alexametrics
21.3 C
Malang
Monday, 4 July 2022

”Seribu Kafe” Setor Pajak Rp 6,9 M

MALANG KOTA – Menjamurnya kafe meringankan beban Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Dalam lima bulan belakangan ini, Januari hingga Mei 2020, realisasi pajak kafe menembus Rp 6,9 miliar.

Angka ini sudah melampaui target yang dipatok, yakni Rp 6 miliar. Ini menjadi salah satu manfaat dari menjamurnya kafe di Kota Malang. Makin maraknya keberadaan kafe ini membuat Kota Malang mempunyai julukan baru, yakni kota ”seribu kafe”.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto mengatakan, realisasi dari pajak kafe ini masih bisa terus bertambah. Lima bulan pertama ini saja pihaknya sudah mencatat surplus 101 persen. ”Saat ini pendapatan pajak kafe sudah di angka Rp 6,9 miliar. Bisa saja itu terus bertambah,” kata Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto, kemarin.

Pejabat eselon II B Pemkot Malang itu menambahkan, capaian tersebut terbilang bagus jika dibanding dua tahun terakhir. Sejak pandemi Covid-19 pada akhir 2019 lalu, setoran dari pajak kafe merosot drastis. Hal itu karena ada pembatasan selama pandemi. Mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, hingga PPKM berlevel.

Pembatasan tersebut berimbas pada merosotnya omzet pebisnis kafe. Tidak sedikit yang terpaksa gulung tikar. Hal ini berdampak pada realisasi pajak kafe. Namun saat ini keadaan sudah mulai pulih, mobilitas masyarakat juga tidak dibatasi lagi.

Handi memaparkan, Rp 6,9 miliar dari pajak kafe ini berasal dari 583 kafe di Kota Malang. Ratusan pemilik kafe tersebut taat membayar pajak hingga Juni ini. Meski sudah melebihi target, Handi tetap memungut pajak dari kafe sebanyak mungkin.

”Beberapa (kafe) sudah kami pasang e-tax. Secara real time (aktual) bakal tercatat di sana,” kata pejabat yang sudah berpengalaman memimpin beberapa perangkat daerah (PD) di Pemkot Malang itu.

Dari pendapatan kafe tersebut, Handi mengatakan, tentu mendongkrak pendapatan pajak restoran. Sebab, pajak kafe masuk menjadi satu di pajak restoran. Hingga kemarin (22/6), bapenda sudah mengantongi Rp 44 miliar. Capaian tersebut mengalami surplus Rp 15 miliar dari target awal yang ditetapkan saat semester pertama.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono optimistis bahwa bapenda bisa memenuhi target pajak. Pada tahun ini saja, kata Agus, target pendapatan pajak daerah mencapai Rp 606 miliar. Menuju akhir semester pertama, dia mengatakan, setidaknya sudah Rp 200 miliar yang telah dikantongi.

”Bisa saja capai target. Intinya sektor pajak lain tetap dipikirkan dan yang sudah surplus bisa terus digenjot agar pasang target tahun depan bisa ada dasarnya,” tuturnya.

Pihaknya juga ingin bapenda terus memperbarui data wajib pajak (WP) kafe. Sebab saat ini, kata Agus, minum kopi di kafe sudah menjadi kebiasaan. Dengan begitu ke depan kafe yang memenuhi kriteria menjadi WP bisa ikut serta dalam pembangunan Kota Malang. (adn/dan)

MALANG KOTA – Menjamurnya kafe meringankan beban Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Dalam lima bulan belakangan ini, Januari hingga Mei 2020, realisasi pajak kafe menembus Rp 6,9 miliar.

Angka ini sudah melampaui target yang dipatok, yakni Rp 6 miliar. Ini menjadi salah satu manfaat dari menjamurnya kafe di Kota Malang. Makin maraknya keberadaan kafe ini membuat Kota Malang mempunyai julukan baru, yakni kota ”seribu kafe”.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto mengatakan, realisasi dari pajak kafe ini masih bisa terus bertambah. Lima bulan pertama ini saja pihaknya sudah mencatat surplus 101 persen. ”Saat ini pendapatan pajak kafe sudah di angka Rp 6,9 miliar. Bisa saja itu terus bertambah,” kata Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto, kemarin.

Pejabat eselon II B Pemkot Malang itu menambahkan, capaian tersebut terbilang bagus jika dibanding dua tahun terakhir. Sejak pandemi Covid-19 pada akhir 2019 lalu, setoran dari pajak kafe merosot drastis. Hal itu karena ada pembatasan selama pandemi. Mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, hingga PPKM berlevel.

Pembatasan tersebut berimbas pada merosotnya omzet pebisnis kafe. Tidak sedikit yang terpaksa gulung tikar. Hal ini berdampak pada realisasi pajak kafe. Namun saat ini keadaan sudah mulai pulih, mobilitas masyarakat juga tidak dibatasi lagi.

Handi memaparkan, Rp 6,9 miliar dari pajak kafe ini berasal dari 583 kafe di Kota Malang. Ratusan pemilik kafe tersebut taat membayar pajak hingga Juni ini. Meski sudah melebihi target, Handi tetap memungut pajak dari kafe sebanyak mungkin.

”Beberapa (kafe) sudah kami pasang e-tax. Secara real time (aktual) bakal tercatat di sana,” kata pejabat yang sudah berpengalaman memimpin beberapa perangkat daerah (PD) di Pemkot Malang itu.

Dari pendapatan kafe tersebut, Handi mengatakan, tentu mendongkrak pendapatan pajak restoran. Sebab, pajak kafe masuk menjadi satu di pajak restoran. Hingga kemarin (22/6), bapenda sudah mengantongi Rp 44 miliar. Capaian tersebut mengalami surplus Rp 15 miliar dari target awal yang ditetapkan saat semester pertama.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono optimistis bahwa bapenda bisa memenuhi target pajak. Pada tahun ini saja, kata Agus, target pendapatan pajak daerah mencapai Rp 606 miliar. Menuju akhir semester pertama, dia mengatakan, setidaknya sudah Rp 200 miliar yang telah dikantongi.

”Bisa saja capai target. Intinya sektor pajak lain tetap dipikirkan dan yang sudah surplus bisa terus digenjot agar pasang target tahun depan bisa ada dasarnya,” tuturnya.

Pihaknya juga ingin bapenda terus memperbarui data wajib pajak (WP) kafe. Sebab saat ini, kata Agus, minum kopi di kafe sudah menjadi kebiasaan. Dengan begitu ke depan kafe yang memenuhi kriteria menjadi WP bisa ikut serta dalam pembangunan Kota Malang. (adn/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/