alexametrics
22.8 C
Malang
Wednesday, 18 May 2022

Incar Target Pajak Rp 1 M, Pemkot Bakal Rajin Razia Rumah Kos Tak Berizin

MALANG KOTA– Kantong kas daerah Pemkot Malang berpotensi menggelembung lagi. Ini karena ada kebijakan kuliah tatap muka mulai Juni mendatang. Karena dengan kuliah tatap muka, rumah kos kembali laris manis. Artinya pendapatan dari pajak kos-kosan yang masuk ke Pemkot Malang otomatis melonjak. Bahkan, dalam setahun, pendapatan dari kos-kosan ditarget antara Rp 825 juta hingga Rp 1 miliar.

Perolehan jumlah itu berasal dari pungutan pajak 1.335 rumah kos yang menjadi wajib pajak. Sejak pandemi, pendapatan dari pajak kos-kosan relatif terjun bebas. Bahkan, pada 2022 hingga bulan Maret lalu, tercatat hanya meraup Rp 7,7 juta saja. ”Masih 11 persen itu (Rp 7,7 juta), sebab target tahun ini mampu menyumbangkan cukup pendapatan (pajak) cukup besar mengingat kos masuk pajak hotel yang kami target bisa mencapai Rp 70 juta,” beber Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Handi Priyanto kemarin.

Handi menambahkan, jumlah pendapatan pajak dari koskosan terbilang kecil. Ini karena persentase yang diambil hanya 5 persen dari omzet pendapatan. Bahkan yang menjadi target pajak kos adalah mereka yang memiliki jumlah kamar minimal 10 unit. Berbeda dengan guest house dan hotel berbintang yang ditarget 10 persen dari omzet pendapatan dan tak terbatasi oleh jumlah kamar. Meski demikian, Handi mengungkapkan pemasukan pendapatan dari bisnis koskosan berpotensi besar. Jika menengok sebelum pandemi, Bapenda mampu meraup pendapatan dari bisnis kos-kosan mencapai Rp 825 juta per tahun.

Untuk itu, target pada tahun ini setidaknya bisa sama dan bahkan ditarget minimal menyentuh angka Rp 1 miliar. Hal itu karena ada sejumlah pemilik kos-kosan yang belum melaporkan diri sebagai wajib pajak. Maka dari itu, gelaran kuliah luring ini menjadi momen Bapenda meraup pendapatan cukup besar. ”Masalah di lapangan itu ada beberapa pemilik kos yang enggan ditemui bahkan ada yang tak memiliki izin,” ungkap mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang itu. Pada tahun lalu saja, pendapatan pajak hotel (termasuk rumah kos) yang diraup Bapenda hanya Rp 26 miliar dari target Rp 49,5 miliar. Artinya, sektor penginapan pada tahun lalu benar-benar drop karena naiknya kasus positif harian Covid-19.

Namun berbeda saat ini, optimisme Bapenda mulai tumbuh karena kasus Covid-19 mulai melandai. Tak hanya Bapenda saja yang intens mengawasi bisnis koskosan. Satpol PP Kota Malang sebagai aparat penegak perda (peraturan daerah) juga tengah intens memantau bisnis tersebut. Mereka gencar melakukan operasi ke sejumlah kos pada malam hari untuk mengecek izin usaha. Yang tidak berizin bisa saja kena sanksi penutupan. ”Memang sudah ada beberapa kos yang terisi (mahasiswa) karena ada sejumlah kampus sudah luring, namun belum seramai sebelum pandemi dulu,” kata Kabid Ketertiban dan Ketentraman Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat.

Dari operasi tersebut, ada sejumlah kos harian yang disalahgunakan oleh penyewa untuk berbuat mesum. Parahnya, juga terdapat rumah kos yang diduga menjadi tempat prostitusi online (proslin) terselubung. Demi mencegah hal itu terulang lagi, pihaknya terus melakukan razia saat malam hari. Selain menyidak penghuni kos, Satpol PP juga menyidak ke pemilik kos terkait izin yang dikantongi. Rahmat menjelaskan pemilik kos harus mengantongi izin seperti tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Dengan adanya TDUP itu, maka secara otomatis pemilik kos memiliki nomor induk berusaha (NIB). ”Semua itu sudah ada di Perda Nomor 6 tahun 2006 tentang Pemondokan. Pemilik kos yang memiliki lebih dari 10 kamar wajib terdaftar dan mengantongi izin,” tegasnya. (adn/rb5/abm)

MALANG KOTA– Kantong kas daerah Pemkot Malang berpotensi menggelembung lagi. Ini karena ada kebijakan kuliah tatap muka mulai Juni mendatang. Karena dengan kuliah tatap muka, rumah kos kembali laris manis. Artinya pendapatan dari pajak kos-kosan yang masuk ke Pemkot Malang otomatis melonjak. Bahkan, dalam setahun, pendapatan dari kos-kosan ditarget antara Rp 825 juta hingga Rp 1 miliar.

