KOTA BATU – Sebanyak 28 pekerja SPBU Pandanrejo, Kota Batu, galau. Status mereka tidak jelas. Padahal, sudah setahun mereka bekerja. Namun, manajemen tak kunjung memberikan kepastian mereka diangkat sebagai karyawan tetap. Bahkan, mereka diminta bikin lamaran ulang seolah baru bekerja. Karena merasa nasibnya ”digantung”,  mereka mengadu untuk kesekiankalinya ke DPRD Kota Batu kemarin.

Dengan berseragam warna merah ala Pertamina, mereka datang ke gedung DPRD didampingi ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batu Purtomo.

Mereka ditemui Wakil Ketua DPRD Hari Danah Wahyono, Ketua Komisi A Sudiono dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Kota Batu. Sedangkan dari manajemen SPBU tidak hadir. Dalam kesempatan itu, mereka curhat untuk menagih janji pengangkatan menjadi karyawan tetap yang telah dijanjikan manajemen SPBU Pandanrejo.

Purtomo yang mewakili para pekerja itu menjelaskan, sebelumnya sudah melakukan dua kali bipartit (pertemuan tiga pihak) dengan pihak manajemen SPBU. Pada bipartit pertama, manajemen SPBU minta waktu satu tahun untuk evaluasi pekerja. ”Namun baru 7–8 bulan, mereka (SPBU) mengajak sidang bipartit lagi,” terang Purtomo.

Sayangnya, pada bipartit kedua pihak, perusahaan meminta waktu setahun lagi. Jadi, ada kesan nasib pekerjanya itu diulur-ulur. Puncak kekecewaan para pekerja itu terjadi pada 14 Januari 2019. Saat itu manajemen meminta pekerja untuk membuat surat lamaran baru. Yang tidak mau bikin surat lamaran akan dirumahkan. ”Membuat lamaran baru, artinya masa bekerja mereka hilang,” terang Purtomo.

Dia juga sempat menanyakan titik terang jika pekerja membuat lamaran baru tentang masa kerjanya. ”Kalau dipanggil (setelah membuat lamaran) yang menjamin masa kerjanya siapa? Terus kalau bisa masuk, masa kerjanya bagaimana?” jelas Purtomo. Karena itu, dia menekankan para pekerja untuk tidak membuat lamaran sebelum adanya hasil mediasi. Sudah 23 hari ini para pekerja telantar. ”Mereka kerja ya nggak kerja, kalau kerja yang gaji siapa?” jelas Purtomo saat mediasi.

Dalam penekanannya, Purtomo hanya meminta kejelasan dan pertanggungjawaban manajemen SPBU. ”Kalau orang dirumahkan ada pesangon, tapi sampai sekarang mereka nggak dapat apa-apa,” sesalnya.

Ke depannya, dia tetap berupaya mediasi dengan pihak SPBU. ”Kalau nggak dipakai ya sudah diselesaikan. Kalau diselesaikan ya harus ada pesangon, fleksibel aja kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Retno Marganingsih, sekretaris DPMPTSP ke depannya akan segera memberi teguran kepada perusahaan SPBU Pandanrejo. ”Kami mencoba menyelesaikan dengan hati. Kalau bisa diselesaikan di negeri sendiri (tidak dibawa ke meja hijau) karena mayoritas pekerja adalah orang Batu,” terangnya.

Bagi dia, dengan adanya permasalahan ini, menjadi momen untuk mengkaji ulang perusahaan.

Begitu juga yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Batu Hari Danah Wahyono. ”Saya rasa pekerja sudah tidak nyaman, owner SPBU wajib memberi hak pekerja yang sudah berhenti,” tegasnya.

Menurut dia, dengan tidak hadirnya pihak perusahaan pada mediasi tersebut berarti tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. ”Kalau memang diberhentikan, penuhi haknya. Tidak harus sepenuhnya, sesuai negosiasi,” paparnya. Ke depan, dia juga siap akan melakukan sidak jika masih tidak ada kejelasan.  

Pewarta               : Mochamad Sadheli
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Abdul Muntholib
Fotografer          : Mochamad Sadheli