alexametrics
22.7 C
Malang
Thursday, 19 May 2022

Kasus Korupsi SMKN 10 Disidangkan, Tersangka Dijerat Pasal Berlapis

MALANG KOTA – Kasus dugaan korupsi di SMKN 10 Kota Malang memasuki babak baru. Kemarin (25/10), kasus yang menyeret kepala sekolah (kasek) non aktif Dwidjo Lelono dan wakasek Arief Rizqiansyah itu mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Kedua tersangka kasus korupsi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) tahun 2019 dan Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) tahun 2019-2020 itu tak langsung hadir ke PN Tipikor. Mereka mengikuti sidang secara daring. “Kalau di Surabaya, yang hadir Jaksa Penuntut Umum (JPU), Majelis Hakim dan penasihat hukum. Sementara kedua tersangka masing-masing di rumah tahanan,” terang Kasubsi Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Malang Bobby Ardirizka. Seperti diketahui, Dwidjo ditahan di Rutan PN Surabaya. Sementara Arief berada di Rutan Lapas Lowokwaru.

Dalam persidangan tersebut, JPU menjerat tersangka dengan dua dakwaan atau pasal berlapis. “Untuk primer kami pakai Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Untuk subsidernya Pasal 3 (UU nomor 31 tahun 1999, red),” sebut Bobby. Dakwaan tersebut tidak semua didakwakan kepada keduanya. “Tidak sama, jadi dakwaan masing-masing, sesuai dengan perbuatannya,” tambah dia.

Untuk tahap awal ini, dakwaan masih dijadikan satu. Namun dakwaan akan berubah setelah sidang pembuktian dan pemanggilan saksi. Dalam pemeriksaan sebelum sidang, keduanya terbukti bersalah menggunakan dana bantuan dari pusat dan provinsi tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

”Mereka juga tidak mengerjakan itu sesuai petunjuk teknis yang ada, dalam arti penggunaannya tidak sesuai aturan yang berlaku,” kata Bobby. Kerugian dari kasus ini ditaksir mencapai Rp 1,3 miliar. Keduanya terancam divonis hukuman penjara seumur hidup. “Kalau terbukti bersalah, bisa maksimal hukuman seumur hidup,” ucapnya.

Setelah pembacaan dakwaan oleh JPU, kedua terdakwa ternyata tidak mengajukan keberatan (eksepsi). “Mereka tidak mengajukan eksepsi,” ujar Bobby. Karena itu, keduanya akan kembali disidang pekan depan dengan agenda pembuktian dengan memanggil para saksi.

Seperti diketahui, perkara korupsi di sekolah kejuruan di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang itu berawal dari indikasi penyalahgunaan dana bantuan dari negara untuk revitalisasi sekolah. Perkara ini dilaporkan tahun 2020 lalu. Penetapan kedua pejabat sebagai tersangka ditetapkan bertahap. Dwidjo menjadi tersangka bulan Mei. Sementara Arif menyandang status tersangka bulan Juni. (biy/nay/rmc)

MALANG KOTA – Kasus dugaan korupsi di SMKN 10 Kota Malang memasuki babak baru. Kemarin (25/10), kasus yang menyeret kepala sekolah (kasek) non aktif Dwidjo Lelono dan wakasek Arief Rizqiansyah itu mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Kedua tersangka kasus korupsi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) tahun 2019 dan Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) tahun 2019-2020 itu tak langsung hadir ke PN Tipikor. Mereka mengikuti sidang secara daring. “Kalau di Surabaya, yang hadir Jaksa Penuntut Umum (JPU), Majelis Hakim dan penasihat hukum. Sementara kedua tersangka masing-masing di rumah tahanan,” terang Kasubsi Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Malang Bobby Ardirizka. Seperti diketahui, Dwidjo ditahan di Rutan PN Surabaya. Sementara Arief berada di Rutan Lapas Lowokwaru.

Dalam persidangan tersebut, JPU menjerat tersangka dengan dua dakwaan atau pasal berlapis. “Untuk primer kami pakai Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Untuk subsidernya Pasal 3 (UU nomor 31 tahun 1999, red),” sebut Bobby. Dakwaan tersebut tidak semua didakwakan kepada keduanya. “Tidak sama, jadi dakwaan masing-masing, sesuai dengan perbuatannya,” tambah dia.

Untuk tahap awal ini, dakwaan masih dijadikan satu. Namun dakwaan akan berubah setelah sidang pembuktian dan pemanggilan saksi. Dalam pemeriksaan sebelum sidang, keduanya terbukti bersalah menggunakan dana bantuan dari pusat dan provinsi tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

”Mereka juga tidak mengerjakan itu sesuai petunjuk teknis yang ada, dalam arti penggunaannya tidak sesuai aturan yang berlaku,” kata Bobby. Kerugian dari kasus ini ditaksir mencapai Rp 1,3 miliar. Keduanya terancam divonis hukuman penjara seumur hidup. “Kalau terbukti bersalah, bisa maksimal hukuman seumur hidup,” ucapnya.

Setelah pembacaan dakwaan oleh JPU, kedua terdakwa ternyata tidak mengajukan keberatan (eksepsi). “Mereka tidak mengajukan eksepsi,” ujar Bobby. Karena itu, keduanya akan kembali disidang pekan depan dengan agenda pembuktian dengan memanggil para saksi.

Seperti diketahui, perkara korupsi di sekolah kejuruan di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang itu berawal dari indikasi penyalahgunaan dana bantuan dari negara untuk revitalisasi sekolah. Perkara ini dilaporkan tahun 2020 lalu. Penetapan kedua pejabat sebagai tersangka ditetapkan bertahap. Dwidjo menjadi tersangka bulan Mei. Sementara Arif menyandang status tersangka bulan Juni. (biy/nay/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/