alexametrics
28.5 C
Malang
Thursday, 30 June 2022

Empat Bulan, Sertifikasi Aset Pemkot Malang Baru 9 Persen

MALANG KOTA – Sertifikasi aset masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemkot Malang. Itu bisa dilihat dari jumlah aset dan jumlah sertifikat yang telah dikantongi. Bila ditotal, pemkot tercatat memiliki 8.264 aset, dengan luasan bidang yang bervariasi.

Dari jumlah tersebut, baru ada 1.541 bidang yang telah tersertifikasi. Catatan itu masih jauh dari ekspektasi, sebab tiap tahun pemkot menarget ada 2.000 hingga 2.500 aset yang tersertifikasi. Di tahun ini, sepanjang empat bulan terakhir, pemkot baru mampu menuntaskan sertifikasi untuk 233 bidang.

Bila merujuk target per tahun, artinya saat ini program sertifikasi aset baru mencapai 9 persen. Dari informasi yang didapat koran ini, ada beberapa alasan dibalik minimnya sertifikasi aset tersebut. Mulai dari aset yang masih digunakan pihak ketiga, hingga sebaran dan luasan aset yang berukuran kecil. ”Total 233 bidang aset itu memiliki luasan 79.677 meter persegi, jadi memang kecil-kecil,” kata Kabid Pemanfaatan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Eko Fajar. Dia memastikan bila pihaknya terus bergerak bersama timnya untuk melakukan pengajuan sertifikasi. Dalam waktu dekat, Eko menyebut sudah ada beberapa aset yang bakal tersertifikasi. ”Nanti dibantu dengan kejari (kejaksaan negeri) juga jika ada aset yang bermasalah secara hukum,” jelasnya kepada Radar Malang.

Masih minimnya sertifikasi aset milik pemkot itu turut mendapat perhatian dari kalangan dewan. Mereka tak ingin pemkot sampai gagal merealisasikan targetnya di tahun ini. ”Jika perlu per tiga bulan bisa menyertifikasi aset sebanyak 600 bidang,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono. Dengan kata lain, seharusnya tiap bulan ada 200 bidang aset yang bisa disertifikasi. Meski masih jauh panggang dari api, Trio optimistis pemkot bisa memenuhi targetnya. Sebab ke depan pemkot berencana memanfaatkan aset-asetnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). ”Maka kalau sudah banyak aset yang tersertifikasi, akan lebih enak langkahnya. Bisa disewakan dan itu bisa masuk kantong pendapatan,” tandasnya. (adn/by)

MALANG KOTA – Sertifikasi aset masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemkot Malang. Itu bisa dilihat dari jumlah aset dan jumlah sertifikat yang telah dikantongi. Bila ditotal, pemkot tercatat memiliki 8.264 aset, dengan luasan bidang yang bervariasi.

Dari jumlah tersebut, baru ada 1.541 bidang yang telah tersertifikasi. Catatan itu masih jauh dari ekspektasi, sebab tiap tahun pemkot menarget ada 2.000 hingga 2.500 aset yang tersertifikasi. Di tahun ini, sepanjang empat bulan terakhir, pemkot baru mampu menuntaskan sertifikasi untuk 233 bidang.

Bila merujuk target per tahun, artinya saat ini program sertifikasi aset baru mencapai 9 persen. Dari informasi yang didapat koran ini, ada beberapa alasan dibalik minimnya sertifikasi aset tersebut. Mulai dari aset yang masih digunakan pihak ketiga, hingga sebaran dan luasan aset yang berukuran kecil. ”Total 233 bidang aset itu memiliki luasan 79.677 meter persegi, jadi memang kecil-kecil,” kata Kabid Pemanfaatan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Eko Fajar. Dia memastikan bila pihaknya terus bergerak bersama timnya untuk melakukan pengajuan sertifikasi. Dalam waktu dekat, Eko menyebut sudah ada beberapa aset yang bakal tersertifikasi. ”Nanti dibantu dengan kejari (kejaksaan negeri) juga jika ada aset yang bermasalah secara hukum,” jelasnya kepada Radar Malang.

Masih minimnya sertifikasi aset milik pemkot itu turut mendapat perhatian dari kalangan dewan. Mereka tak ingin pemkot sampai gagal merealisasikan targetnya di tahun ini. ”Jika perlu per tiga bulan bisa menyertifikasi aset sebanyak 600 bidang,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono. Dengan kata lain, seharusnya tiap bulan ada 200 bidang aset yang bisa disertifikasi. Meski masih jauh panggang dari api, Trio optimistis pemkot bisa memenuhi targetnya. Sebab ke depan pemkot berencana memanfaatkan aset-asetnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). ”Maka kalau sudah banyak aset yang tersertifikasi, akan lebih enak langkahnya. Bisa disewakan dan itu bisa masuk kantong pendapatan,” tandasnya. (adn/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/