alexametrics
22.6 C
Malang
Thursday, 19 May 2022

Wali Kota Malang Sampaikan LKPD TA 2021 Unaudited

SIDOARJO – Wali Kota Malang Drs H Sutiaji menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, di Ruang Auditorium BPK Jatim, kemarin (22/3).

Pada kesempatan yang sama, selain Wali Kota Sutiaji, nampak empat kepala daerah lain di Jatim turut menyerahkan LKPD. Di antaranya, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, Bupati Madiun Ahmad Dawami, dan Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi kepada Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono.

LKPD merupakan salah satu perwujudan pertang­gungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD. Penyerahan LKPD kepada BPK ini diamanatkan kepada setiap kepala daerah untuk menyampaikan LKPD kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah di Jatim telah menunjukkan peningkatan kualitas pertanggungjawabannya yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Sutiaji mewakili empat kepala daerah lainnya juga menyampaikan terima kasih kepada BPK. “Kami merasa sangat terbantu dengan kehadiran dan profesionalitas tim pemeriksa BPK dalam rangka audit interim beberapa waktu lalu, ini banyak memberikan arahan, dan perbaikan bagi kami. Untuk itu kami sampaikan terima kasih,” tuturnya.

Sutiaji mengatakan bahwa bim­bingan yang diberikan kepada BPK akan menjadi semangat bagi kepala daerah untuk mewujudkan komitmen mem­berikan yang terbaik untuk masyarakat. “Bimbingan terus menerus, penguatan literasi kepada kami sangat memberikan arti dan makna kepada kami semua. Ini menjadi kekuatan kami untuk terus menerus memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ucapnya.

Terakhir, Joko Agus Setyono, Kalan BPK Provinsi Jatim, menyam­paikan dengan adanya peme­riksaan atas LKPD, BPK dapat mendorong dan memotivasi jaja­ran Pemerintah Daerah untuk terus mem­perbaiki per­­tanggungjawaban pelaksanaan APBD.

“Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Pacitan telah berhasil memperoleh opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 lalu. Kami harap pemerintah daerah tidak berhenti pada upaya mengejar opini WTP semata. Namun, seluruh jajaran pemerintah daerah seharusnya bekerja lebih keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Nantinya, laporan keuangan ini akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, dengan mendasarkan pada empat aspek, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP); kecukupan pengungkapan (adequate disclosure); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). (dik)

SIDOARJO – Wali Kota Malang Drs H Sutiaji menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, di Ruang Auditorium BPK Jatim, kemarin (22/3).

Pada kesempatan yang sama, selain Wali Kota Sutiaji, nampak empat kepala daerah lain di Jatim turut menyerahkan LKPD. Di antaranya, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, Bupati Madiun Ahmad Dawami, dan Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi kepada Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono.

LKPD merupakan salah satu perwujudan pertang­gungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD. Penyerahan LKPD kepada BPK ini diamanatkan kepada setiap kepala daerah untuk menyampaikan LKPD kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah di Jatim telah menunjukkan peningkatan kualitas pertanggungjawabannya yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Sutiaji mewakili empat kepala daerah lainnya juga menyampaikan terima kasih kepada BPK. “Kami merasa sangat terbantu dengan kehadiran dan profesionalitas tim pemeriksa BPK dalam rangka audit interim beberapa waktu lalu, ini banyak memberikan arahan, dan perbaikan bagi kami. Untuk itu kami sampaikan terima kasih,” tuturnya.

Sutiaji mengatakan bahwa bim­bingan yang diberikan kepada BPK akan menjadi semangat bagi kepala daerah untuk mewujudkan komitmen mem­berikan yang terbaik untuk masyarakat. “Bimbingan terus menerus, penguatan literasi kepada kami sangat memberikan arti dan makna kepada kami semua. Ini menjadi kekuatan kami untuk terus menerus memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ucapnya.

Terakhir, Joko Agus Setyono, Kalan BPK Provinsi Jatim, menyam­paikan dengan adanya peme­riksaan atas LKPD, BPK dapat mendorong dan memotivasi jaja­ran Pemerintah Daerah untuk terus mem­perbaiki per­­tanggungjawaban pelaksanaan APBD.

“Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Pacitan telah berhasil memperoleh opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 lalu. Kami harap pemerintah daerah tidak berhenti pada upaya mengejar opini WTP semata. Namun, seluruh jajaran pemerintah daerah seharusnya bekerja lebih keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Nantinya, laporan keuangan ini akan diperiksa oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, dengan mendasarkan pada empat aspek, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP); kecukupan pengungkapan (adequate disclosure); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). (dik)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/