alexametrics
26.1 C
Malang
Sunday, 29 May 2022

Pakar: UMKM Pilih Tidak Urus Banpres karena Pajak

MALANG KOTA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) banyak yang memilih untuk tidak mengurus bantuan presiden (banpres) produktif usaha mikro (BPUM) atau bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 2,4 juta per bulan. Mereka merasa lebih baik tidak mendapatkan bantuan, daripada usaha mereka terdaftar namun harus membayar pajak sesuai kewajiban.

Hal ini diungkapkan oleh pakar administrasi perpajakan Universitas Brawijaya (UB) Dessanti Putri Sakti Ari SE MSA Ak. Menurutnya, untuk mendapatkan Banpres, UMKM harus mendaftarkan usahanya melalui Dinas Koperasi di daerah domisili setempat.

“Apabila UMKM sudah terdaftar, para pelaku usaha wajib membayar pajak. Sepertinya, mereka masih keberatan dalam membayar pajak itu,” papar Dessanti.

Menurut Dessanti, di regulasi baru penerapan pajak final UMKM sebesar 0,5 persen. Besaran pajak ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Angka ini turun dari yang semula, sebesar 1 persen. Kebijakan pajak UMKM terbaru yang lebih ringan 50 persen dari nilai awal ini dirasa akan memberikan rangsangan yang cukup signifikan pada kegiatan sektor UMKM Indonesia.

“Kebijakan besaran pajak final 0,5 persen ini sebenarnya sesuai dengan keadaan masyarakat sebelum pandemi. Tapi saya rasa, pemerintah juga sudah berupaya penuh dalam membantu pelaku usaha UMKM di masa pandemi dengan memberikan bantuan,” jelas dia.

Pewarna: Errica Vannie

MALANG KOTA – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) banyak yang memilih untuk tidak mengurus bantuan presiden (banpres) produktif usaha mikro (BPUM) atau bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 2,4 juta per bulan. Mereka merasa lebih baik tidak mendapatkan bantuan, daripada usaha mereka terdaftar namun harus membayar pajak sesuai kewajiban.

Hal ini diungkapkan oleh pakar administrasi perpajakan Universitas Brawijaya (UB) Dessanti Putri Sakti Ari SE MSA Ak. Menurutnya, untuk mendapatkan Banpres, UMKM harus mendaftarkan usahanya melalui Dinas Koperasi di daerah domisili setempat.

“Apabila UMKM sudah terdaftar, para pelaku usaha wajib membayar pajak. Sepertinya, mereka masih keberatan dalam membayar pajak itu,” papar Dessanti.

Menurut Dessanti, di regulasi baru penerapan pajak final UMKM sebesar 0,5 persen. Besaran pajak ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Angka ini turun dari yang semula, sebesar 1 persen. Kebijakan pajak UMKM terbaru yang lebih ringan 50 persen dari nilai awal ini dirasa akan memberikan rangsangan yang cukup signifikan pada kegiatan sektor UMKM Indonesia.

“Kebijakan besaran pajak final 0,5 persen ini sebenarnya sesuai dengan keadaan masyarakat sebelum pandemi. Tapi saya rasa, pemerintah juga sudah berupaya penuh dalam membantu pelaku usaha UMKM di masa pandemi dengan memberikan bantuan,” jelas dia.

Pewarna: Errica Vannie

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/