24.7 C
Malang
Tuesday, 6 December 2022

Membahayakan Orang, Tiga ODGJ Dipasung

MALANG KOTA – Kasus pemasungan masih terjadi di Kota Malang. Setidaknya dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, masih ada tiga orang yang dipasung. Ketiganya merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) kategori kelas berat. Artinya ketiganya bisa membahayakan orang lain jika sampai dilepas. 

Dari data dinkes, sejak Januari-Mei 2022 ada 279 ODGJ berat. Jumlah tersebut merupakan ODGJ yang sudah mendapat pelayanan kesehatan. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Disabilitas Tuna Sosial dan Gelandangan Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang Heny Rachmaniar menjelaskan, ketiga ODGJ tersebut belum dibebaskan.

“Karena masih berisiko tinggi. Artinya, agresif,” terang pejabat eselon IV A Pemkot Malang itu. Meski demikian, Pemkot Malang berupaya tidak lepas tangan. Sebab, jika ada warga yang melaporkan ODGJ yang bertindak meresahkan akan langsung dievakuasi. Seperti di Kelurahan Madyopuro pada tanggal 23 September lalu. Selain itu, pemberian layanan kesehatan juga dilakukan. 

Menurut Kepala Dinkes Kota Malang dr Husnul Muarif, 16 puskesmas sudah mampu dan diberi kewenangan untuk melakukan pemantauan. Dalam hal ini adalah rutin memberi minum obat. Bahkan, jika diperlukan atau terdapat kasus bisa dilakukan tindakan evakuasi. 

“Tentu dalam penanganan ODGJ kami tidak bekerja sendiri. Ada sejumlah pihak yang terlibat seperti Dinsos-P3AP2KB, TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat,” ujar mantan Direktur RSUD Kota Malang itu. 

Husnul mengungkapkan, kebanyakan ODGJ di Kota Malang menjalani pengobatan rawat jalan. Kecuali apabila ada yang mengalami relapse atau kambuh hingga bertindak hiperaktif. 

“Kalau sudah kambuh dan hiperaktif biasanya akan diberikan perawatan. Baik melalui RSUD Dr Saiful Anwar (RSSA) maupun RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang,” imbuhnya. 

Disinggung terkait jumlah ODGJ di Kota Malang, Husnul menjawab jumlahnya kumulatif. Dalam beberapa tahun terakhir ada yang sudah dibebaskan dari pemasungan. Kini jumlahnya tinggal 3 orang. 

Husnul juga menegaskan, pemasungan terhadap ODGJ tidak selalu dirantai. Ketiga ODGJ yang masih dipasung tersebut dalam pantauan Dinkes Kota Malang hanya ditempatkan di kamar seorang diri. “Jadi mereka tidak dirantai. Cuma dikunci di dalam kamar sendirian. Nanti kalau waktunya makan ya disodori makanan. Itu termasuk pasung. Di Kota Malang pemasangannya seperti itu. Karena prinsip pemasungan sebenarnya agar mereka tidak berhubungan dengan dunia luar,” tuturnya. 

Ditambahkan oleh Sub Koordinator Sub Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Kota Malang drg Muhammad Zamroni, pihaknya tidak mendata secara pasti terkait penyebab gangguan jiwa. Namun, dari pemantauan di lapangan kebanyakan didominasi faktor lingkungan dan keluarga. “Contoh, ada masalah rumah tangga atau tuntutan kepada mereka yang terlalu tinggi. Sehingga membuat mereka stres,” jelas Zamroni. 

Zamroni melanjutkan, saat ini Dinkes Kota Malang juga sedang berupaya mengaktifkan kembali shelter ODGJ. Khususnya terhadap kasus-kasus yang susah dikendalikan. Akan tetapi, sumber daya manusia untuk mengurus ODGJ belum mencukupi. 

Selain layanan kesehatan, Dinkes Kota Malang juga menyediakan obat-obatan. Untuk saat ini, stok obat berasal dari Dinkes Provinsi Jawa Timur. Namun, semakin hari stoknya kian sedikit, sehingga kabupaten maupun kota diimbau melakukan penganggaran. “Stok obatnya banyak mulai obat penenang sampai injeksi. Kami sudah usulkan untuk tahun 2023, tapi tahun ini dari provinsi dulu,” tandasnya. (mel/abm)

MALANG KOTA – Kasus pemasungan masih terjadi di Kota Malang. Setidaknya dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, masih ada tiga orang yang dipasung. Ketiganya merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) kategori kelas berat. Artinya ketiganya bisa membahayakan orang lain jika sampai dilepas. 

