alexametrics
25.9 C
Malang
Thursday, 19 May 2022

Pembaruan PKS Revitalisasi Pasar Blimbing Makin Sulit, Pedagang Ogah Direlokasi

MALANG KOTA – Rencana pembaruan perjanjian kerja sama (PKS) revitalisasi Pasar Blimbing masih menemui jalan terjal. PT Karya Indah Sukses (KIS) selaku investor pasar masih belum mendapat persetujuan dari para pedagang.

Sebelumnya, lewat kiriman surat, PT KIS meminta pedagang mau untuk direlokasi sementara waktu di Stadion Blimbing. Waktu yang mereka berikan cukup mepet. Paling lambat 14 hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1433 H, atau pada tanggal 16 Mei mendatang.

Hal itu membuat para pedagang resah dan tetap bersikukuh menolak relokasi. ”Kalau dipindah ke Stadion Blimbing nanti malah merugikan kami, karena tak semua pedagang bisa tertampung,” jelas Sekretaris Asosiasi Pedagang Pasar Blimbing Imron Rosadi.  Imron menambahkan bila pihaknya tak menolak rencana revitalisasi yang hendak dilakukan Pemkot Malang. Hanya saja, dia ingin revitalisasi dilakukan sendiri oleh Pemkot Malang dengan menggunakan APBD, tanpa melibatkan investor.

Sebab bila melibatkan investor, dia khawatir bila nanti para pedagang akan merugi. Dia menyebut bila sebanyak dua ribu pedagang di Pasar Blimbing tak ingin nasib mereka sama seperti dua pasar lain. Yakni Pasar Gadang dan Pasar Besar. Kedua pasar tersebut sama dengan Pasar Blimbing, yang masih terikat kerja sama dengan pihak ketiga. Maka dari itu para pedagang ingin pemkot bisa mencabut PKS dengan PT KIS. ”Jika bisa dicabut ya senang sekali, intinya kami ingin semua pedagang bisa dijamin oleh Pemkot (Malang),” tegas Imron.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Muhamad Sailendra belum bisa banyak berkomentar terkait permasalahan tersebut. Pihaknya mengakui bila opsi relokasi tersebut merupakan tindak lanjut dari masukan Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kelanjutan revitalisasi. ”Ini masih perlu melakukan sosialisasi dulu, karena PKS tetap lanjut,” kata dia.

Untuk meredam konflik tersebut, DPRD Kota Malang meminta Pemkot Malang bisa menjadi penengah. Artinya, pemkot diminta turun ke para pedagang untuk menyelesaikan konflik. ”Jika tak bisa melakukan titik temu bisa buat pansus (panitia khusus),” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono.

Jika memang memungkinkan adanya pemutusan PKS, maka pihaknya mendorong pemkot untuk sesegera mungkin mengambil tindakan. Namun jika tak bisa karena terganjal aturan dari Korsupgah KPK, maka harus ada jalan tengah berupa pertemuan dengan pihak PT KIS bersama pedagang. Sebab selama ini dia menyebut bila PT KIS belum berkomunikasi dengan para pedagang secara tatap muka. ”Permasalahan ini kan sudah hampir 12 tahun, maka kami harap PT KIS ikut berunding bersama dengan kami dan para pedagang,” pungkasnya. (adn/by)

 

MALANG KOTA – Rencana pembaruan perjanjian kerja sama (PKS) revitalisasi Pasar Blimbing masih menemui jalan terjal. PT Karya Indah Sukses (KIS) selaku investor pasar masih belum mendapat persetujuan dari para pedagang.

Sebelumnya, lewat kiriman surat, PT KIS meminta pedagang mau untuk direlokasi sementara waktu di Stadion Blimbing. Waktu yang mereka berikan cukup mepet. Paling lambat 14 hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1433 H, atau pada tanggal 16 Mei mendatang.

Hal itu membuat para pedagang resah dan tetap bersikukuh menolak relokasi. ”Kalau dipindah ke Stadion Blimbing nanti malah merugikan kami, karena tak semua pedagang bisa tertampung,” jelas Sekretaris Asosiasi Pedagang Pasar Blimbing Imron Rosadi.  Imron menambahkan bila pihaknya tak menolak rencana revitalisasi yang hendak dilakukan Pemkot Malang. Hanya saja, dia ingin revitalisasi dilakukan sendiri oleh Pemkot Malang dengan menggunakan APBD, tanpa melibatkan investor.

Sebab bila melibatkan investor, dia khawatir bila nanti para pedagang akan merugi. Dia menyebut bila sebanyak dua ribu pedagang di Pasar Blimbing tak ingin nasib mereka sama seperti dua pasar lain. Yakni Pasar Gadang dan Pasar Besar. Kedua pasar tersebut sama dengan Pasar Blimbing, yang masih terikat kerja sama dengan pihak ketiga. Maka dari itu para pedagang ingin pemkot bisa mencabut PKS dengan PT KIS. ”Jika bisa dicabut ya senang sekali, intinya kami ingin semua pedagang bisa dijamin oleh Pemkot (Malang),” tegas Imron.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Muhamad Sailendra belum bisa banyak berkomentar terkait permasalahan tersebut. Pihaknya mengakui bila opsi relokasi tersebut merupakan tindak lanjut dari masukan Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kelanjutan revitalisasi. ”Ini masih perlu melakukan sosialisasi dulu, karena PKS tetap lanjut,” kata dia.

Untuk meredam konflik tersebut, DPRD Kota Malang meminta Pemkot Malang bisa menjadi penengah. Artinya, pemkot diminta turun ke para pedagang untuk menyelesaikan konflik. ”Jika tak bisa melakukan titik temu bisa buat pansus (panitia khusus),” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono.

Jika memang memungkinkan adanya pemutusan PKS, maka pihaknya mendorong pemkot untuk sesegera mungkin mengambil tindakan. Namun jika tak bisa karena terganjal aturan dari Korsupgah KPK, maka harus ada jalan tengah berupa pertemuan dengan pihak PT KIS bersama pedagang. Sebab selama ini dia menyebut bila PT KIS belum berkomunikasi dengan para pedagang secara tatap muka. ”Permasalahan ini kan sudah hampir 12 tahun, maka kami harap PT KIS ikut berunding bersama dengan kami dan para pedagang,” pungkasnya. (adn/by)

 

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/