alexametrics
22.3 C
Malang
Friday, 20 May 2022

70 Persen Pekerja Usia Produktif, Getol Cairkan JHT. Berikut Alasannya!

MALANG KOTA – Proses pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di Kota Malang tampaknya belum sesuai namanya. Sebab, para pekerja di usia produktif berbondong-bondong mencairkan JHT. Alasannya beragam. Mulai dari habis masa kontrak kerja hingga memang membutuhkan uang di tengah pukulan keras pandemi Covid-19.

Kondisi itu diperparah dengan munculnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 yang hanya akan mengizinkan pencairan JHT setelah pekerja berusia 56 tahun atau lebih. Saat ini memang sudah ada rencana untuk merevisi peraturan yang dinilai ngawur itu. Namun para pekerja sudah telanjur resah dan khawatir tidak bisa menikmati dana JHT mereka yang seolah-olah ditahan oleh pemerintah.

Mumpung peraturan itu belum berlaku, para pekerja pun banyak yang berbondong-bondong mendatangi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) untuk mencairkan uang JHT. Padahal mereka belum memasuki usia pensiun.

Contohnya yang dilakukan oleh Zulfa Friani. Dia memilih untuk mencairkan JHT pada usia 26 tahun. Zulfa mengaku membutuhkan dana selepas habis masa kontrak kerjanya di sebuah perusahaan yang ada di Kota Malang. ”Saya berencana mencairkan bulan depan karena mau memasuki bulan Ramadan. Perlu ada modal usaha,” katanya kepada wartawan koran ini.

Dengan masa kerja yang masih pendek, tentu jumlah nominal JHT yang bakal dicairkan Zulfa tidak besar. Hanya sekitar Rp 5 juta.  Jumlah itu dia cairkan seluruhnya tanpa ada saldo tersisa. Meski saldo JHT-nya kosong, dia bakal mengisinya jika telah bekerja lagi.

Zulfa juga mengaku sudah mendengar rencana pemberlakuan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Itu pula yang mendorong dirinya untuk lebih cepat mencairkan JHT agar bisa digunakan sebagai modal usaha, ketimbang menunggu sampai usia 56 tahun. ”Dapat info juga kan batas pencairan bulan Mei, maka lebih cepat lebih baik,” tegasnya.

Fakta bahwa saat ini banyak pekerja usia produktif yang mencairkan dana JHT juga tecermin dari data BP Jamsostek. Kepala BP Jamsostek Kantor Malang Imam Santoso mencatat setidaknya 70 persen pekerja wilayah Malang Raya telah mencairkan JHT. Mayoritas usia mereka antara 20-45 tahun. ”Sebagian besar mencairkan JHT karena habis masa kontrak kerja,” terang Imam.

Di tengah banyaknya pekerja yang sudah mencairkan JHT, Imam memiliki PR untuk mendata lagi badan usaha atau perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya. Setidaknya ada 35 persen badan usaha di Malang Raya yang belum mendaftarkan karyawan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, ada sejumlah keuntungan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, khususnya JHT. Salah satunya adalah bantuan rumah yang diberikan melalui program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) JHT BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, peserta yang telah mengikuti program JHT dapat memperoleh manfaat layanan tambahan berupa subsidi bunga untuk kredit perumahan saat masih aktif bekerja. ”MLT ini terdiri atas fasilitas Pembiayaan Uang Muka Perumahan (PUMP) dan KPR. Kedua fasilitas ini diperuntukkan bagi mereka yang belum memiliki rumah pertama,” beber Imam.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja. Syarat itu antara lain, sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama minimal setahun, tempat bekerjanya tertib dalam administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran. Syarat lain, pekerja belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup, serta aktif membayar iuran kepesertaan dan telah mendapat persetujuan dari BP Jamsostek terkait persyaratan kepesertaan. (and/fat)

MALANG KOTA – Proses pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di Kota Malang tampaknya belum sesuai namanya. Sebab, para pekerja di usia produktif berbondong-bondong mencairkan JHT. Alasannya beragam. Mulai dari habis masa kontrak kerja hingga memang membutuhkan uang di tengah pukulan keras pandemi Covid-19.

Kondisi itu diperparah dengan munculnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 yang hanya akan mengizinkan pencairan JHT setelah pekerja berusia 56 tahun atau lebih. Saat ini memang sudah ada rencana untuk merevisi peraturan yang dinilai ngawur itu. Namun para pekerja sudah telanjur resah dan khawatir tidak bisa menikmati dana JHT mereka yang seolah-olah ditahan oleh pemerintah.

Mumpung peraturan itu belum berlaku, para pekerja pun banyak yang berbondong-bondong mendatangi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) untuk mencairkan uang JHT. Padahal mereka belum memasuki usia pensiun.

Contohnya yang dilakukan oleh Zulfa Friani. Dia memilih untuk mencairkan JHT pada usia 26 tahun. Zulfa mengaku membutuhkan dana selepas habis masa kontrak kerjanya di sebuah perusahaan yang ada di Kota Malang. ”Saya berencana mencairkan bulan depan karena mau memasuki bulan Ramadan. Perlu ada modal usaha,” katanya kepada wartawan koran ini.

Dengan masa kerja yang masih pendek, tentu jumlah nominal JHT yang bakal dicairkan Zulfa tidak besar. Hanya sekitar Rp 5 juta.  Jumlah itu dia cairkan seluruhnya tanpa ada saldo tersisa. Meski saldo JHT-nya kosong, dia bakal mengisinya jika telah bekerja lagi.

Zulfa juga mengaku sudah mendengar rencana pemberlakuan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Itu pula yang mendorong dirinya untuk lebih cepat mencairkan JHT agar bisa digunakan sebagai modal usaha, ketimbang menunggu sampai usia 56 tahun. ”Dapat info juga kan batas pencairan bulan Mei, maka lebih cepat lebih baik,” tegasnya.

Fakta bahwa saat ini banyak pekerja usia produktif yang mencairkan dana JHT juga tecermin dari data BP Jamsostek. Kepala BP Jamsostek Kantor Malang Imam Santoso mencatat setidaknya 70 persen pekerja wilayah Malang Raya telah mencairkan JHT. Mayoritas usia mereka antara 20-45 tahun. ”Sebagian besar mencairkan JHT karena habis masa kontrak kerja,” terang Imam.

Di tengah banyaknya pekerja yang sudah mencairkan JHT, Imam memiliki PR untuk mendata lagi badan usaha atau perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya. Setidaknya ada 35 persen badan usaha di Malang Raya yang belum mendaftarkan karyawan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, ada sejumlah keuntungan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, khususnya JHT. Salah satunya adalah bantuan rumah yang diberikan melalui program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) JHT BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, peserta yang telah mengikuti program JHT dapat memperoleh manfaat layanan tambahan berupa subsidi bunga untuk kredit perumahan saat masih aktif bekerja. ”MLT ini terdiri atas fasilitas Pembiayaan Uang Muka Perumahan (PUMP) dan KPR. Kedua fasilitas ini diperuntukkan bagi mereka yang belum memiliki rumah pertama,” beber Imam.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja. Syarat itu antara lain, sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama minimal setahun, tempat bekerjanya tertib dalam administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran. Syarat lain, pekerja belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup, serta aktif membayar iuran kepesertaan dan telah mendapat persetujuan dari BP Jamsostek terkait persyaratan kepesertaan. (and/fat)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/