alexametrics
21 C
Malang
Wednesday, 10 August 2022

Jalur Mandiri Bikin Kian Tebal Kantong UB-UM

MALANG KOTA – Dua kampus di Kota Malang yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri-Berbadan Hukum (PTN-BH) berpotensi mendulang income atau pen – dapatan yang lebih tinggi. Keduanya yakni Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Negeri Malang (UM). Keleluasaan menambah kuota jalur mandiri, dari sebelumnya 30 persen menjadi 50 persen, menjadi penyebabnya.

Dengan bertambahnya kuota, otomatis pendapatan di dua kampus itu juga bisa naik. Utamanya dari Iuran Pembangunan Institusi (IPI) atau umum disebut uang pangkal dan uang gedung.

Di Universitas Brawijaya (UB), kuota 50 persen untuk jalur mandiri sudah diterapkan sejak tahun lalu. Saat itu ada jatah 8.930 mahasiswa yang diterima melalui jalur tersebut. Sementara total daya tampung di tahun 2021 lalu sebanyak 19.223 mahasiswa. Pada tahun ini, UB sedikit menurunkan daya tampung untuk jalur mandiri, menjadi 8.570 mahasiswa.

Seleksi jalur mandiri via prestasi dan rapor sudah digelar, dan total peminatnya mencapai 41 ribu orang. Dari total itu, hanya ada lima ribu mahasiswa saja yang dapat diterima. Sisanya ada jalur mandiri menggunakan nilai ujian tulis berbasis komputer (UTBK), dengan kuota sekitar dua ribu mahasiswa. ”Dipastikan tidak ada tes lagi untuk jalur mandiri. Peserta hanya mengirim sertifikat prestasi atau nilai rapor. Kemudian untuk UTBK, kami sendiri yang akan meminta nilai kepada LTMPT (lembaga tes masuk perguruan tinggi),” terang Sekretaris Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik UB Heri Prawoto Widodo SSos MAB.

Heri menegaskan bila adanya perubahan status menjadi PTNBH tidak membuat pihaknya menaikkan nilai uang kuliah tunggal (UKT) maupun IPI jalur mandiri. ”Kami sudah berkomitmen sejak awal, meskipun PTNBH tidak ada kenaikan UKT,” tegasnya. Kedua biaya itu menurutnya masih sama seperti ketika UB masih berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Hanya saja, meski tidak ada perubahan biaya UKT maupun IPI, pendapatan UB berpotensi bertambah dibandingkan ketika menjadi BLU. Sebab kuota jalur mandiri bisa mereka maksimalkan di angka 50 persen, atau separo dari total penerimaan mahasiswa baru.

Dari data yang diterima koran ini, nilai IPI tertinggi di UB berlaku untuk Prodi Kedokteran. Mahasiswa baru yang masuk jalur mandiri bisa dikenakan biaya IPI antara Rp 125 juta sampai Rp 150 juta. Sementara nilai IPI terendah berlaku untuk Prodi DII Keuangan Perbankan. Nilainya antara Rp 10 juta sampai Rp 15 juta. Bila rata-rata nominal uang gedung senilai Rp 55 juta, UB bisa mencatatkan IPI senilai Rp 471 miliar. Nominal itu didapatkan dari jumlah kuota jalur mandiri UB di tahun ini.

Sesuai fungsinya, dana IPI bisa digunakan UB untuk pengembangan fasilitas kampus. Salah satunya untuk pembangunan gedung-gedung baru. Menanggapi hal tersebut, Heri menyebut bila saat ini sejumlah proyek masih berjalan. Seperti pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), yang direncanakan berdiri dengan empat lantai. Sebelumnya, FKG merupakan satu-satunya fakultas di UB yang memiliki gedung satu lantai saja. Selanjutnya ada pembangunan gedung di sebelah Samantha Krida, yang ditarget selesai tahun ini.

Serta, akan ada pembangunan di UB Kediri dan Kampus UB di Jalan Dieng. Semua gedung di sana akan dibuat empat lantai. ”Semua ada di rencana anggaran bisnis, untuk penganggaran dan perencanaan sudah di fix kan. Tahun ini potensi mahasiswa jumlah seberapa dan potensi pendapatan berapa,” tuturnya. Namun Heri tidak mau memberikan informasi lebih detail terkait estimasi pendapatan dari jalur mandiri di tahun ini. Dia beralasan bila itu bukan wewenangnya untuk menginformasikan.

