alexametrics
28.8 C
Malang
Saturday, 13 August 2022

PT KAI Usulkan Rp 250 Ribu per Meter Persegi

MALANG KOTA – Informasi ini bisa menjadi kabar baik sekaligus buruk bagi 301 kepala keluarga (KK) penghuni bantalan rel kereta api (KA) Kotalama hingga Depo Pertamina. Mereka yang digusur oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya bakal menerima uang kompensasi. Namun jumlahnya bisa dibilang kecil.

PT KAI Daop 8 Surabaya sudah mematok besaran uang kompensasi yang bakal diberikan. Untuk bangunan permanen, nilainya kompensasinya  Rp 250 ribu per meter persegi. Sementara untuk bangunan semi permanen Rp 200 ribu per meter persegi.

”Itu usulan kami. Masih dikaji lebih lanjut karena kami sedang bentuk tim,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif saat audiensi dengan DPRD Kota Malang kemarin siang  (29/6).

Menurut Luqman, besaran kompensasi tersebut ada landasan hukumnya. Yakni Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang kemudian diturunkan ke Surat Keputusan (SK) Direksi PT KAI tahun 2014.Dengan begitu, besaran kompensasi yang diberikan tersebut bakal berbeda tiap KK.

Luqman belum menjelaskan berapa total anggaran yang dikeluarkan untuk ganti rugi tersebut. Sebab, pihaknya masih melakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat yang tergusur.Jika sudah menemui kata sepakat, maka uang yang dikeluarkan untuk ganti rugi bisa disiapkan oleh PT KAI Daop 8.”Kami masih hitung lagi karena ada rumah yang harus digusur total, ada yang sebagian juga,” beber Luqman.

Mantan Manajer Humas PT KAIDaop 3 Cirebon itu menambahkan, jarak aman antara rel dengan bangunan warga adalah enam meter.Selain menjaga jarak pandang masinis, juga demi keselamatan warga saat KA BBM.  Misalnya saat terjadi ledakan kereta BBM, bangunan milik warga bisa tersambar bila terlalu dekat dengan rel kereta api.

Menanggapi rencana itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Eddy Widjanarko menyebut ganti rugi itu terlalu kecil.Dia mencontohkan jika luas rumah warga yang terdampak ludes sekitar 5 x 4 meter saja, maka dia hanya menerima maksimal Rp 5 juta saja. Tentu tidak cukup untuk mencari tempat tinggal baru.

”Kalau bisa dipertimbangkan ulang, karena patokan besaran (uang kompensasi) itu keluar 2014. Kalau ditarik ke tahun ini jelas berbeda,” ujarnya.

Eddy mengaku siap membantu sosialisasi kepada warga terkait nominal ganti rugi asalkan PT  KAI menyiapkan kemampuan anggaran terlebih dahulu. Kasus seperti itu sebenarnya juga masukan untuk semua pihak. Eddy menilai penggusuran warga di sepanjang rel KA juga buntut dari pembiaran PT KAI atas asetnya.

Begitu juga dengan warga.Menurutnya, masyarakat yang sudah menghuni lahan selama bertahun-tahun harus bisa sadar diri.Tidak adanya legalitas berupa sertifikat hak milik (SHM) sudah mengindikasikan warga ilegal menempati lahan tersebut.”Tapi karena sudah telanjur, kami dari dewan tetap mengawal kasus ini jangan sampai ada konflik berkepanjangan,” tutup Eddy. (adn/fat)

MALANG KOTA – Informasi ini bisa menjadi kabar baik sekaligus buruk bagi 301 kepala keluarga (KK) penghuni bantalan rel kereta api (KA) Kotalama hingga Depo Pertamina. Mereka yang digusur oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya bakal menerima uang kompensasi. Namun jumlahnya bisa dibilang kecil.

PT KAI Daop 8 Surabaya sudah mematok besaran uang kompensasi yang bakal diberikan. Untuk bangunan permanen, nilainya kompensasinya  Rp 250 ribu per meter persegi. Sementara untuk bangunan semi permanen Rp 200 ribu per meter persegi.

”Itu usulan kami. Masih dikaji lebih lanjut karena kami sedang bentuk tim,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif saat audiensi dengan DPRD Kota Malang kemarin siang  (29/6).

Menurut Luqman, besaran kompensasi tersebut ada landasan hukumnya. Yakni Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang kemudian diturunkan ke Surat Keputusan (SK) Direksi PT KAI tahun 2014.Dengan begitu, besaran kompensasi yang diberikan tersebut bakal berbeda tiap KK.

Luqman belum menjelaskan berapa total anggaran yang dikeluarkan untuk ganti rugi tersebut. Sebab, pihaknya masih melakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat yang tergusur.Jika sudah menemui kata sepakat, maka uang yang dikeluarkan untuk ganti rugi bisa disiapkan oleh PT KAI Daop 8.”Kami masih hitung lagi karena ada rumah yang harus digusur total, ada yang sebagian juga,” beber Luqman.

Mantan Manajer Humas PT KAIDaop 3 Cirebon itu menambahkan, jarak aman antara rel dengan bangunan warga adalah enam meter.Selain menjaga jarak pandang masinis, juga demi keselamatan warga saat KA BBM.  Misalnya saat terjadi ledakan kereta BBM, bangunan milik warga bisa tersambar bila terlalu dekat dengan rel kereta api.

Menanggapi rencana itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Eddy Widjanarko menyebut ganti rugi itu terlalu kecil.Dia mencontohkan jika luas rumah warga yang terdampak ludes sekitar 5 x 4 meter saja, maka dia hanya menerima maksimal Rp 5 juta saja. Tentu tidak cukup untuk mencari tempat tinggal baru.

”Kalau bisa dipertimbangkan ulang, karena patokan besaran (uang kompensasi) itu keluar 2014. Kalau ditarik ke tahun ini jelas berbeda,” ujarnya.

Eddy mengaku siap membantu sosialisasi kepada warga terkait nominal ganti rugi asalkan PT  KAI menyiapkan kemampuan anggaran terlebih dahulu. Kasus seperti itu sebenarnya juga masukan untuk semua pihak. Eddy menilai penggusuran warga di sepanjang rel KA juga buntut dari pembiaran PT KAI atas asetnya.

Begitu juga dengan warga.Menurutnya, masyarakat yang sudah menghuni lahan selama bertahun-tahun harus bisa sadar diri.Tidak adanya legalitas berupa sertifikat hak milik (SHM) sudah mengindikasikan warga ilegal menempati lahan tersebut.”Tapi karena sudah telanjur, kami dari dewan tetap mengawal kasus ini jangan sampai ada konflik berkepanjangan,” tutup Eddy. (adn/fat)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/