alexametrics
19.5 C
Malang
Tuesday, 28 June 2022

268 Pengembang Perumahan di Kota Malang Masih Belum Setor PSU

MALANG KOTA – Pengembang perumahan yang tak kunjung menyerakan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) di Kota Malang jumlahnya masih ratusan. Di bulan Januari ini, baru satu pengembang yang menunjukkan komitmennya. Sementara 268 developer lainnya masih mangkir.

Kepala DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ) Hadi Santoso mengatakan, sesuai petunjuk Wali Kota Malang Sutiaji, tahun ini ditargetkan penyerahan kewajiban 269 pengembang tersebut tuntas. ”Tapi sampai akhir bulan Januari ini baru 1 (yang menyerahkan PSU),” ujar pejabat yang akrab disapa Soni itu

Dia menambahkan, pada 2019 lalu sudah ada 17 pengembang yang menyerahkan PSU. “Total yang sudah menyerahkan PSU ada 88 sampai saat ini. Rinciannya, sampai tahun 2019 ada 17, di tahun 2020 sebanyak 70. Dan tahun 2021 tambah satu pengembang yang serahkan PSU,” jelasnya.

Sesuai dengan aturan, penyerahan PSU dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah maksimal satu tahun setelah pembangunan diselesaikan. Namun sayang, di Kota Malang sendiri banyak yang sudah lebih dari setahun namun tidak kunjung menyerahkan PSU. “Makanya kami koordinasi dengan developer untuk segera menyerahkan. Seharusnya mereka menyadarilah, dengan menyerahkan PSU risiko bagi pengembang lebih ringan,” imbuh pria berkacamata itu.

Menurut Soni pihaknya sudah intens berkoordinasi dengan REI (Real Estate Indonesia) dan Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia) Kota Malang. Tujuannya agar kedua organisasi perumahan itu mampu mendorong anggotanya menyerahkan PSU ke Pemkot.

“Bahkan kalau developer sudah tidak ada, mekanisme penyerahan PSU bisa dilakukan oleh warga perumahan tersebut. Dengan tetap ada pengukuran ulang, luas asetnya saja. Termasuk fasos (fasilitas sosial), fasum (fasilitas umum), makam juga,” tutupnya.

Pewarta: Errica Vannie

MALANG KOTA – Pengembang perumahan yang tak kunjung menyerakan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) di Kota Malang jumlahnya masih ratusan. Di bulan Januari ini, baru satu pengembang yang menunjukkan komitmennya. Sementara 268 developer lainnya masih mangkir.

Kepala DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ) Hadi Santoso mengatakan, sesuai petunjuk Wali Kota Malang Sutiaji, tahun ini ditargetkan penyerahan kewajiban 269 pengembang tersebut tuntas. ”Tapi sampai akhir bulan Januari ini baru 1 (yang menyerahkan PSU),” ujar pejabat yang akrab disapa Soni itu

Dia menambahkan, pada 2019 lalu sudah ada 17 pengembang yang menyerahkan PSU. “Total yang sudah menyerahkan PSU ada 88 sampai saat ini. Rinciannya, sampai tahun 2019 ada 17, di tahun 2020 sebanyak 70. Dan tahun 2021 tambah satu pengembang yang serahkan PSU,” jelasnya.

Sesuai dengan aturan, penyerahan PSU dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah maksimal satu tahun setelah pembangunan diselesaikan. Namun sayang, di Kota Malang sendiri banyak yang sudah lebih dari setahun namun tidak kunjung menyerahkan PSU. “Makanya kami koordinasi dengan developer untuk segera menyerahkan. Seharusnya mereka menyadarilah, dengan menyerahkan PSU risiko bagi pengembang lebih ringan,” imbuh pria berkacamata itu.

Menurut Soni pihaknya sudah intens berkoordinasi dengan REI (Real Estate Indonesia) dan Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia) Kota Malang. Tujuannya agar kedua organisasi perumahan itu mampu mendorong anggotanya menyerahkan PSU ke Pemkot.

“Bahkan kalau developer sudah tidak ada, mekanisme penyerahan PSU bisa dilakukan oleh warga perumahan tersebut. Dengan tetap ada pengukuran ulang, luas asetnya saja. Termasuk fasos (fasilitas sosial), fasum (fasilitas umum), makam juga,” tutupnya.

Pewarta: Errica Vannie

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/