkait PTSP. Kalau masalah eksekusi, Bu Ketua PN baru akan menginfokan pada media jika semuanya sudah klir,” tandasnya.

Terpisah, Humas PT Surabaya Guntur Purwanto Joko Lelono mengatakan, pihaknya tidak tahu-menahu soal adanya penetapan PN Malang terkait eksekusi ruko di Jalan Galunggung 76. Pihaknya juga tidak menyampaikan hasil klarifikasi kepada PN Malang. ”Jadi kami tidak mengeluarkan surat apa-apa,” kata Guntur.

Yang dilakukan PT sebelumnya itu, dia menjelaskan, hanya sebatas melaksanakan perintah MA. ”Jadi setelah kami verifikasi, kami kirim ke MA, dan tugas tim PT selesai,” tegasnya. Untuk selanjutnya, dilaksanakan atau tidaknya eksekusi itu kewenangan PN.

Terkait pemanggilan PN Malang oleh PT yang kedua ini, dia juga mengaku tidak mengetahui. ”Karena kebetulan saya lagi dinas luar. Jadi saya tidak dapat info soal itu,” tutupnya.

Seperti diberitakan, Ruko Galunggung 76 itu dulunya milik pasangan dr Hardy Soetanto menikahi Dr F. M. Valentina SH. Setelah keduanya bercerai, ruko tersebut menjadi harta gono-gini sehingga harus dibagi berdua. Selain ruko tersebut, ada 16 objek lain di Malang yang harus dilelang oleh PN. Uang hasil lelang itulah yang dibagi kepada Hardy dan Valen. Ada lima objek lelang yang dimenangkan RWT, salah satunya Ruko Galunggung 76. Namun, eksekusi ruko tersebut alot setelah pihak Valen keberatan. Informasinya, Valen sudah menyewakan ruko tersebut kepada PHD selama 10 tahun. Saat ini baru berjalan dua tahun sehingga siswa sewa masih 8 tahun lagi. (rmc/ulf/c1/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/