alexametrics
22.4 C
Malang
Tuesday, 17 May 2022

Warga Betek Protes Pembangunan RS BRI Malang

MALANG KOTA – Pembangunan Ruumah Sakit (RS) BRI di Jalan Mayjen Panjaitan (Betek) Kota Malang diprotes warga. Sejumlah warga mengeluh rumahnya rusak akibat getaran saat pemasangan paku bumi.

Tak hanya itu, kompensasi yang dijanjikan RS BRI kepada warga juga dianggap belum semua dipenuhi. Sehingga warga menagih kompensasi berupa uang pengganti. Mereka juga mempertanyakan legalitas izin pembangunan fasilitas kesehatan yang dibangun di atas lahan seluas 8200 meter persegi itu.

Perwakilan warga terdampak di RW 5 Kelurahan Penanggungan, Klojen, Dandung Prasetyo menjelaskan, total 16 kepala keluarga terdampak pembangunan RS tersebut. Mereka masuk di RT 05 dan RT 06. Selama hampir setahun, para warga itu merasa kenyamanannya terusik. Sebab, proses pembangunan gedung tiga lantai itu dilakukan 24 jam nonstop. Siang dan malam.

”Mau tidur saja harus waspada, apalagi kalau ditinggal kerja, kami khawatir kediaman kami roboh,” ungkap Dandung yang ditemui beberapa hari lalu.

Dia menambahkan, kompensasi yang dijanjikan oleh pihak kontraktor juga tidak semua merata. Beberapa warga ada yang mendapat kompensasi sebesar Rp 6 juta. Namun, ada pula yang tidak mendapat sama sekali. Dandung menyebut, janji relokasi juga hanya janji belaka.

Tak berhenti di situ, Dandung dan sejumlah warga sempat menelusuri kelegalan proyek tersebut. Ditemukan, izin upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UKP) baru keluar tanggal 4 Februari 2020.

Sementara izin membangun bangunan (IMB) rumah sakit milik PT Mandala Bhakti Husada di bawah Yayasan Pensiunan Pegawai Bank BRI itu baru keluar pada 11 Juni 2020.

”Ini yang kami sesalkan, semua kegiatan warga terganggu dan kami ingin pembangunan RS distop sementara waktu,” tegas dia.

Pertemuan warga dengan pihak penggarap proyek, dalam hal ini PT Wijaya Karya Bangunan dan PT Bringin Karya Sejahtera, sempat dilakukan. Namun, usaha yamg dilakukan warga tak semuanya dituruti. Bahkan, mereka sempat wadul ke dewan dan berjanji akan diselesaikan. Lagi-lagi usaha warga mentok. Dandung dan sejumlah warga hanya bisa berharap proyek pembangunan tersebut dihentikan karena telah merugikan warga.

Pantauan Jawa Pos Radar Malang di lokasi, terlihat pembangunan RS BRI sudah berjalan sekitar 40 persen. Bangunan sudah berdiri setinggi kurang lebih tiga lantai. Pekerja proyek juga bekerja pada pagi maupun malam hari. Setiap saat ada lalu-lalang kendaraan besar seperti truk pengangkut material. Penjagaan petugas satpam juga sangat ketat dengan ditutupi tembok nonpermanen penanda proyek.

Pembangunan proyek ini memang sangat berdekatan dengan rumah warga. Bahkan, dinding pembatas di samping pembangunan berdempetan dengan rumah warga. Dua rumah warga berdempetan langsung tanpa ada batas radius dengan pembangunan proyek.

Sementara itu, perwakilan PT Wijaya Karya Bangunan Trinanda Landang Septianto menjelaskan, keluhan warga terdampak pembangunan proyek telah ditampung. Pemberian kompensasi sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 6 juta kepada warga terdampak juga sudah diberikan.

”Dulu sudah ada pertemuan pada 12 Agustus 2020 bersama warga serta pemberiannya (kompensasi) bertahap,” ujar Landang.

Kompensasi yang diterima warga sudah memenuhi ketentuan. Landang telah membagi ketentuan kompensasi berdasarkan ring yang paling terdampak. Untuk ring 1 (rumah warga di area terdekat proyek RS BRI), mendapatkan Rp 6 juta, ring 2 sebesar Rp 3 juta, dan ring 3 sebesar Rp 1,5 juta. Dia mengklaim jika semua warga sudah mendapat kompensasi itu secara penuh.

