alexametrics
21 C
Malang
Wednesday, 10 August 2022

Tekan Silpa, Tunda Proyek Fisik

MALANG KOTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menindaklanjuti evaluasi parlemen terkait tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Agar sisa uang belanja daerah tahun ini tidak melebihi Rp 300 miliar, eksekutif sudah menyiapkan beberapa jurus (selengkapnya baca grafis).

Momen pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2022 pada Juli-September depan bakal dijadikan bahan dasar pemkot untuk menekan silpa. Hal itu karena berkaca pada tahun lalu, pemkot menggeser sejumlah anggaran cukup besar namun ada yang tak terealisasi.

”Jadi, nanti saat PAK untuk PD (perangkat daerah) yang mau menambah anggaran diminta menghitung target pelaksanaan program dalam waktu tiga bulan saja,” ujar Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko usai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Wali Kota Malang atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2021, kemarin (28/6).

Seperti diberitakan, empat tahun belakangan ini silpa Kota Malang selalu di atas Rp 300 miliar. Pada 2018 lalu, silpa berada di angka Rp 538 miliar. Kemudian pada 2019 bertambah menjadi Rp 743 miliar, tahun 2020 berada di angka Rp 567 miliar.

Kemudian tahun lalu, pemkot hanya menyerap anggaran belanja daerah sebesar Rp 2,3 triliun dari target Rp 2,5 triliun. Artinya, serapan belanja pemkot masih berada di angka 88 persen.

Padahal DPRD Kota Malang sudah meminta Pemkot Malang bisa merealisasikan serapan belanja minimal di angka 90 persen. Rendahnya serapan tersebut disebabkan beberapa PD baru merealisasikan program saat injury time. Yakni tiga bulan sebelum pengujung akhir tahun baru terealisasi.

Selain memanfaatkan PAK untuk menekan silpa, Edi juga meminta pembangunan fisik ditunda dulu. Artinya, PD seperti dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman (DPUPRPKP) disarankan tidak menambah anggaran pembangunan fisik. Untuk itu, Edi bakal meminta pembangunan fisik dianggarkan pada APBD induk 2023.

Sebab, dia menilai pergeseran anggaran saat PAK baru bisa terserap sekitar bulan Oktober. Hanya dalam tiga bulan saja, kata dia, bisa dipastikan sejumlah PD bakal kewalahan mengatur serapan belanja.

Dampak jangka panjangnya adalah bisa saja kualitas dari pengerjaan pembangunan fisik terabaikan. ”Kami inventarisasi dulu nanti pergeseran mana yang bisa didahulukan,” tegas politikus Partai Golkar itu.

Apa yang direncanakan oleh Pemkot Malang tersebut disambut baik Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika. Politikus PDI Perjuangan itu menilai, serapan belanja pemkot selalu borongan di triwulan keempat. Alhasil, dalam sepekan belanja pemkot bisa tembus Rp 360 miliar. ”Seperti itu kan seharusnya nggak logis. Perlu ada perencanaan sejak awal agar silpa bisa terus menurun,” tutur Made.

Pria yang juga Ketua DPC PDIP Kota Malang itu berharap pembangunan fisik dengan anggaran besar bisa ditunda pada APBD induk tahun selanjutnya. Dengan begitu, katanya, pemkot bisa leluasa melaksanakan program kerja. Kualitas pelaksanaan program bisa tercapai, serta bisa menyeimbangkan neraca keuangan. (adn/dan)

MALANG KOTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menindaklanjuti evaluasi parlemen terkait tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Agar sisa uang belanja daerah tahun ini tidak melebihi Rp 300 miliar, eksekutif sudah menyiapkan beberapa jurus (selengkapnya baca grafis).

Momen pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2022 pada Juli-September depan bakal dijadikan bahan dasar pemkot untuk menekan silpa. Hal itu karena berkaca pada tahun lalu, pemkot menggeser sejumlah anggaran cukup besar namun ada yang tak terealisasi.

”Jadi, nanti saat PAK untuk PD (perangkat daerah) yang mau menambah anggaran diminta menghitung target pelaksanaan program dalam waktu tiga bulan saja,” ujar Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko usai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Wali Kota Malang atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2021, kemarin (28/6).

Seperti diberitakan, empat tahun belakangan ini silpa Kota Malang selalu di atas Rp 300 miliar. Pada 2018 lalu, silpa berada di angka Rp 538 miliar. Kemudian pada 2019 bertambah menjadi Rp 743 miliar, tahun 2020 berada di angka Rp 567 miliar.

Kemudian tahun lalu, pemkot hanya menyerap anggaran belanja daerah sebesar Rp 2,3 triliun dari target Rp 2,5 triliun. Artinya, serapan belanja pemkot masih berada di angka 88 persen.

Padahal DPRD Kota Malang sudah meminta Pemkot Malang bisa merealisasikan serapan belanja minimal di angka 90 persen. Rendahnya serapan tersebut disebabkan beberapa PD baru merealisasikan program saat injury time. Yakni tiga bulan sebelum pengujung akhir tahun baru terealisasi.

Selain memanfaatkan PAK untuk menekan silpa, Edi juga meminta pembangunan fisik ditunda dulu. Artinya, PD seperti dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman (DPUPRPKP) disarankan tidak menambah anggaran pembangunan fisik. Untuk itu, Edi bakal meminta pembangunan fisik dianggarkan pada APBD induk 2023.

Sebab, dia menilai pergeseran anggaran saat PAK baru bisa terserap sekitar bulan Oktober. Hanya dalam tiga bulan saja, kata dia, bisa dipastikan sejumlah PD bakal kewalahan mengatur serapan belanja.

Dampak jangka panjangnya adalah bisa saja kualitas dari pengerjaan pembangunan fisik terabaikan. ”Kami inventarisasi dulu nanti pergeseran mana yang bisa didahulukan,” tegas politikus Partai Golkar itu.

Apa yang direncanakan oleh Pemkot Malang tersebut disambut baik Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika. Politikus PDI Perjuangan itu menilai, serapan belanja pemkot selalu borongan di triwulan keempat. Alhasil, dalam sepekan belanja pemkot bisa tembus Rp 360 miliar. ”Seperti itu kan seharusnya nggak logis. Perlu ada perencanaan sejak awal agar silpa bisa terus menurun,” tutur Made.

Pria yang juga Ketua DPC PDIP Kota Malang itu berharap pembangunan fisik dengan anggaran besar bisa ditunda pada APBD induk tahun selanjutnya. Dengan begitu, katanya, pemkot bisa leluasa melaksanakan program kerja. Kualitas pelaksanaan program bisa tercapai, serta bisa menyeimbangkan neraca keuangan. (adn/dan)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/