alexametrics
29.2 C
Malang
Saturday, 28 May 2022

3X Cueki Panggilan Satpol PP, Reklame Rokok Soehat Dibongkar

MALANG KOTA – Polemik reklame rokok di Monumen Pesawat Soekarno-Hatta (Soehat) akhirnya menemui titik terang. Kemarin (27/4) sekitar pukul 14.00 WIB reklame tersebut dibongkar oleh beberapa pekerja. Pembongkaran tersebut nampaknya telah direspons Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang Priyadi mengatakan, terkait pencopotan reklame di kawasan Soehat, pihaknya mengaku tidak bisa memberikan statement secara gamblang. Lantaran, menurut dia, hal itu bukan ranahnya memberikan hal tersebut. ”Sekda yang berhak memberikan statement,” imbuhnya.

Yang jelas, dia melanjutkan, pihaknya sudah memberikan teguran. ”Karena di aturannya itu memang belum ada izin, jadi kami berikan teguran 3 kali,” terangnya.

Sebab, pemasangan reklame itu melanggar Peraturan Wali Kota Malang (Perwal) Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penataan Reklame. Di sisi lain, dalam Pasal 38 tertulis aturan terkat bangunan yang dilarang untuk pemasangan reklame tetap.

Artinya, menurut dia, selama ini pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan standard operating procedure (SOP) satpol PP. ”Kalau tidak dihiraukan, kami akan memberikan teguran lagi, tapi kalau dihiraukan berarti tugas kami selesai,” terangnya.

Seperti diberitakan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan pemanggilan dari pihak terkait, yakni dari pihak perizinan dan pemasang reklame, untuk meminta keterangan pada mereka. Sebab, hal tersebut yang menjadi acuan dalam menentukan langkah selanjutnya.

Menanggapi hal itu, Penjabat Sekretaris Kota (Pj Sekkota) Malang Hadi Santoso mengatakan, pihak pemasang sudah disurati oleh satpol PP sebanyak tiga kali. Namun, dari mereka tidak ada jawaban sama sekali. Sejak Senin lalu (26/4) pihaknya bersama satpol PP mengirim surat teguran ketiga kepada pemasang.

”Namun, mereka tetap mangkir dan sebenarnya kami menunggu iktikad baiknya,” ujar Soni–sapaan karibnya.

Soni menambahkan, pihaknya ingin legalitas izin mendirikan bangunan (IMB) segera dilaporkan. Jika itu tak ditepati, maka akan bisa jadi pembongkaran dilakukan seperti yang terlihat pada kemarin sore. Soni berharap, ini menjadi pelajaran penting agar IMB selalu menjadi legalitas membangun apa pun.

Sebagaimana diketahui, polemik reklame yang terpasang di Soehat gencar mendapat sorotan dari banyak pihak. Terutama dari para anggota DPRD Kota Malang. Dalam sidang paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Kamis lalu (15/4) itu salah satu anggota DPRD tampak emosi.

Salah satu anggota DPRD Kota Malang itu, yakni Arief Wahyudi, sebagai Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Reklame atas Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame.
Arief yang juga anggota Komisi B itu tampak menaikkan nada suaranya karena respons Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terkesan lamban. Arief secara tegas mendesak Pemkot Malang membongkar reklame di monumen pesawat Soekarno-Hatta (Soehat).

”Batalkan! Bongkar! Nggak habis pikir saya. Mohon maaf saya emosi,” ungkap Arif dengan nada tinggi membuat seisi ruang sidang paripurna mendadak hening.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, reklame rokok tersebut dianggap telah merusak citra monumen tersebut. Selama beberapa hari, Pemkot Malang dianggap masih pasif untuk menindak pembuat reklame. Dia berharap, reklame itu dicopot secepatnya agar monumen terbebas dari reklame komersial yang lebih condong kepada kepentingan pengusaha.

Arief Wahyudi mengatakan, sebelumnya pihak vendor mengaku sudah ada nilai kontrak kerja sama sebesar Rp 2 miliar selama 5 tahun dan telah membayar pajak sebesar Rp 32 juta. Meski demikian, sebagian besar masyarakat tetap meminta reklame yang cukup mencolok itu dibongkar. Alasannya, pemasangan reklame di Monumen Pesawat Soehat dianggap melanggar aturan yang ada. ”Itu salah besar, jelas melanggar hukum,” tegasnya.

Semestinya, Arief melanjutkan, Pemkot Malang memakai rujukan Perda Nomor 4 Tahun 2006 serta Perwal 27 Tahun 2015 soal Penataan Reklame. ”Bukan malah Perda Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Nomor 5 Tahun 2015,” kata Arief.

Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2006 dan salinan turunannya dalam Perwal Nomor 27 Tahun 2015 telah jelas tertulis adanya larangan pemasangan reklame di Monumen Pesawat Soehat. Jadi jika reklame tidak dibongkar maka secara tidak langsung wali kota telah melanggar aturan yang dibuat sendiri. (ulf/adn/c1/mas)

MALANG KOTA – Polemik reklame rokok di Monumen Pesawat Soekarno-Hatta (Soehat) akhirnya menemui titik terang. Kemarin (27/4) sekitar pukul 14.00 WIB reklame tersebut dibongkar oleh beberapa pekerja. Pembongkaran tersebut nampaknya telah direspons Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang Priyadi mengatakan, terkait pencopotan reklame di kawasan Soehat, pihaknya mengaku tidak bisa memberikan statement secara gamblang. Lantaran, menurut dia, hal itu bukan ranahnya memberikan hal tersebut. ”Sekda yang berhak memberikan statement,” imbuhnya.

Yang jelas, dia melanjutkan, pihaknya sudah memberikan teguran. ”Karena di aturannya itu memang belum ada izin, jadi kami berikan teguran 3 kali,” terangnya.

Sebab, pemasangan reklame itu melanggar Peraturan Wali Kota Malang (Perwal) Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penataan Reklame. Di sisi lain, dalam Pasal 38 tertulis aturan terkat bangunan yang dilarang untuk pemasangan reklame tetap.

Artinya, menurut dia, selama ini pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan standard operating procedure (SOP) satpol PP. ”Kalau tidak dihiraukan, kami akan memberikan teguran lagi, tapi kalau dihiraukan berarti tugas kami selesai,” terangnya.

Seperti diberitakan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan pemanggilan dari pihak terkait, yakni dari pihak perizinan dan pemasang reklame, untuk meminta keterangan pada mereka. Sebab, hal tersebut yang menjadi acuan dalam menentukan langkah selanjutnya.

Menanggapi hal itu, Penjabat Sekretaris Kota (Pj Sekkota) Malang Hadi Santoso mengatakan, pihak pemasang sudah disurati oleh satpol PP sebanyak tiga kali. Namun, dari mereka tidak ada jawaban sama sekali. Sejak Senin lalu (26/4) pihaknya bersama satpol PP mengirim surat teguran ketiga kepada pemasang.

”Namun, mereka tetap mangkir dan sebenarnya kami menunggu iktikad baiknya,” ujar Soni–sapaan karibnya.

Soni menambahkan, pihaknya ingin legalitas izin mendirikan bangunan (IMB) segera dilaporkan. Jika itu tak ditepati, maka akan bisa jadi pembongkaran dilakukan seperti yang terlihat pada kemarin sore. Soni berharap, ini menjadi pelajaran penting agar IMB selalu menjadi legalitas membangun apa pun.

Sebagaimana diketahui, polemik reklame yang terpasang di Soehat gencar mendapat sorotan dari banyak pihak. Terutama dari para anggota DPRD Kota Malang. Dalam sidang paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Kamis lalu (15/4) itu salah satu anggota DPRD tampak emosi.

Salah satu anggota DPRD Kota Malang itu, yakni Arief Wahyudi, sebagai Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Reklame atas Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame.
Arief yang juga anggota Komisi B itu tampak menaikkan nada suaranya karena respons Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terkesan lamban. Arief secara tegas mendesak Pemkot Malang membongkar reklame di monumen pesawat Soekarno-Hatta (Soehat).

”Batalkan! Bongkar! Nggak habis pikir saya. Mohon maaf saya emosi,” ungkap Arif dengan nada tinggi membuat seisi ruang sidang paripurna mendadak hening.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, reklame rokok tersebut dianggap telah merusak citra monumen tersebut. Selama beberapa hari, Pemkot Malang dianggap masih pasif untuk menindak pembuat reklame. Dia berharap, reklame itu dicopot secepatnya agar monumen terbebas dari reklame komersial yang lebih condong kepada kepentingan pengusaha.

Arief Wahyudi mengatakan, sebelumnya pihak vendor mengaku sudah ada nilai kontrak kerja sama sebesar Rp 2 miliar selama 5 tahun dan telah membayar pajak sebesar Rp 32 juta. Meski demikian, sebagian besar masyarakat tetap meminta reklame yang cukup mencolok itu dibongkar. Alasannya, pemasangan reklame di Monumen Pesawat Soehat dianggap melanggar aturan yang ada. ”Itu salah besar, jelas melanggar hukum,” tegasnya.

Semestinya, Arief melanjutkan, Pemkot Malang memakai rujukan Perda Nomor 4 Tahun 2006 serta Perwal 27 Tahun 2015 soal Penataan Reklame. ”Bukan malah Perda Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Nomor 5 Tahun 2015,” kata Arief.

Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2006 dan salinan turunannya dalam Perwal Nomor 27 Tahun 2015 telah jelas tertulis adanya larangan pemasangan reklame di Monumen Pesawat Soehat. Jadi jika reklame tidak dibongkar maka secara tidak langsung wali kota telah melanggar aturan yang dibuat sendiri. (ulf/adn/c1/mas)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/