Lebih lanjut, Heri menyebut bila bisa saja kuota 8.570 mahasiswa itu tidak terpenuhi. Sebab tidak semua mahasiswa yang lolos melakukan daftar ulang. Di tengah jalan, mereka bisa saja berubah pikiran dan akhirnya memilih tidak berkuliah di UB. Jika ada yang mengundurkan diri atau tidak melakukan daftar ulang, bisa dipastikan kuota maksimal jalur mandiri tidak akan terpenuhi. Sebab, kampus dilarang menerima pendaftaran mahasiswa baru lagi setelah jalur mandiri ditutup. ”Tidak ada cadangan dan tidak ada susulan. Maksimal hanya boleh segitu, sesuai yang melakukan daftar ulang. Kurang dari 8.570 mahasiswa tidak apa-apa, tapi lebih tidak boleh,” tandas Heri. UM Tampung 4.230 Mahasiswa dari Jalur Mandiri

Di tempat lain, Universitas Negeri Malang (UM) tercatat membuka kuota jalur mandiri sebanyak 4.230 mahasiswa. Sementara total daya tampung di tahun ini sebanyak 8.460 mahasiswa. Pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) beberapa waktu lalu, UM telah membuka kuota sebanyak 20 persen. Sedangkan, dalam UTBK-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), UM membuka kuota 30 persennya. Sehingga, 50 persen kuota yang tersisa akan diisi calon mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

Direktur Akademik UM Prof Suyono menyebut bila kuota mandiri di tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. ”Kalau dulu sebelum PTNBH maksimal kuota mandiri hanya 30 persen,” kata dia. Lebih lanjut, Prof Suyono mengatakan bila jalur mandiri hanya akan menerima calon mahasiswa melalui beberapa kategori. Seperti jalur mandiri prestasi, mandiri portofolio, mandiri skor UTBK-SBMPTN, mandiri Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK) UM, dan mandiri kemitraan institusi. Masing-masing kategori di jalur tersebut akan dibuka 10 persen dari total kuota mandiri. Namun, saat ini jalur mandiri prestasi sudah terlaksana. Artinya, saat ini masih tersisa empat kategori jalur mandiri yang bakal digelar mereka.

Di UM, istilah uang pangkal atau uang gedung disebut dengan Sumbangan Pengembangan Sarana Akademik (SPSA). Calon mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dan UTBK-SBMPTN akan diberikan tujuh golongan UKT, tanpa membayar SPSA. Sedangkan mahasiswa dari jalur mandiri akan diberikan dua golongan UKT dan tiga golongan SPSA. Besaran UKT untuk jalur SNMPTN dan UTBK-SBMPTN dengan jalur mandiri pun berbeda. UKT jalur SNMPTN dan UTBKSBMPTN dimulai dari golongan satu, yakni nol rupiah. Sementara untuk golongan tujuh nilainya paling tinggi, yakni Rp 7,5 juta per semester. Sementara, UKT jalur mandiri dimulai dengan nominal paling rendah Rp 4,8 juta untuk golongan B. Sementara nominal paling tinggi yakni Rp 7,5 juta per semester untuk golongan A.

Di samping itu, calon mahasiswa jalur mandiri masih harus membayarkan SPSA, yang dimulai dari golongan satu, dengan nominal paling rendah yakni Rp 12,5 juta, hingga golongan tiga dengan nominal paling tinggi di atas Rp 25 juta. Jika dirata-rata nilai SPSA senilai Rp 18,5 juta, UM bisa mencatatkan pemasukan Rp 80 miliar dari jalur mandiri.

Dana dari SPSA yang dihimpun itu berperan penting dalam hal peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di UM. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat UM Ifa Nursanti mengatakan bila estimasi dana yang akan terkumpul bakal dialokasikan untuk pemeliharaan fasilitas, sarana, dan prasarana. ”Selain itu, juga untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan,” kata dia. Meski begitu, alokasi spesifik dari dana tersebut tidak dijelaskan olehnya. (adk/dre/by)

MALANG KOTA – Dua kampus di Kota Malang yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri-Berbadan Hukum (PTN-BH) berpotensi mendulang income atau pen – dapatan yang lebih tinggi. Keduanya yakni Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Negeri Malang (UM). Keleluasaan menambah kuota jalur mandiri, dari sebelumnya 30 persen menjadi 50 persen, menjadi penyebabnya.