Perolehan jumlah itu berasal dari pungutan pajak 1.335 rumah kos yang menjadi wajib pajak. Sejak pandemi, pendapatan dari pajak kos-kosan relatif terjun bebas. Bahkan, pada 2022 hingga bulan Maret lalu, tercatat hanya meraup Rp 7,7 juta saja. ”Masih 11 persen itu (Rp 7,7 juta), sebab target tahun ini mampu menyumbangkan cukup pendapatan (pajak) cukup besar mengingat kos masuk pajak hotel yang kami target bisa mencapai Rp 70 juta,” beber Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Handi Priyanto kemarin.

Handi menambahkan, jumlah pendapatan pajak dari koskosan terbilang kecil. Ini karena persentase yang diambil hanya 5 persen dari omzet pendapatan. Bahkan yang menjadi target pajak kos adalah mereka yang memiliki jumlah kamar minimal 10 unit. Berbeda dengan guest house dan hotel berbintang yang ditarget 10 persen dari omzet pendapatan dan tak terbatasi oleh jumlah kamar. Meski demikian, Handi mengungkapkan pemasukan pendapatan dari bisnis koskosan berpotensi besar. Jika menengok sebelum pandemi, Bapenda mampu meraup pendapatan dari bisnis kos-kosan mencapai Rp 825 juta per tahun.

Untuk itu, target pada tahun ini setidaknya bisa sama dan bahkan ditarget minimal menyentuh angka Rp 1 miliar. Hal itu karena ada sejumlah pemilik kos-kosan yang belum melaporkan diri sebagai wajib pajak. Maka dari itu, gelaran kuliah luring ini menjadi momen Bapenda meraup pendapatan cukup besar. ”Masalah di lapangan itu ada beberapa pemilik kos yang enggan ditemui bahkan ada yang tak memiliki izin,” ungkap mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang itu. Pada tahun lalu saja, pendapatan pajak hotel (termasuk rumah kos) yang diraup Bapenda hanya Rp 26 miliar dari target Rp 49,5 miliar. Artinya, sektor penginapan pada tahun lalu benar-benar drop karena naiknya kasus positif harian Covid-19.

Namun berbeda saat ini, optimisme Bapenda mulai tumbuh karena kasus Covid-19 mulai melandai. Tak hanya Bapenda saja yang intens mengawasi bisnis koskosan. Satpol PP Kota Malang sebagai aparat penegak perda (peraturan daerah) juga tengah intens memantau bisnis tersebut. Mereka gencar melakukan operasi ke sejumlah kos pada malam hari untuk mengecek izin usaha. Yang tidak berizin bisa saja kena sanksi penutupan. ”Memang sudah ada beberapa kos yang terisi (mahasiswa) karena ada sejumlah kampus sudah luring, namun belum seramai sebelum pandemi dulu,” kata Kabid Ketertiban dan Ketentraman Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat.

Dari operasi tersebut, ada sejumlah kos harian yang disalahgunakan oleh penyewa untuk berbuat mesum. Parahnya, juga terdapat rumah kos yang diduga menjadi tempat prostitusi online (proslin) terselubung. Demi mencegah hal itu terulang lagi, pihaknya terus melakukan razia saat malam hari. Selain menyidak penghuni kos, Satpol PP juga menyidak ke pemilik kos terkait izin yang dikantongi. Rahmat menjelaskan pemilik kos harus mengantongi izin seperti tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Dengan adanya TDUP itu, maka secara otomatis pemilik kos memiliki nomor induk berusaha (NIB). ”Semua itu sudah ada di Perda Nomor 6 tahun 2006 tentang Pemondokan. Pemilik kos yang memiliki lebih dari 10 kamar wajib terdaftar dan mengantongi izin,” tegasnya. (adn/rb5/abm)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/