MALANG KOTA – Keluhan SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) Malang terkait dugaan kekerasan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri Central Karya Semesta (BLK-LN CKS) direspon kalangan dewan. Secara terbuka, Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Kota Malang Ahmad Wanedi mengajak anggota SBMI Malang dan BLK-LN CKS untuk hearing. Dengan itu, permasalahan yang menyangkut keselamatan calon PMI dapat terselesaikan.
”Kami harap BLK-LN CKS juga bisa menjalankan program kerjanya sesuai dengan aturannya,” kata Wanedi. Secara umum, politisi PDI Perjuangan itu menyebut bila laporan dari SBMI Malang itu juga bisa menjadi rujukan pihak berwajib untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kepada koran ini, pihaknya juga menyanggupi perlindungan terhadap para korban.
Para calon PMI, disebut Wanedi, merupakan pahlawan devisa negara. Tanpa mereka, pendapatan negara bisa jadi kosong. ”Bahkan PMI yang ada di luar negeri juga perlu mendapat perlindungan dari sini juga,” kata dia. Ke depan, ia berharap pihak BLK-LN CKS bisa terbuka kepada publik soal dugaan tindak kekerasan. Sebab, kasus di sana juga bukan kali pertama mencuat. Pada tahun 2018 lalu, juga sempat mencuat dugaan serupa.
Sementara itu, kemarin (24/6) wartawan Jawa Pos Radar Malang sempat menghubungi kuasa hukum BLK-LN CKS, Gunadi Handoko. Namun belum ada respon sama sekali darinya. Selain itu, upaya mendatangi lokasi BLK-LN CKS juga sudah dilakukan. Sayangnya, petugas penjaga tak memperbolehkan untuk wawancara.
Meski tertutup, beberapa waktu lalu pihak BLK-LN CKS sempat melakukan klarifikasi dengan menggelar press conference. Dalam kesempatan itu, mereka menyebut bila sistem rekrutmen calon PMI tidak dilakukan secara door to door. Melainkan para calon PMI datang sendiri ke sana. Mereka juga menampik kabar adanya kekerasan yang dilakukan staffnya kepada para calon PMI. ”Klien kami tidak menipu, melakukan pemerasan, mengancam, memaksa, mendorong atau apapun pelanggaran hukum lainnya,” kata Gunadi Handoko, saat jumpa pers kala itu.
Soal tuduhan mengenai pelecehan seksual dan perampasan handphone juga dibantahnya. Kepala CKS Cabang Malang, Imelda, juga sempat menjelaskan bahwa seluruh prosedur pelatihan kerja di sana berpedoman pada standar internasional. Soal kasus kaburnya 5 calon PMI, ia juga menyebut bila kejadian itu diawali dari adanya provokasi pihak eksternal. (rmc/adn/by)
