alexametrics
26.1 C
Malang
Wednesday, 1 December 2021

Sinergitas DPR RI dan BPH Migas dalam Mempercepat Digitalisasi

 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas Tahun Anggaran (TA) 2021. Dimana pelaksanaan ini dilakukan BPH Migas sebagai bentuk sinergitas antara BPH Migas dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Ijen Suites Resort & Convetion Malang.

Sementara itu, Komisi VII DPR RI mendorong BPH Migas untuk segera melakukan digitalisasi berbagai layanan, termasuk pengawasan terkait harga maupun subsidi minyak dan gas bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Anggota DPR RI Komisi VII H Ali Ahmad dari Fraksi PKB juga mengatakan kesempatan ini adalah cara untuk berinteraksi kepada BPH Migas untuk mengetahui keadaan daerah masing-masing perihal Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti jatah BBM dan penyelewengan BBM serta mengetahui jalan keluar dari permasalahan yang ada.

“Kami terus mendorong BPH Migas segera melakukan digitalisasi untuk memperkuat program subsidi migas bagi rakyat maupun pengawasan harga di pasaran,” jelasnya.

Gus Ali sapaan akrabnya, mengatakan salah satu upaya digitalisasi bisa dilakukan melalui nozzle SPBU yang nantinya terpasang sistem Wifi. Hal ini dilakukan agar bisa mengawasi subsidi minyak maupun gas di seluruh SPBU. Apalagi, saat ini juga masih ada SPBU “nakal”.

Selanjutnya, Ali Ahmad mengemukakan Komisi VII DPR RI bersama BPH Migas dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar bisa menetapkan dan menyetarakan harga satuan di suatu daerah.

“Perintah presiden satu harga ini ditargetkan tuntas 2024 di seluruh Indonesia. Saya sarankan kepada BPH Migas juga bekerja sama dengan TNI-Polri untuk bisa melakukan sidak secara rutin,” jelas Gus Ali.

Pada kesempatan itu, Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra mengatakan hingga saat ini ada 8.022 lembaga dan 192 terminal penyalur BBM di seluruh Indonesia yang masuk dalam pengawasan BPH Migas. “Saya berharap dengan sinergi bersama DPR RI, bisa menjadi pintu pembuka dalam melakukan pengawasan secara maksimal dan bisa mendorong berbagai program dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia,” pungkas Yapit. (ren)

 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas Tahun Anggaran (TA) 2021. Dimana pelaksanaan ini dilakukan BPH Migas sebagai bentuk sinergitas antara BPH Migas dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Ijen Suites Resort & Convetion Malang.

Sementara itu, Komisi VII DPR RI mendorong BPH Migas untuk segera melakukan digitalisasi berbagai layanan, termasuk pengawasan terkait harga maupun subsidi minyak dan gas bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Anggota DPR RI Komisi VII H Ali Ahmad dari Fraksi PKB juga mengatakan kesempatan ini adalah cara untuk berinteraksi kepada BPH Migas untuk mengetahui keadaan daerah masing-masing perihal Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti jatah BBM dan penyelewengan BBM serta mengetahui jalan keluar dari permasalahan yang ada.

“Kami terus mendorong BPH Migas segera melakukan digitalisasi untuk memperkuat program subsidi migas bagi rakyat maupun pengawasan harga di pasaran,” jelasnya.

Gus Ali sapaan akrabnya, mengatakan salah satu upaya digitalisasi bisa dilakukan melalui nozzle SPBU yang nantinya terpasang sistem Wifi. Hal ini dilakukan agar bisa mengawasi subsidi minyak maupun gas di seluruh SPBU. Apalagi, saat ini juga masih ada SPBU “nakal”.

Selanjutnya, Ali Ahmad mengemukakan Komisi VII DPR RI bersama BPH Migas dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar bisa menetapkan dan menyetarakan harga satuan di suatu daerah.

“Perintah presiden satu harga ini ditargetkan tuntas 2024 di seluruh Indonesia. Saya sarankan kepada BPH Migas juga bekerja sama dengan TNI-Polri untuk bisa melakukan sidak secara rutin,” jelas Gus Ali.

Pada kesempatan itu, Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra mengatakan hingga saat ini ada 8.022 lembaga dan 192 terminal penyalur BBM di seluruh Indonesia yang masuk dalam pengawasan BPH Migas. “Saya berharap dengan sinergi bersama DPR RI, bisa menjadi pintu pembuka dalam melakukan pengawasan secara maksimal dan bisa mendorong berbagai program dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia,” pungkas Yapit. (ren)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru