alexametrics
21.8 C
Malang
Monday, 4 July 2022

MCW Vonis Wali Kota Malang Bersalah Langgar Aturan PPKM

MALANG KOTA – Beredarnya video viral Wali Kota Malang bersama rombongan menerobos Pantai Kondang Merak, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Kini menjadi sorotan tim Malang Corruption Watch (MCW), mereka menilai bahwa tindakan pejabat Pemkot Malang ini berpotensi melanggar hukum.

Berdasarkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), melalui Imendagri nomor 39 tahun 2020. Yakni kegiatan yang menggunakan fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

“Maka, ketika wali kota beserta rombongannya memaksa masuk, baik bertujuan untuk berwisata ataupun sekedar beristirahat. Hal tersebut patut diduga sebagi tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum,” ujar Kepala Divisi Advokasi MCW Adi Ahmad.

Adi menambahkan, kegiatan wali kota dan bersama rombongan dinilai juga tidak etis. Pasalnya, dugaan pelanggaran tersebut justru dilakukan oleh pemerintah sendiri selaku pelaksana dan penanggungjawab atas implementasi kebijakan PPKM.

“Menurut kami sebagai pejabat publik etika tersebut kurang pantas, Terlebih situasi PPKM seperti ini seharusnya menerapkan kebijakan yang bisa di contoh oleh masyarakat. Bukan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sejak awal,” ujar Adi.

Dia juga mengungkapkan, tindakan semacam ini tidak hanya melanggar norma hukum, tapi juga mencederai nurani publik. Sebab, seluruh warga Kota Malang diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan membatasi aktivitas sosial. Sementara pejabat pemerintah justru berlibur di pantai yang masih dilarang untuk publik.

MCW juga menyoroti tindakan pejabat Pemkot Malang yang mengabaikan rekomendasi dari Kemenkes. Alih-alih menindaklanjuti rekomendasi Kemenkes dengan melakukan upaya penguatan kesehatan masyarakat. Melalui pembatasan lebih ketat guna membatasi penularan, menangani kasus, dan memastikan pengendalian epidemi.

Dimana semua individu harus mengurangi kontak sosial mereka, beberapa kegiatan perlu ditutup sementara dengan pengecualian pada layanan-layanan esensial. “Wali kota bersama para pejabat malah sibuk menghibur diri dengan berkunjung ke pantai secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur Adi.

Pewarta: Andika Satria Perdana

MALANG KOTA – Beredarnya video viral Wali Kota Malang bersama rombongan menerobos Pantai Kondang Merak, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Kini menjadi sorotan tim Malang Corruption Watch (MCW), mereka menilai bahwa tindakan pejabat Pemkot Malang ini berpotensi melanggar hukum.

Berdasarkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), melalui Imendagri nomor 39 tahun 2020. Yakni kegiatan yang menggunakan fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

“Maka, ketika wali kota beserta rombongannya memaksa masuk, baik bertujuan untuk berwisata ataupun sekedar beristirahat. Hal tersebut patut diduga sebagi tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum,” ujar Kepala Divisi Advokasi MCW Adi Ahmad.

Adi menambahkan, kegiatan wali kota dan bersama rombongan dinilai juga tidak etis. Pasalnya, dugaan pelanggaran tersebut justru dilakukan oleh pemerintah sendiri selaku pelaksana dan penanggungjawab atas implementasi kebijakan PPKM.

“Menurut kami sebagai pejabat publik etika tersebut kurang pantas, Terlebih situasi PPKM seperti ini seharusnya menerapkan kebijakan yang bisa di contoh oleh masyarakat. Bukan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sejak awal,” ujar Adi.

Dia juga mengungkapkan, tindakan semacam ini tidak hanya melanggar norma hukum, tapi juga mencederai nurani publik. Sebab, seluruh warga Kota Malang diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan membatasi aktivitas sosial. Sementara pejabat pemerintah justru berlibur di pantai yang masih dilarang untuk publik.

MCW juga menyoroti tindakan pejabat Pemkot Malang yang mengabaikan rekomendasi dari Kemenkes. Alih-alih menindaklanjuti rekomendasi Kemenkes dengan melakukan upaya penguatan kesehatan masyarakat. Melalui pembatasan lebih ketat guna membatasi penularan, menangani kasus, dan memastikan pengendalian epidemi.

Dimana semua individu harus mengurangi kontak sosial mereka, beberapa kegiatan perlu ditutup sementara dengan pengecualian pada layanan-layanan esensial. “Wali kota bersama para pejabat malah sibuk menghibur diri dengan berkunjung ke pantai secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur Adi.

Pewarta: Andika Satria Perdana

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/