alexametrics
20.8 C
Malang
Sunday, 22 May 2022

Kinerja Tim Pengendali Inflasi Kota Malang Terkendala Empat Lembaga

MALANG KOTA – Akurasi data sebagai bahan penentu kebijakan di Kota Malang kerap jadi keluhan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang. Ini karena seringkali muncul perbedaan data yang diambil dari empat lembaga terkait. Seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) juga Pemerintah Daerah. Faktor utama yang menjadi pembeda dari empat lembaga tersebut yakni ketidaksinkronan yang disebabkan karena perbedaan sudut pandang.

Wakil Sekretaris TPID Kota Malang Yayuk Hermiati menjelaskan, rujukan data statistik juga mengacu pada dua instansi lain. Yakni dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.

Imbasnya, perbedaan data inflasi kerap mereka temui. “Misalkan ada kenaikan inflasi 5-10 persen dari salah satu bahan pangan, maka kami adakan rapat,” kata Yayuk.

Wanita yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur, dan Sumber Daya Alam (Kabag PISDA) Kota Malang itu menambahkan, olahan data tersebut bakal menjadi hasil angka inflasi per tahun. Data tersebut menjadi tolok ukur Pemkot Malang dalam mengambil kebijakan pemulihan ekonomi. Jika ditanya terkait perbedaan data tiap instansi, Yayuk mengaku tidak ada perbedaan cukup signifikan. Justru perbedaan tersebut menjadi bahannya dirumuskan bersama saat rapat.

Sementara itu, Kepala Diskopindag Kota Malang Muhamad Sailendra menjelaskan bahwa BPS biasanya meminta data perolehan inflasi kepada instansinya. Setiap bulan, dia selalu memberikan rincian data harga pangan ke BPS untuk dihitung. Dengan demikian, rilis BPS yang dilakukan setiap bulan juga berasal dari data Diskopindag.

“Jadi kami hanya mengumpulkan data-data harga kebutuhan sembako saja, hasil inflasi dihitung oleh BPS dan BI (Bank Indonesia),” paparnya.

Pria yang kerap disapa Rendra itu sampai saat ini hanya menggunakan data dari BPS dan BI terkait inflasi. Akurasi data juga dia pasrahkan ke dua instansi tersebut. Pihaknya hanya menerima hasil perhitungan yang dilakukan sebagai bahan dasar memulihkan ekonomi.

Dari hasil data yang dirilis BPS dan BI, Rendra tinggal menyerahkan ke TPID Kota Malang. Meski sudah ada data dari BPS yang diterima, rincian data lain seperti harga pokok bahan pangan lebih diperinci lagi. Sebab dalam struktur TPID, Rendra juga memberikan data terkait pengendalian harga bahan pangan di masyarakat.

“Jadi ya kami satu kesatuan, perbedaan (data) nanti dibahas dalam rapat TPID apa saja yang perlu dikoreksi,” ujar mantan sekretaris KPU Kota Malang itu.

Hal yang sama juga disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang Cicilia Melly Andita. Dia mengungkapkan, perhitungan inflasi bergantung pada BPS. Sehingga pihaknya tak ikut melakukan perhitungan.“Kami hanya memproteksikan saja,” singkatnya.

Melly menambahkan, data yang dimiliki BI menjadi tambahan atas perhitungan BPS. Jika BPS menghitung angka inflasi, BI bakal mengeluarkan survei pemantauan harga dari setiap bahan pangan. Sehingga dalam data inflasi yang dimiliki oleh BI bakal memiliki indeks keyakinan konsumen (IKK).

BI KPw Malang yang menjadi wakil ketua TPID Kota Malang memiliki sumbangsih dalam proyeksi pembangunan jangka panjang. Misalnya seperti pertumbuhan kredit di Kota Malang. Meski lebih banyak berhubungan dengan perbankan, hal itu menjadi bahan pertimbangan Pemkot Malang dalam mengukur tingkat ekonomi masyarakat Kota Malang. “Kebijakan pemulihan ekonomi terkait UMKM selama pandemi juga menjadi contoh pembahasan di TPID,” kata Melly.