Dengan bertambahnya kuota, otomatis pendapatan di dua kampus itu juga bisa naik. Utamanya dari Iuran Pembangunan Institusi (IPI) atau umum disebut uang pangkal dan uang gedung.

Di Universitas Brawijaya (UB), kuota 50 persen untuk jalur mandiri sudah diterapkan sejak tahun lalu. Saat itu ada jatah 8.930 mahasiswa yang diterima melalui jalur tersebut. Sementara total daya tampung di tahun 2021 lalu sebanyak 19.223 mahasiswa. Pada tahun ini, UB sedikit menurunkan daya tampung untuk jalur mandiri, menjadi 8.570 mahasiswa.

Seleksi jalur mandiri via prestasi dan rapor sudah digelar, dan total peminatnya mencapai 41 ribu orang. Dari total itu, hanya ada lima ribu mahasiswa saja yang dapat diterima. Sisanya ada jalur mandiri menggunakan nilai ujian tulis berbasis komputer (UTBK), dengan kuota sekitar dua ribu mahasiswa. ”Dipastikan tidak ada tes lagi untuk jalur mandiri. Peserta hanya mengirim sertifikat prestasi atau nilai rapor. Kemudian untuk UTBK, kami sendiri yang akan meminta nilai kepada LTMPT (lembaga tes masuk perguruan tinggi),” terang Sekretaris Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik UB Heri Prawoto Widodo SSos MAB.

Heri menegaskan bila adanya perubahan status menjadi PTNBH tidak membuat pihaknya menaikkan nilai uang kuliah tunggal (UKT) maupun IPI jalur mandiri. ”Kami sudah berkomitmen sejak awal, meskipun PTNBH tidak ada kenaikan UKT,” tegasnya. Kedua biaya itu menurutnya masih sama seperti ketika UB masih berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Hanya saja, meski tidak ada perubahan biaya UKT maupun IPI, pendapatan UB berpotensi bertambah dibandingkan ketika menjadi BLU. Sebab kuota jalur mandiri bisa mereka maksimalkan di angka 50 persen, atau separo dari total penerimaan mahasiswa baru.

Dari data yang diterima koran ini, nilai IPI tertinggi di UB berlaku untuk Prodi Kedokteran. Mahasiswa baru yang masuk jalur mandiri bisa dikenakan biaya IPI antara Rp 125 juta sampai Rp 150 juta. Sementara nilai IPI terendah berlaku untuk Prodi DII Keuangan Perbankan. Nilainya antara Rp 10 juta sampai Rp 15 juta. Bila rata-rata nominal uang gedung senilai Rp 55 juta, UB bisa mencatatkan IPI senilai Rp 471 miliar. Nominal itu didapatkan dari jumlah kuota jalur mandiri UB di tahun ini.

Sesuai fungsinya, dana IPI bisa digunakan UB untuk pengembangan fasilitas kampus. Salah satunya untuk pembangunan gedung-gedung baru. Menanggapi hal tersebut, Heri menyebut bila saat ini sejumlah proyek masih berjalan. Seperti pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), yang direncanakan berdiri dengan empat lantai. Sebelumnya, FKG merupakan satu-satunya fakultas di UB yang memiliki gedung satu lantai saja. Selanjutnya ada pembangunan gedung di sebelah Samantha Krida, yang ditarget selesai tahun ini.

Serta, akan ada pembangunan di UB Kediri dan Kampus UB di Jalan Dieng. Semua gedung di sana akan dibuat empat lantai. ”Semua ada di rencana anggaran bisnis, untuk penganggaran dan perencanaan sudah di fix kan. Tahun ini potensi mahasiswa jumlah seberapa dan potensi pendapatan berapa,” tuturnya. Namun Heri tidak mau memberikan informasi lebih detail terkait estimasi pendapatan dari jalur mandiri di tahun ini. Dia beralasan bila itu bukan wewenangnya untuk menginformasikan.

Lebih lanjut, Heri menyebut bila bisa saja kuota 8.570 mahasiswa itu tidak terpenuhi. Sebab tidak semua mahasiswa yang lolos melakukan daftar ulang. Di tengah jalan, mereka bisa saja berubah pikiran dan akhirnya memilih tidak berkuliah di UB. Jika ada yang mengundurkan diri atau tidak melakukan daftar ulang, bisa dipastikan kuota maksimal jalur mandiri tidak akan terpenuhi. Sebab, kampus dilarang menerima pendaftaran mahasiswa baru lagi setelah jalur mandiri ditutup. ”Tidak ada cadangan dan tidak ada susulan. Maksimal hanya boleh segitu, sesuai yang melakukan daftar ulang. Kurang dari 8.570 mahasiswa tidak apa-apa, tapi lebih tidak boleh,” tandas Heri. UM Tampung 4.230 Mahasiswa dari Jalur Mandiri

Di tempat lain, Universitas Negeri Malang (UM) tercatat membuka kuota jalur mandiri sebanyak 4.230 mahasiswa. Sementara total daya tampung di tahun ini sebanyak 8.460 mahasiswa. Pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) beberapa waktu lalu, UM telah membuka kuota sebanyak 20 persen. Sedangkan, dalam UTBK-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), UM membuka kuota 30 persennya. Sehingga, 50 persen kuota yang tersisa akan diisi calon mahasiswa baru melalui jalur mandiri.

Direktur Akademik UM Prof Suyono menyebut bila kuota mandiri di tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. ”Kalau dulu sebelum PTNBH maksimal kuota mandiri hanya 30 persen,” kata dia. Lebih lanjut, Prof Suyono mengatakan bila jalur mandiri hanya akan menerima calon mahasiswa melalui beberapa kategori. Seperti jalur mandiri prestasi, mandiri portofolio, mandiri skor UTBK-SBMPTN, mandiri Tes Masuk Berbasis Komputer (TMBK) UM, dan mandiri kemitraan institusi. Masing-masing kategori di jalur tersebut akan dibuka 10 persen dari total kuota mandiri. Namun, saat ini jalur mandiri prestasi sudah terlaksana. Artinya, saat ini masih tersisa empat kategori jalur mandiri yang bakal digelar mereka.

Di UM, istilah uang pangkal atau uang gedung disebut dengan Sumbangan Pengembangan Sarana Akademik (SPSA). Calon mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dan UTBK-SBMPTN akan diberikan tujuh golongan UKT, tanpa membayar SPSA. Sedangkan mahasiswa dari jalur mandiri akan diberikan dua golongan UKT dan tiga golongan SPSA. Besaran UKT untuk jalur SNMPTN dan UTBK-SBMPTN dengan jalur mandiri pun berbeda. UKT jalur SNMPTN dan UTBKSBMPTN dimulai dari golongan satu, yakni nol rupiah. Sementara untuk golongan tujuh nilainya paling tinggi, yakni Rp 7,5 juta per semester. Sementara, UKT jalur mandiri dimulai dengan nominal paling rendah Rp 4,8 juta untuk golongan B. Sementara nominal paling tinggi yakni Rp 7,5 juta per semester untuk golongan A.

Di samping itu, calon mahasiswa jalur mandiri masih harus membayarkan SPSA, yang dimulai dari golongan satu, dengan nominal paling rendah yakni Rp 12,5 juta, hingga golongan tiga dengan nominal paling tinggi di atas Rp 25 juta. Jika dirata-rata nilai SPSA senilai Rp 18,5 juta, UM bisa mencatatkan pemasukan Rp 80 miliar dari jalur mandiri.

Dana dari SPSA yang dihimpun itu berperan penting dalam hal peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di UM. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat UM Ifa Nursanti mengatakan bila estimasi dana yang akan terkumpul bakal dialokasikan untuk pemeliharaan fasilitas, sarana, dan prasarana. ”Selain itu, juga untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan,” kata dia. Meski begitu, alokasi spesifik dari dana tersebut tidak dijelaskan olehnya. (adk/dre/by)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/