alexametrics
19.6 C
Malang
Thursday, 30 June 2022

90 Persen SMP Swasta Kurang Murid

MALANG KOTA – Jumlah lulusan SD di Kota Malang tahun ini mencapai 15.000 siswa. Sudah pasti tidak semua lulusan itu bisa bersekolah di SMP negeri.Sebab, daya tampung 30 SMP negeri yang ada di Kota Malang hanya 6.670.Tidak lebih dari separo jumlah lulusan SD. Dengan sisa siswa yang tak tertampung mencapai 8.000 lebih, mestinya tidak ada SMP swasta yang kekurangan murid. Sebab daya tampung seluruh SMP swasta di kota ini hanya 6.114 murid.

Namun fakta berkata lain. Hingga kini, SMP swasta masih berpacu dengan waktu untuk segera memenuhi pagu siswa jelang dimulainya tahun ajaran baru 2022-2023 pada 11 Juli mendatang.Padahal, penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP negeri susah selesai beberapa waktu lalu. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, mayoritas SMP swasta tidak bisa memenuhi pagu jumlah siswa atau ”kekurangan” murid.Hanya 5-10 persen SMP swasta yang bisa memenuhi pagu penerimaan siswa baru.

Sebagai informasi, jumlah SMP swasta di Kota Malang tahun ini tercatat 83 sekolah.Jika yang bisa memenuhi pagu jumlah siswa hanya 10 persen, maka ada sekitar 70-an SMP swasta yang pagunya tak terpenuhi.Beruntung, dampak ”tradisi” kekurangan murid itu belum sampai mengakibatkan sekolah gulung tikar.Namun, tetap saja berdampak pada terbatasnya operasional sekolah.

Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Malang Rudiyanto mengatakan, tidak terpenuhinya kuota tersebut karena SMP swasta harus bersaing dengan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Selain sekolah negeri pada saat PPDB, ada MTs (Madrasah Tsanawiyah) di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki kelebihan lain dalam memikat hati peserta didik.

Selain itu, ada lulusan SD yang memilih melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren.”Biasanya SMP swasta yang memenuhi pagu itu sekolah besar, berbasis pondok, asrama atau boarding,” terangnya.

Dia memastikan bahwa kondisi seperti itu belum berdampak fatal.Hingga kini belum ada SMP swasta di Kota Malang yang kolaps atau berhenti beroperasi karena kekurangan murid.Dampak yang paling dirasakan adalah terhambatnya rencana pengembangan maupun kegiatan operasional.Misalnya renovasi, peningkatan fasilitas satuan pendidikan, maupun kesejahteraan guru.

”Di SMP swasta juga ada guru dan karyawan yang perlu mendapat perhatian. Ketika jumlah siswanya sedikit, tentunya sangat berat dalam menata dan mengelola operasional sekolah,” keluhnya.

Sebenarnya, lanjut Rudiyanto, sekolah swasta sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa memenuhi pagu jumlah siswa mereka.Biasanya diawali dengan penataan dan pembenahan di dalam lembaga pendidikan. Kemudian melakukanbranding atau presentasi ke SD/MI. Ada juga yang melakukan promosi melalui media sosial, diakhiri dengan menyampaikan data pagu beserta SPP ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Dengan berbagai upaya itu, dia berharap SMP swasta bisa memenuhi pagu seperti yang mereka ajukan ke pemerintah. ”Bagaimanapun juga, SMP swasta ikut berperan dalam mencerdaskan masyarakat Kota Malang tercinta. Semoga pagu tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya,” harap Rudiyanto.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang juga berupaya mendorong calon peserta didik yang tidak lolos PPDBuntukmenjatuhkan pilihannya ke sekolah swasta. Dikantormereka yang berada di Jalan Veteran Kota Malang, terpampang seluruh data pagu dan biaya sekolah dari seluruh SMP swasta. Wali murid tinggal memilih sekolah yang disesuaikan dengan jarak dari rumah atau kemampuan yang mereka miliki.

Pihak Disdikbud juga memberikan pengertian kepada masyarakat, bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada di negara atau pemerintah (yaitu SMP Negeri) dan masyarakat (SMP swasta).”Karena keduanya dapat dana BOS dari pusat dan dana BOSDA dari pemerintah daerah. Sehingga masyarakat juga bisa memanfaatkan SMP swasta,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Dasar Disdikbud Kota Malang Dodik Teguh Pribadi.

Dodik juga menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana menambah sekolah negeri baru lagi, meski ada tuntutan dari masyarakat dan DPRD Kota Malang.Pasalnya, tahun ini sudah ada tiga tambahan SMP negeri baru.Tambahan itu menjadikan Kota Malang memiliki 30 sekolah menengah pertama yang berstatus negeri.

