24.7 C
Malang
Tuesday, 6 December 2022

Eksekusi Lahan Cucian Mobil Molor Lagi

MALANG KOTA – Untuk kesekian kalinya upaya eksekusi lahan cucian mobil di Kelurahan Madyopuro menemui batu sandungan. Setelah beberapa waktu Pemkot Malang meninjau lokasi untuk menghitung nilai appraisalnya, kini mereka masih punya pekerjaan lainnya. Yakni membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT). Dokumen tersebut harus diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang.

Kewajiban itu membuat pemkot sedikit kecewa. Sebab sebelumnya mereka cukup yakin bila pertengahan tahun ini semua permasalahan, seperti persetujuan harga ganti untung ke pemilik lahan cucian mobil, sudah selesai. Dengan adanya pekerjaan itu, dipastikan eksekusi lahan kembali molor. ”Setidaknya paling cepat akhir tahun ini, prosesnya panjang ternyata,” kata Wali Kota Malang Sutiaji saat dikonfirmasi kemarin (26/7). 

Meski kembali molor, orang nomor satu di Pemkot Malang itu memastikan bila komunikasi dengan pemilik lahan masih terjalin. Kesepakatan harga juga mulai menemui titik terang. Terkait harga yang harus dibayarkan itu, Sutiaji menyebut bila appraisal terakhir berada di angka Rp 700 sampai Rp 800 juta. Jumlah itu sama seperti sebelumnya, dan pemilik menurutnya bisa menerima. Asalkan sesuai dengan hasil persidangan. 

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot Malang Suparno menjelaskan bila penyelesaian akhir eksekusi lahan cucian mobil masih terus berlanjut. Kini, perangkat daerah (PD) yang bersangkutan, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP), tengah mengebut DPPT itu. Jika sudah selesai, maka tahap selanjutnya bakal dilakukan peninjauan lagi. ”Prosesnya lumayan (panjang), dari peninjauan itu kemudian dilakukan appraisal lagi,” jelas Suparno. 

Pejabat eselon III A Pemkot Malang itu juga menjelaskan bila Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen-ATR/ BPN) nomor 20 tahun 2020 tentang tata cara penyusunan DPPT harus dipatuhi. Sebab ke depan pihaknya juga tak mau salah langkah untuk mengambil keputusan. Jika tetap bersikukuh dengan cara lama, maka pemkot yang akan merugi. 

Untuk mengimbangi informasi, wartawan koran ini mencoba menghubungi kuasa hukum pemilik lahan cucian mobil Wahab Adhinegoro. Namun dia belum memberi respons terhadap update problem tersebut. 

Molornya proses eksekusi lahan cucian mobil di Madyopuro itu turut mendapat perhatian dari DPRD Kota Malang. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin menantang pemkot untuk beradu cepat menuntaskan eksekusi lahan tersebut. ”Sudah kelamaan, saya tantang siapa cepat yang berani mengeksekusi lahan itu,” tegas Fathol. 

Dia mengaku bila pihaknya sudah menjadwalkan pertemuan antara Pemkot Malang dengan BPN Kota Malang. Dari pertemuan itu, Fathol ingin ada kejelasan mengapa permasalahan yang sudah terjadi dua tahun itu belum menemui titik temu. (adn/by)

MALANG KOTA – Untuk kesekian kalinya upaya eksekusi lahan cucian mobil di Kelurahan Madyopuro menemui batu sandungan. Setelah beberapa waktu Pemkot Malang meninjau lokasi untuk menghitung nilai appraisalnya, kini mereka masih punya pekerjaan lainnya. Yakni membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT). Dokumen tersebut harus diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang.

Kewajiban itu membuat pemkot sedikit kecewa. Sebab sebelumnya mereka cukup yakin bila pertengahan tahun ini semua permasalahan, seperti persetujuan harga ganti untung ke pemilik lahan cucian mobil, sudah selesai. Dengan adanya pekerjaan itu, dipastikan eksekusi lahan kembali molor. ”Setidaknya paling cepat akhir tahun ini, prosesnya panjang ternyata,” kata Wali Kota Malang Sutiaji saat dikonfirmasi kemarin (26/7). 

Meski kembali molor, orang nomor satu di Pemkot Malang itu memastikan bila komunikasi dengan pemilik lahan masih terjalin. Kesepakatan harga juga mulai menemui titik terang. Terkait harga yang harus dibayarkan itu, Sutiaji menyebut bila appraisal terakhir berada di angka Rp 700 sampai Rp 800 juta. Jumlah itu sama seperti sebelumnya, dan pemilik menurutnya bisa menerima. Asalkan sesuai dengan hasil persidangan. 

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot Malang Suparno menjelaskan bila penyelesaian akhir eksekusi lahan cucian mobil masih terus berlanjut. Kini, perangkat daerah (PD) yang bersangkutan, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP), tengah mengebut DPPT itu. Jika sudah selesai, maka tahap selanjutnya bakal dilakukan peninjauan lagi. ”Prosesnya lumayan (panjang), dari peninjauan itu kemudian dilakukan appraisal lagi,” jelas Suparno. 

Pejabat eselon III A Pemkot Malang itu juga menjelaskan bila Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen-ATR/ BPN) nomor 20 tahun 2020 tentang tata cara penyusunan DPPT harus dipatuhi. Sebab ke depan pihaknya juga tak mau salah langkah untuk mengambil keputusan. Jika tetap bersikukuh dengan cara lama, maka pemkot yang akan merugi. 

Untuk mengimbangi informasi, wartawan koran ini mencoba menghubungi kuasa hukum pemilik lahan cucian mobil Wahab Adhinegoro. Namun dia belum memberi respons terhadap update problem tersebut. 

Molornya proses eksekusi lahan cucian mobil di Madyopuro itu turut mendapat perhatian dari DPRD Kota Malang. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin menantang pemkot untuk beradu cepat menuntaskan eksekusi lahan tersebut. ”Sudah kelamaan, saya tantang siapa cepat yang berani mengeksekusi lahan itu,” tegas Fathol. 

Dia mengaku bila pihaknya sudah menjadwalkan pertemuan antara Pemkot Malang dengan BPN Kota Malang. Dari pertemuan itu, Fathol ingin ada kejelasan mengapa permasalahan yang sudah terjadi dua tahun itu belum menemui titik temu. (adn/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/