Sementara itu, Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Kota Malang Dwi Handayani Prasetyowati mengakui bila memang terkadang ada ketidaksamaan data antara BPS, BI, OJK dan Pemda. Menurut dia,  ketidaksmaaan data itu disebabkan metode perhitungan yang berbeda. Misalnya, contoh sederhananya, dari data inflasi. BPS menghitung angka inflasi dengan cara melihat perubahan harga barang. “Dan untuk BI tentunya memiliki cara perhitungan yang berbeda, jadi kemungkinan itu yang kadang membuat data tidak sama,” ungkap wanita asal Kota Malang itu.

Biasanya BI lebih bicara pada prediksi inflasi. Sebab, perhitungan inflasi memang kewenangan BPS. “Tapi walalupun tidak sama, tapi arahnya tetap sama,”imbuhnya.

Tak hanya soal inflasi, perempuan yang sudah 27 tahun bekerja di BPS itu juga mencontohkan, data yang juga sering menjadi keluhan adalah data jumlah penduduk yang tidak sama. Itu biasanya antara BPS dan Dispendukcapil. “Karena Dispendukcapil biasanya berangkatnya dari data registrasi ataupun KTP, tapi kalau BPS dari survei penduduk,” bebernya.

Istilah lainnya, pemda menggunakan metode de jure sedangkan BPS menggunakan metode de facto. Lantaran, pengumpulan data BPS berbasis masyarakat atau rumah tangga. Selain itu, juga dari beberapa instansi lainnya. Hal itu biasanya menyesuaikan objek yang akan diteliti.

Untuk meminimalisir perbedaan data, pihaknya berharap, semua data bisa dilaporkan pada BPS, sehingga bisa menggunakan metode yang sama. Selain itu, BPS juga melakukan pengawalan untuk menuju satu data, sesuai perintah Presiden RI Joko Widodo.

Selain melakukan pendekatan, pihaknya juga memerlukan dukungan Perwali. Namun sayangnya, regulasi tersebut belum ada hingga kini. “Karena kalau ada perwali itu enak, ada payung hukumnya, nanti bisa sama-sama mengelola satu data Kota Malang,” tutup perempuan kelahiran 1968 itu.

Senada, Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri membenarkan bila memang kadangkala ada perbedaan data antara beberapa instansi. Termasuk, untuk sektor jasa keuangan baik industri keuangan perbankan maupun nonperbankan.

Misalnya, data terkait pertumbuhan kredit dan perkembangan industri jasa keuangan Malang Raya. “Itu memang sumber datanya ada yang dari kami dan ada yang dari laporan lembaga sektor keuangan yang lain,” ungkapnya.

Data itu memang dikelola OJK dan bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Secara berkala, pihaknya memang melakukan pengelolaan atau pemrosesan data. Tujuannya yakni untuk mengetahui tren pertumbuhan kredit dalam periode tertentu. “Baik month to month atau year on year,” ungkapnya.

Bila ada data yang simpang siur, Sugiarto menyebut bahwa langkah yang tepat adalah mengkorfirmasi pada pihak terkait. Sebab, pengelola sumber data tentunya sudah mempunyai metodologi tersendiri. “Yang menjadi penting itu bukan hanya validitas data, tapi pemahaman soal data itu, karena kalau tidak paham kita memang memaknainya berbeda,” jelasnya.

Risikonya, hal itu bisa menjadi kesalahpahaman dalam menganalisa data. Contohnya terkait data pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi. Pria berkacamata itu menyebut bahwa keduanya adalah hal yang berbeda.

Pertumbuhan kredit berbicara dari sisi lembaga keuangannya, sedangkan pertumbuhan ekonomi berbicara mengenai ekonomi secara keseluruhan. Dan datanya pun kadangkala bisa jadi memang tidak sejalan. “Sehingga pemahaman data menjadi kunci,” tegasnya.

Selama ini, untuk olahan sumber data dari OJK memang sering menjadi kebutuhan data BPS. Misalnya, tentang pertumbuhan kredit, jaringan  kantor, pertumbuhan dana pihak ketiga dan angka kredit bermasalah. Pihaknya juga mempunyai Memorandum Of Understanding (MoU) dengan BPS untuk supporting data sesuai permintaan dan kebutuhan. “Karena BPS mengelola beberapa data, dan sumbernya memang dari bermacam-macam, misal dari OJK, BI ataupun OPD (organisasi perangkat daerah),” paparnya.