Landang juga menambahkan, pemberian kompensasi telah selesai pada akhir tahun 2020 lalu. Mengenai proyek yang bekerja 24 jam nonstop, dia menjelaskan, pekerjaan proyek tersebut memang didasarkan pada sistem target. Terkait izin pembangunan, Landang menegaskan sudah mendapat izin. Izin berupa IMB dan UKL-UKP sudah dikantongi sejak awal tahun 2020.

”Jika warga ingin protes kembali, kami sudah beri sosialisasi dan apa yang diinginkan sudah kami turuti,” katanya.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin mengungkapkan permasalahan itu sebenarnya sudah selesai. Dia bersama anggota Komisi C sempat sidak ke tempat dan telah mempertemukan kedua belah pihak.

”Apa yang diinginkan warga seperti perbaikan musala, perbaikan jalan, dan kompensasi sudah diberikan,” ucapnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menjelaskan, pihak BRI juga menjanjikan ke warga dengan menjadi pekerja di RS jika telah kelar pembangunan. Kompensasi tersebut jelas menjadi solusi jangka panjang. Namun, dia mengingatkan kepada pihak penggarap proyek untuk bersikap terbuka. Sebab, dewan telah mengupayakan pertemuan warga dengan pihak yang membangun.

Sementara itu, Pimpinan Kanwil BRI Wilayah Malang Prasetya Sayekti menegaskan, antara Rumah Sakit BRI di Jalan Mayjen Panjaitan dengan Bank BRI juga tidak ada kaitannya. Sebab, rumah sakit itu milik Yayasan Pensiunan Pegawai Bank BRI.

”Jadi itu tidak ada kaitannya dengan BRI,” tegas Prasetya dihubungi tadi malam (23/2). Pihaknya mengaku juga pernah konfirmasi ke Yayasan Pensiunan Bank BRI di Jakarta. Namun, rupanya mereka tidak mau diintervensi.(adn/arl/c1/abm)

MALANG KOTA – Pembangunan Ruumah Sakit (RS) BRI di Jalan Mayjen Panjaitan (Betek) Kota Malang diprotes warga. Sejumlah warga mengeluh rumahnya rusak akibat getaran saat pemasangan paku bumi.

Tak hanya itu, kompensasi yang dijanjikan RS BRI kepada warga juga dianggap belum semua dipenuhi. Sehingga warga menagih kompensasi berupa uang pengganti. Mereka juga mempertanyakan legalitas izin pembangunan fasilitas kesehatan yang dibangun di atas lahan seluas 8200 meter persegi itu.

Perwakilan warga terdampak di RW 5 Kelurahan Penanggungan, Klojen, Dandung Prasetyo menjelaskan, total 16 kepala keluarga terdampak pembangunan RS tersebut. Mereka masuk di RT 05 dan RT 06. Selama hampir setahun, para warga itu merasa kenyamanannya terusik. Sebab, proses pembangunan gedung tiga lantai itu dilakukan 24 jam nonstop. Siang dan malam.

”Mau tidur saja harus waspada, apalagi kalau ditinggal kerja, kami khawatir kediaman kami roboh,” ungkap Dandung yang ditemui beberapa hari lalu.

Dia menambahkan, kompensasi yang dijanjikan oleh pihak kontraktor juga tidak semua merata. Beberapa warga ada yang mendapat kompensasi sebesar Rp 6 juta. Namun, ada pula yang tidak mendapat sama sekali. Dandung menyebut, janji relokasi juga hanya janji belaka.

Tak berhenti di situ, Dandung dan sejumlah warga sempat menelusuri kelegalan proyek tersebut. Ditemukan, izin upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UKP) baru keluar tanggal 4 Februari 2020.

Sementara izin membangun bangunan (IMB) rumah sakit milik PT Mandala Bhakti Husada di bawah Yayasan Pensiunan Pegawai Bank BRI itu baru keluar pada 11 Juni 2020.