Jika penambahan sekolah negeri terus dituruti, otomatis semakin membuat SMP swasta kesulitan mendapatkan murid.”Mau ditambah berapa pun sekolah, semua orang ingin larinya ke negeri. Terus nasib SMP swasta bagaimana? Padahal baik negeri maupun swasta sama-sama mencerdaskan anak bangsa,” tandasnya. (adk/fat)

 

MALANG KOTA – Jumlah lulusan SD di Kota Malang tahun ini mencapai 15.000 siswa. Sudah pasti tidak semua lulusan itu bisa bersekolah di SMP negeri.Sebab, daya tampung 30 SMP negeri yang ada di Kota Malang hanya 6.670.Tidak lebih dari separo jumlah lulusan SD. Dengan sisa siswa yang tak tertampung mencapai 8.000 lebih, mestinya tidak ada SMP swasta yang kekurangan murid. Sebab daya tampung seluruh SMP swasta di kota ini hanya 6.114 murid.

Namun fakta berkata lain. Hingga kini, SMP swasta masih berpacu dengan waktu untuk segera memenuhi pagu siswa jelang dimulainya tahun ajaran baru 2022-2023 pada 11 Juli mendatang.Padahal, penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP negeri susah selesai beberapa waktu lalu. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, mayoritas SMP swasta tidak bisa memenuhi pagu jumlah siswa atau ”kekurangan” murid.Hanya 5-10 persen SMP swasta yang bisa memenuhi pagu penerimaan siswa baru.

Sebagai informasi, jumlah SMP swasta di Kota Malang tahun ini tercatat 83 sekolah.Jika yang bisa memenuhi pagu jumlah siswa hanya 10 persen, maka ada sekitar 70-an SMP swasta yang pagunya tak terpenuhi.Beruntung, dampak ”tradisi” kekurangan murid itu belum sampai mengakibatkan sekolah gulung tikar.Namun, tetap saja berdampak pada terbatasnya operasional sekolah.

Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Malang Rudiyanto mengatakan, tidak terpenuhinya kuota tersebut karena SMP swasta harus bersaing dengan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Selain sekolah negeri pada saat PPDB, ada MTs (Madrasah Tsanawiyah) di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki kelebihan lain dalam memikat hati peserta didik.

Selain itu, ada lulusan SD yang memilih melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren.”Biasanya SMP swasta yang memenuhi pagu itu sekolah besar, berbasis pondok, asrama atau boarding,” terangnya.

Dia memastikan bahwa kondisi seperti itu belum berdampak fatal.Hingga kini belum ada SMP swasta di Kota Malang yang kolaps atau berhenti beroperasi karena kekurangan murid.Dampak yang paling dirasakan adalah terhambatnya rencana pengembangan maupun kegiatan operasional.Misalnya renovasi, peningkatan fasilitas satuan pendidikan, maupun kesejahteraan guru.

”Di SMP swasta juga ada guru dan karyawan yang perlu mendapat perhatian. Ketika jumlah siswanya sedikit, tentunya sangat berat dalam menata dan mengelola operasional sekolah,” keluhnya.

Sebenarnya, lanjut Rudiyanto, sekolah swasta sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa memenuhi pagu jumlah siswa mereka.Biasanya diawali dengan penataan dan pembenahan di dalam lembaga pendidikan. Kemudian melakukanbranding atau presentasi ke SD/MI. Ada juga yang melakukan promosi melalui media sosial, diakhiri dengan menyampaikan data pagu beserta SPP ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Dengan berbagai upaya itu, dia berharap SMP swasta bisa memenuhi pagu seperti yang mereka ajukan ke pemerintah. ”Bagaimanapun juga, SMP swasta ikut berperan dalam mencerdaskan masyarakat Kota Malang tercinta. Semoga pagu tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya,” harap Rudiyanto.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang juga berupaya mendorong calon peserta didik yang tidak lolos PPDBuntukmenjatuhkan pilihannya ke sekolah swasta. Dikantormereka yang berada di Jalan Veteran Kota Malang, terpampang seluruh data pagu dan biaya sekolah dari seluruh SMP swasta. Wali murid tinggal memilih sekolah yang disesuaikan dengan jarak dari rumah atau kemampuan yang mereka miliki.

Pihak Disdikbud juga memberikan pengertian kepada masyarakat, bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada di negara atau pemerintah (yaitu SMP Negeri) dan masyarakat (SMP swasta).”Karena keduanya dapat dana BOS dari pusat dan dana BOSDA dari pemerintah daerah. Sehingga masyarakat juga bisa memanfaatkan SMP swasta,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Dasar Disdikbud Kota Malang Dodik Teguh Pribadi.

Dodik juga menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana menambah sekolah negeri baru lagi, meski ada tuntutan dari masyarakat dan DPRD Kota Malang.Pasalnya, tahun ini sudah ada tiga tambahan SMP negeri baru.Tambahan itu menjadikan Kota Malang memiliki 30 sekolah menengah pertama yang berstatus negeri.

Jika penambahan sekolah negeri terus dituruti, otomatis semakin membuat SMP swasta kesulitan mendapatkan murid.”Mau ditambah berapa pun sekolah, semua orang ingin larinya ke negeri. Terus nasib SMP swasta bagaimana? Padahal baik negeri maupun swasta sama-sama mencerdaskan anak bangsa,” tandasnya. (adk/fat)

 

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/