Kemudian, data tersebut dikelola menjadi satu yang bisa jadi data statistik publikasi yang dikeluarkan secara periodik. “Kembali lagi, literasi data itu sangatlah penting,” tandas dia. (adn/ulf/abm/rmc)

MALANG KOTA – Akurasi data sebagai bahan penentu kebijakan di Kota Malang kerap jadi keluhan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang. Ini karena seringkali muncul perbedaan data yang diambil dari empat lembaga terkait. Seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) juga Pemerintah Daerah. Faktor utama yang menjadi pembeda dari empat lembaga tersebut yakni ketidaksinkronan yang disebabkan karena perbedaan sudut pandang.

Wakil Sekretaris TPID Kota Malang Yayuk Hermiati menjelaskan, rujukan data statistik juga mengacu pada dua instansi lain. Yakni dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.

Imbasnya, perbedaan data inflasi kerap mereka temui. “Misalkan ada kenaikan inflasi 5-10 persen dari salah satu bahan pangan, maka kami adakan rapat,” kata Yayuk.

Wanita yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur, dan Sumber Daya Alam (Kabag PISDA) Kota Malang itu menambahkan, olahan data tersebut bakal menjadi hasil angka inflasi per tahun. Data tersebut menjadi tolok ukur Pemkot Malang dalam mengambil kebijakan pemulihan ekonomi. Jika ditanya terkait perbedaan data tiap instansi, Yayuk mengaku tidak ada perbedaan cukup signifikan. Justru perbedaan tersebut menjadi bahannya dirumuskan bersama saat rapat.

Sementara itu, Kepala Diskopindag Kota Malang Muhamad Sailendra menjelaskan bahwa BPS biasanya meminta data perolehan inflasi kepada instansinya. Setiap bulan, dia selalu memberikan rincian data harga pangan ke BPS untuk dihitung. Dengan demikian, rilis BPS yang dilakukan setiap bulan juga berasal dari data Diskopindag.

“Jadi kami hanya mengumpulkan data-data harga kebutuhan sembako saja, hasil inflasi dihitung oleh BPS dan BI (Bank Indonesia),” paparnya.

Pria yang kerap disapa Rendra itu sampai saat ini hanya menggunakan data dari BPS dan BI terkait inflasi. Akurasi data juga dia pasrahkan ke dua instansi tersebut. Pihaknya hanya menerima hasil perhitungan yang dilakukan sebagai bahan dasar memulihkan ekonomi.

Dari hasil data yang dirilis BPS dan BI, Rendra tinggal menyerahkan ke TPID Kota Malang. Meski sudah ada data dari BPS yang diterima, rincian data lain seperti harga pokok bahan pangan lebih diperinci lagi. Sebab dalam struktur TPID, Rendra juga memberikan data terkait pengendalian harga bahan pangan di masyarakat.

“Jadi ya kami satu kesatuan, perbedaan (data) nanti dibahas dalam rapat TPID apa saja yang perlu dikoreksi,” ujar mantan sekretaris KPU Kota Malang itu.

Hal yang sama juga disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang Cicilia Melly Andita. Dia mengungkapkan, perhitungan inflasi bergantung pada BPS. Sehingga pihaknya tak ikut melakukan perhitungan.“Kami hanya memproteksikan saja,” singkatnya.

Melly menambahkan, data yang dimiliki BI menjadi tambahan atas perhitungan BPS. Jika BPS menghitung angka inflasi, BI bakal mengeluarkan survei pemantauan harga dari setiap bahan pangan. Sehingga dalam data inflasi yang dimiliki oleh BI bakal memiliki indeks keyakinan konsumen (IKK).

BI KPw Malang yang menjadi wakil ketua TPID Kota Malang memiliki sumbangsih dalam proyeksi pembangunan jangka panjang. Misalnya seperti pertumbuhan kredit di Kota Malang. Meski lebih banyak berhubungan dengan perbankan, hal itu menjadi bahan pertimbangan Pemkot Malang dalam mengukur tingkat ekonomi masyarakat Kota Malang. “Kebijakan pemulihan ekonomi terkait UMKM selama pandemi juga menjadi contoh pembahasan di TPID,” kata Melly.

Sementara itu, Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Kota Malang Dwi Handayani Prasetyowati mengakui bila memang terkadang ada ketidaksamaan data antara BPS, BI, OJK dan Pemda. Menurut dia,  ketidaksmaaan data itu disebabkan metode perhitungan yang berbeda. Misalnya, contoh sederhananya, dari data inflasi. BPS menghitung angka inflasi dengan cara melihat perubahan harga barang. “Dan untuk BI tentunya memiliki cara perhitungan yang berbeda, jadi kemungkinan itu yang kadang membuat data tidak sama,” ungkap wanita asal Kota Malang itu.

