MUI

RADAR MALANG ONLINE – Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memegang wewenang terkait 200 daftar mubalig yang dirilis oleh Kementerian Agama (Agama). Ke depannya MUI akan melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki sistem dakwah para dai.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI, Tengku Zulkarnain mengatakan, dalam waktu dekat akan kembali mensosialisasikan kode etik yang telah dibuat oleh MUI. Dengan ini para penceramah nantinya harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan.

“MUI sudah punya kode etik pendakwah. Kode etik pendakwah ini yang akan disosialisasikan agar para pendakwah ini mematuhi kode etik,” ujar Zulkarnain kepada RADAR MALANG ONLINE, Jumat (25/5).

Di sisi lain penceramah juga diimbau untuk tidak memberikan jawaban asal-asalan terhadap pertanyaan jamaah. Jika merasa keilmuannya belum mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebaiknya mubalig ini berkata sejujurnya.

“Kalau ditanya orang, nggak tau ya jawab nggak tahu jangan ngarang-ngarang. Kalau memang bukan ahli fiqih ya jangan ngomongin fiqih. Kode etik MUI itu sudah cukup baik dan akan dikembangkan,” tegas Zulkarnain.

Zulkarnain juga meminta kepada para penceramah untuk mengikuti program pendidikan kader ulama. Dengan hal ini, keilmuan para mubalig akan terus bertambah.

Tidak hanya ilmu keagamaan, pengetahuan kebangsaan juga sangat diperlukan oleh setiap dai. Oleh karena itu MUI telah bekerjasama dengan pondok pesantren Gontor, Jawa Timur untuk memberikan ilmu tersebut kepada para penceramah.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, para penceramah nantinya akan memiliki keseimbangan antara ilmu keagamaan dan pengetahuan kebangsaan. Sebab 2 ilmu tersebut tidak bisa dipisahkan dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik.

“Ada penataran untuk pengetahuan kebangsaan, ini sudah lama sekali dilakukan di Gontor bekerjasama dengan MUI pusat. Jadi dai-dai kita diperbolehkan ke sana untuk memahami wawasan kebangsaan,” imbuh Zulkarnaen.

“Jadi kesepakatan kita NKRI, pancasila falsafah negara, UUD 45 dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika wawasan negara. Ini tidak boleh dilupakan sebagai dai. Kalau ini ditabrak negara bisa rusak,” pungkasnya.

(sat/JPC)