”Ini yang kami sesalkan, semua kegiatan warga terganggu dan kami ingin pembangunan RS distop sementara waktu,” tegas dia.

Pertemuan warga dengan pihak penggarap proyek, dalam hal ini PT Wijaya Karya Bangunan dan PT Bringin Karya Sejahtera, sempat dilakukan. Namun, usaha yamg dilakukan warga tak semuanya dituruti. Bahkan, mereka sempat wadul ke dewan dan berjanji akan diselesaikan. Lagi-lagi usaha warga mentok. Dandung dan sejumlah warga hanya bisa berharap proyek pembangunan tersebut dihentikan karena telah merugikan warga.

Pantauan Jawa Pos Radar Malang di lokasi, terlihat pembangunan RS BRI sudah berjalan sekitar 40 persen. Bangunan sudah berdiri setinggi kurang lebih tiga lantai. Pekerja proyek juga bekerja pada pagi maupun malam hari. Setiap saat ada lalu-lalang kendaraan besar seperti truk pengangkut material. Penjagaan petugas satpam juga sangat ketat dengan ditutupi tembok nonpermanen penanda proyek.

Pembangunan proyek ini memang sangat berdekatan dengan rumah warga. Bahkan, dinding pembatas di samping pembangunan berdempetan dengan rumah warga. Dua rumah warga berdempetan langsung tanpa ada batas radius dengan pembangunan proyek.

Sementara itu, perwakilan PT Wijaya Karya Bangunan Trinanda Landang Septianto menjelaskan, keluhan warga terdampak pembangunan proyek telah ditampung. Pemberian kompensasi sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 6 juta kepada warga terdampak juga sudah diberikan.

”Dulu sudah ada pertemuan pada 12 Agustus 2020 bersama warga serta pemberiannya (kompensasi) bertahap,” ujar Landang.

Kompensasi yang diterima warga sudah memenuhi ketentuan. Landang telah membagi ketentuan kompensasi berdasarkan ring yang paling terdampak. Untuk ring 1 (rumah warga di area terdekat proyek RS BRI), mendapatkan Rp 6 juta, ring 2 sebesar Rp 3 juta, dan ring 3 sebesar Rp 1,5 juta. Dia mengklaim jika semua warga sudah mendapat kompensasi itu secara penuh.

Landang juga menambahkan, pemberian kompensasi telah selesai pada akhir tahun 2020 lalu. Mengenai proyek yang bekerja 24 jam nonstop, dia menjelaskan, pekerjaan proyek tersebut memang didasarkan pada sistem target. Terkait izin pembangunan, Landang menegaskan sudah mendapat izin. Izin berupa IMB dan UKL-UKP sudah dikantongi sejak awal tahun 2020.

”Jika warga ingin protes kembali, kami sudah beri sosialisasi dan apa yang diinginkan sudah kami turuti,” katanya.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin mengungkapkan permasalahan itu sebenarnya sudah selesai. Dia bersama anggota Komisi C sempat sidak ke tempat dan telah mempertemukan kedua belah pihak.

”Apa yang diinginkan warga seperti perbaikan musala, perbaikan jalan, dan kompensasi sudah diberikan,” ucapnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menjelaskan, pihak BRI juga menjanjikan ke warga dengan menjadi pekerja di RS jika telah kelar pembangunan. Kompensasi tersebut jelas menjadi solusi jangka panjang. Namun, dia mengingatkan kepada pihak penggarap proyek untuk bersikap terbuka. Sebab, dewan telah mengupayakan pertemuan warga dengan pihak yang membangun.

Sementara itu, Pimpinan Kanwil BRI Wilayah Malang Prasetya Sayekti menegaskan, antara Rumah Sakit BRI di Jalan Mayjen Panjaitan dengan Bank BRI juga tidak ada kaitannya. Sebab, rumah sakit itu milik Yayasan Pensiunan Pegawai Bank BRI.

”Jadi itu tidak ada kaitannya dengan BRI,” tegas Prasetya dihubungi tadi malam (23/2). Pihaknya mengaku juga pernah konfirmasi ke Yayasan Pensiunan Bank BRI di Jakarta. Namun, rupanya mereka tidak mau diintervensi.(adn/arl/c1/abm)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/