Biasanya BI lebih bicara pada prediksi inflasi. Sebab, perhitungan inflasi memang kewenangan BPS. “Tapi walalupun tidak sama, tapi arahnya tetap sama,”imbuhnya.

Tak hanya soal inflasi, perempuan yang sudah 27 tahun bekerja di BPS itu juga mencontohkan, data yang juga sering menjadi keluhan adalah data jumlah penduduk yang tidak sama. Itu biasanya antara BPS dan Dispendukcapil. “Karena Dispendukcapil biasanya berangkatnya dari data registrasi ataupun KTP, tapi kalau BPS dari survei penduduk,” bebernya.

Istilah lainnya, pemda menggunakan metode de jure sedangkan BPS menggunakan metode de facto. Lantaran, pengumpulan data BPS berbasis masyarakat atau rumah tangga. Selain itu, juga dari beberapa instansi lainnya. Hal itu biasanya menyesuaikan objek yang akan diteliti.

Untuk meminimalisir perbedaan data, pihaknya berharap, semua data bisa dilaporkan pada BPS, sehingga bisa menggunakan metode yang sama. Selain itu, BPS juga melakukan pengawalan untuk menuju satu data, sesuai perintah Presiden RI Joko Widodo.

Selain melakukan pendekatan, pihaknya juga memerlukan dukungan Perwali. Namun sayangnya, regulasi tersebut belum ada hingga kini. “Karena kalau ada perwali itu enak, ada payung hukumnya, nanti bisa sama-sama mengelola satu data Kota Malang,” tutup perempuan kelahiran 1968 itu.

Senada, Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri membenarkan bila memang kadangkala ada perbedaan data antara beberapa instansi. Termasuk, untuk sektor jasa keuangan baik industri keuangan perbankan maupun nonperbankan.

Misalnya, data terkait pertumbuhan kredit dan perkembangan industri jasa keuangan Malang Raya. “Itu memang sumber datanya ada yang dari kami dan ada yang dari laporan lembaga sektor keuangan yang lain,” ungkapnya.

Data itu memang dikelola OJK dan bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Secara berkala, pihaknya memang melakukan pengelolaan atau pemrosesan data. Tujuannya yakni untuk mengetahui tren pertumbuhan kredit dalam periode tertentu. “Baik month to month atau year on year,” ungkapnya.

Bila ada data yang simpang siur, Sugiarto menyebut bahwa langkah yang tepat adalah mengkorfirmasi pada pihak terkait. Sebab, pengelola sumber data tentunya sudah mempunyai metodologi tersendiri. “Yang menjadi penting itu bukan hanya validitas data, tapi pemahaman soal data itu, karena kalau tidak paham kita memang memaknainya berbeda,” jelasnya.

Risikonya, hal itu bisa menjadi kesalahpahaman dalam menganalisa data. Contohnya terkait data pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi. Pria berkacamata itu menyebut bahwa keduanya adalah hal yang berbeda.

Pertumbuhan kredit berbicara dari sisi lembaga keuangannya, sedangkan pertumbuhan ekonomi berbicara mengenai ekonomi secara keseluruhan. Dan datanya pun kadangkala bisa jadi memang tidak sejalan. “Sehingga pemahaman data menjadi kunci,” tegasnya.

Selama ini, untuk olahan sumber data dari OJK memang sering menjadi kebutuhan data BPS. Misalnya, tentang pertumbuhan kredit, jaringan  kantor, pertumbuhan dana pihak ketiga dan angka kredit bermasalah. Pihaknya juga mempunyai Memorandum Of Understanding (MoU) dengan BPS untuk supporting data sesuai permintaan dan kebutuhan. “Karena BPS mengelola beberapa data, dan sumbernya memang dari bermacam-macam, misal dari OJK, BI ataupun OPD (organisasi perangkat daerah),” paparnya.

Kemudian, data tersebut dikelola menjadi satu yang bisa jadi data statistik publikasi yang dikeluarkan secara periodik. “Kembali lagi, literasi data itu sangatlah penting,” tandas dia. (adn/ulf/abm/rmc)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/