alexametrics
25.6 C
Malang
Thursday, 26 May 2022

Update! Kini Naik Pesawat Jawa-Bali Tak Perlu PCR, Cukup Antigen

RADAR MALANG – Pemerintah kembali mengubah syarat perjalanan udara atau syarat naik pesawat di Jawa dan Bali. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, saat ini pelaku perjalanan udara tidak harus memakai tes Polymerasi Chain Reaction (PCR) bagi penumpang pesawat Jawa-Bali.

“Untuk perjalanan ada perubahan yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR tetapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa non Bali,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam jumpa pers virtual, yang disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (1/11/2021).

Pengumuman ini disampaikan setelah pemerintah mengadakan rapat rutin terkait kebijakan PPKM yang berakhir hari ini. Selain soal perubahan syarat naik pesawat, ada beberapa hasil lain dari rapat mingguan. Muhadjir menjelaskan, kenaikan kasus Corona di 131 kabupaten dan kota. Ada juga sorotan mengenai persiapan periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemerintah akan menyiapkan aturan-aturan baru.

“Periode nataru akan diantisipasi oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait dengan mengupdate aturan-aturan yang diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19 dan penyebarannya. Di mana aturan tersebut adalah mengenai pergerakan orang, lokasi wisata, pertokoan, tempat peribadatan dan lain-lainnya,” ucap Muhadjir.

Pemerintah juga melakukan sejumlah persiapan terkait Bali yang akan menjadi lokasi banyak event internasional.

“Bali menjadi perhatian khusus karena pada bulan Maret Mei dan sepanjang tahun 2022 ada acara-acara besar yang berskala internasional yang mengundang banyak pimpinan negara sahabat,” ungkapnya.

Sebelumnya, kebijakan tes PCR sebagai syarat penerbangan menimbulkan konflik di masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menilai, kebijakan tersebut diduga hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu, yang memiliki bisnis alat kesehatan, khususnya ketika PCR dijadikan syarat untuk seluruh moda transportasi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah memandang, ketentuan mengenai harga pemeriksaan PCR setidaknya telah berubah sebanyak empat kali. Pada saat awal pandemi muncul, harga PCR belum dikontrol oleh Pemerintah sehingga harganya sangat tinggi, bahkan mencapai Rp 2,5 juta.

“Kemudian pada Oktober 2020 Pemerintah baru mengontrol harga tersebut PCR menjadi Rp 900.000. Bahkan, 10 bulan kemudian harga PCR kembali turun menjadi Rp 495.000-Rp 525.000 akibat kritikan dari masyarakat yang membandingkan biaya di Indonesia dengan di India. Terakhir, 27 Oktober lalu Pemerintah menurunkan harga menjadi Rp 275.000 – Rp 300.000,” kata Wana dalam keterangannya, Minggu (31/10).

Dia mengungkapkan, dari seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir, mencatat setidaknya ada lebih dari Rp 23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut. Total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 10 triliun lebih.

Sumber: Jawa Pos Group

RADAR MALANG – Pemerintah kembali mengubah syarat perjalanan udara atau syarat naik pesawat di Jawa dan Bali. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, saat ini pelaku perjalanan udara tidak harus memakai tes Polymerasi Chain Reaction (PCR) bagi penumpang pesawat Jawa-Bali.

“Untuk perjalanan ada perubahan yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR tetapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa non Bali,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam jumpa pers virtual, yang disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (1/11/2021).

Pengumuman ini disampaikan setelah pemerintah mengadakan rapat rutin terkait kebijakan PPKM yang berakhir hari ini. Selain soal perubahan syarat naik pesawat, ada beberapa hasil lain dari rapat mingguan. Muhadjir menjelaskan, kenaikan kasus Corona di 131 kabupaten dan kota. Ada juga sorotan mengenai persiapan periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemerintah akan menyiapkan aturan-aturan baru.

“Periode nataru akan diantisipasi oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait dengan mengupdate aturan-aturan yang diperlukan untuk mencegah penularan COVID-19 dan penyebarannya. Di mana aturan tersebut adalah mengenai pergerakan orang, lokasi wisata, pertokoan, tempat peribadatan dan lain-lainnya,” ucap Muhadjir.

Pemerintah juga melakukan sejumlah persiapan terkait Bali yang akan menjadi lokasi banyak event internasional.

“Bali menjadi perhatian khusus karena pada bulan Maret Mei dan sepanjang tahun 2022 ada acara-acara besar yang berskala internasional yang mengundang banyak pimpinan negara sahabat,” ungkapnya.

Sebelumnya, kebijakan tes PCR sebagai syarat penerbangan menimbulkan konflik di masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menilai, kebijakan tersebut diduga hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu, yang memiliki bisnis alat kesehatan, khususnya ketika PCR dijadikan syarat untuk seluruh moda transportasi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah memandang, ketentuan mengenai harga pemeriksaan PCR setidaknya telah berubah sebanyak empat kali. Pada saat awal pandemi muncul, harga PCR belum dikontrol oleh Pemerintah sehingga harganya sangat tinggi, bahkan mencapai Rp 2,5 juta.

“Kemudian pada Oktober 2020 Pemerintah baru mengontrol harga tersebut PCR menjadi Rp 900.000. Bahkan, 10 bulan kemudian harga PCR kembali turun menjadi Rp 495.000-Rp 525.000 akibat kritikan dari masyarakat yang membandingkan biaya di Indonesia dengan di India. Terakhir, 27 Oktober lalu Pemerintah menurunkan harga menjadi Rp 275.000 – Rp 300.000,” kata Wana dalam keterangannya, Minggu (31/10).

Dia mengungkapkan, dari seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir, mencatat setidaknya ada lebih dari Rp 23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut. Total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp 10 triliun lebih.

Sumber: Jawa Pos Group

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/