Dari data dinkes, sejak Januari-Mei 2022 ada 279 ODGJ berat. Jumlah tersebut merupakan ODGJ yang sudah mendapat pelayanan kesehatan. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Disabilitas Tuna Sosial dan Gelandangan Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang Heny Rachmaniar menjelaskan, ketiga ODGJ tersebut belum dibebaskan.

“Karena masih berisiko tinggi. Artinya, agresif,” terang pejabat eselon IV A Pemkot Malang itu. Meski demikian, Pemkot Malang berupaya tidak lepas tangan. Sebab, jika ada warga yang melaporkan ODGJ yang bertindak meresahkan akan langsung dievakuasi. Seperti di Kelurahan Madyopuro pada tanggal 23 September lalu. Selain itu, pemberian layanan kesehatan juga dilakukan. 

Menurut Kepala Dinkes Kota Malang dr Husnul Muarif, 16 puskesmas sudah mampu dan diberi kewenangan untuk melakukan pemantauan. Dalam hal ini adalah rutin memberi minum obat. Bahkan, jika diperlukan atau terdapat kasus bisa dilakukan tindakan evakuasi. 

“Tentu dalam penanganan ODGJ kami tidak bekerja sendiri. Ada sejumlah pihak yang terlibat seperti Dinsos-P3AP2KB, TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat,” ujar mantan Direktur RSUD Kota Malang itu. 

Husnul mengungkapkan, kebanyakan ODGJ di Kota Malang menjalani pengobatan rawat jalan. Kecuali apabila ada yang mengalami relapse atau kambuh hingga bertindak hiperaktif. 

“Kalau sudah kambuh dan hiperaktif biasanya akan diberikan perawatan. Baik melalui RSUD Dr Saiful Anwar (RSSA) maupun RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang,” imbuhnya. 

Disinggung terkait jumlah ODGJ di Kota Malang, Husnul menjawab jumlahnya kumulatif. Dalam beberapa tahun terakhir ada yang sudah dibebaskan dari pemasungan. Kini jumlahnya tinggal 3 orang. 

Husnul juga menegaskan, pemasungan terhadap ODGJ tidak selalu dirantai. Ketiga ODGJ yang masih dipasung tersebut dalam pantauan Dinkes Kota Malang hanya ditempatkan di kamar seorang diri. “Jadi mereka tidak dirantai. Cuma dikunci di dalam kamar sendirian. Nanti kalau waktunya makan ya disodori makanan. Itu termasuk pasung. Di Kota Malang pemasangannya seperti itu. Karena prinsip pemasungan sebenarnya agar mereka tidak berhubungan dengan dunia luar,” tuturnya. 

Ditambahkan oleh Sub Koordinator Sub Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinkes Kota Malang drg Muhammad Zamroni, pihaknya tidak mendata secara pasti terkait penyebab gangguan jiwa. Namun, dari pemantauan di lapangan kebanyakan didominasi faktor lingkungan dan keluarga. “Contoh, ada masalah rumah tangga atau tuntutan kepada mereka yang terlalu tinggi. Sehingga membuat mereka stres,” jelas Zamroni. 

Zamroni melanjutkan, saat ini Dinkes Kota Malang juga sedang berupaya mengaktifkan kembali shelter ODGJ. Khususnya terhadap kasus-kasus yang susah dikendalikan. Akan tetapi, sumber daya manusia untuk mengurus ODGJ belum mencukupi. 

Selain layanan kesehatan, Dinkes Kota Malang juga menyediakan obat-obatan. Untuk saat ini, stok obat berasal dari Dinkes Provinsi Jawa Timur. Namun, semakin hari stoknya kian sedikit, sehingga kabupaten maupun kota diimbau melakukan penganggaran. “Stok obatnya banyak mulai obat penenang sampai injeksi. Kami sudah usulkan untuk tahun 2023, tapi tahun ini dari provinsi dulu,” tandasnya. (mel/abm)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/