alexametrics
23C
Malang
Wednesday, 3 March 2021

Pengacara Senior Malang Ungkap Malapraktik Advokat di Indonesia

MALANG KOTA – Di masa kini, Organisasi advokat semakin banyak dan setiap organisasi berlomba membuat pendidikan untuk mencetak advokat. Tapi hal ini tidak dibarengi dengan pengawasan dari organisasi untuk peningkatan kualitas kompetensi advokat. Dampaknya, banyak terjadi ketidakdisiplinan advokat terhadap profesinya.

Hal tersebut diungkapkan advokat senior, Dr Yayan Riyanto SH MH saat berkunjung ke kantor Jawa Pos Radar Malang hari ini (23/2). Keresahan terkait ketidakdisiplinan advokat ditulis Yayan dalam disertasinya yang berisi tentang ‘Malapraktik Profesi Advokat di Indonesia’.

Yayan mengatakan, organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) awalnya mempunyai standart kelulusan tinggi. Tapi seiring banyaknya Organisasi yang mencetak advokat, standar kelulusan jadi semakin longgar. “Dulu, Teman saya sampai lima kali ujian, baru lulus. Sekarang gampang lulus bahkan mereka berlomba-lomba memperbanyak kelulusan. Akhirnya kualitas para advokat berbeda. Bahkan, Peradi sekarang terpecah 4,” jelasnya dihadapan Direktur Jawa Pos Radar Malang, Kurniawan Muhammad.

“Dan harusnya ketika mereka sudah lulus, ada pendidikan lanjutan dan pengawasan dari Organisasi. Tapi mereka hanya sibuk mencari anggota yang banyak,” terang Yayan.

Kondisi ini mulai terjadi sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) 74 tahun 2015.

“Sejak itu, semua organisasi advokat bisa membuat PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) dan UPA,” tuturnya.

Yayan menjelaskan, yang dia tekankan di bukunya itu adalah masalah disiplin ilmu per-advokat-an. Pasalnya, tidak ada hukum atau kode etik tentang advokat yang mengatur, saat advokat tidak bekerja sesuai disiplin ilmu atau ada indikasi malapraktik.

“Contoh adanya ketidak-disiplinan dalam menjalankan profesinya adalah mereka pegang perkara tapi tidak tahu dasar hukumnya,” tutur Yayan.

Pewarta: Ilmi Ariyanti

MALANG KOTA – Di masa kini, Organisasi advokat semakin banyak dan setiap organisasi berlomba membuat pendidikan untuk mencetak advokat. Tapi hal ini tidak dibarengi dengan pengawasan dari organisasi untuk peningkatan kualitas kompetensi advokat. Dampaknya, banyak terjadi ketidakdisiplinan advokat terhadap profesinya.

Hal tersebut diungkapkan advokat senior, Dr Yayan Riyanto SH MH saat berkunjung ke kantor Jawa Pos Radar Malang hari ini (23/2). Keresahan terkait ketidakdisiplinan advokat ditulis Yayan dalam disertasinya yang berisi tentang ‘Malapraktik Profesi Advokat di Indonesia’.

Yayan mengatakan, organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) awalnya mempunyai standart kelulusan tinggi. Tapi seiring banyaknya Organisasi yang mencetak advokat, standar kelulusan jadi semakin longgar. “Dulu, Teman saya sampai lima kali ujian, baru lulus. Sekarang gampang lulus bahkan mereka berlomba-lomba memperbanyak kelulusan. Akhirnya kualitas para advokat berbeda. Bahkan, Peradi sekarang terpecah 4,” jelasnya dihadapan Direktur Jawa Pos Radar Malang, Kurniawan Muhammad.

“Dan harusnya ketika mereka sudah lulus, ada pendidikan lanjutan dan pengawasan dari Organisasi. Tapi mereka hanya sibuk mencari anggota yang banyak,” terang Yayan.

Kondisi ini mulai terjadi sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) 74 tahun 2015.

“Sejak itu, semua organisasi advokat bisa membuat PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) dan UPA,” tuturnya.

Yayan menjelaskan, yang dia tekankan di bukunya itu adalah masalah disiplin ilmu per-advokat-an. Pasalnya, tidak ada hukum atau kode etik tentang advokat yang mengatur, saat advokat tidak bekerja sesuai disiplin ilmu atau ada indikasi malapraktik.

“Contoh adanya ketidak-disiplinan dalam menjalankan profesinya adalah mereka pegang perkara tapi tidak tahu dasar hukumnya,” tutur Yayan.

Pewarta: Ilmi Ariyanti

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru