RADAR MALANG – Meski angka Covid-19 terus menurun, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali terus dievaluasi. Penerapannya juga terus di-update tiap dua pekan sekali. Teranyar, penerapan PPKM masih dilanjutkan pada periode tanggal 5 Oktober hingga 18 Oktober 2021.
Jajaran pemerintah pusat termasuk Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat, perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia sudah sangat baik. Pada tingkat nasional, hal ini terlihat dari indikator Laju Penyebaran Kasus (Reproduction Number/Rt) yang ada di bawah 1 per 30 September 2021, yakni sebesar 0,63. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura 1,54; Inggris 1,05; dan Filipina 1,01.
Selain itu, kasus konfirmasi harian per 1 juta penduduk di Indonesia sangat rendah yaitu sebesar 6,52 kasus per 1 juta penduduk. Jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Inggris dengan 505,3 kasus; Malaysia dengan 376,3 kasus, dan Singapura dengan 361,4 kasus.
Gambaran situasi jumlah kasus per pulau berdasarkan kelompok provinsi juga memperlihatkan penurunan kasus aktif yang cukup signifikan:
- Sumatera: Tingkat Kesembuhan (RR)= 95,19 persen dan Tingkat Kematian (CFR)= 3,54 persen, dengan penurunan kasus aktif sebesar -91,66 persen.
- Nusa Tenggara: RR= 96,78 persen dan CFR= 2,33 persen dengan penurunan= -93,79 persen.
- Kalimantan: RR= 95,11 dan CFR= 3,15 persen dengan penurunan= -87,44 persen.
- Sulawesi: RR= 95,73 persen dan CFR= 2,62 persen dengan penurunan= -88,68 persen
- Maluku & Papua: RR= 95,69 persen dan CFR= 1,71 persen dengan penurunan= -88,47 persen.
Dari 27 Provinsi di Luar Jawa Bali, per 3 Oktober 2021, tidak ada Provinsi yang masuk Level 4. Sementara itu terdapat 4 provinsi di Level 3, dan 22 provinsi di Level 2, serta 1 provinsi di Level 1 yakni Kepulauan Riau. Asesmen situasi pandemi di luar Jawa-Bali, menunjukkan terjadi perbaikan yang signifikan dari minggu ke minggu.
“Terjadi perbaikan atau penurunan level yang cukup signifikan. Untuk tingkat Provinsi, Kalimantan Timur telah turun ke Level 2 dan Kepulauan Riau turun dari Level 2 ke Level 1,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi PPKM secara virtual, Senin (04/10).
Untuk perkembangan level asesmen mingguan di tingkat kabupaten dan kota di Luar Jawa Bali, data memperlihatkan terjadi perbaikan yang terus berlanjut. Dalam hal ini, jumlah kabupaten kota yang berstatus Level 4 dan 3 terus mengalami penurunan. Sedangkan jumlah kabupaten dan kota di Level 2 dan 1 terus mengalami peningkatan. Masing-masing pada Level 1 meningkat dari 34 menjadi 44 dan Level 2 meningkat dari 275 menjadi 292 daerah.
Untuk perkembangan indikator Covid-19 di 10 kabupaten dan kota diluar Jawa-Bali PPKM Level 4 periode 21 September – 4 Oktober 2021, dibandingkan dengan awal periode, terdapat 1 kabupaten kota mengalami kenaikan level asesmen. Tepatnya di Kota Banjarmasin. Sementara 7 kabupaten dan kota lainnya mengalami penurunan Level dan 2 daerah tetap pada level asesmennya. Di sisi lain, 3 kabupaten kota masih mengalami kenaikan positivity rate, yakni Kota Padang, Kota Banjarmasin, dan Kota Balikpapan.
Sesuai dengan arahan Wakil Presiden yang memimpin Rapat Terbatas Evaluasi PPKM pada 4 Oktober 2021, walaupun kasus Covid-19 sudah relatif terkendali, namun penurunan Level PPKM harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Hal ini berdasarkan pada dinamika perkembangan kasus Covid-19 di lapangan.
“PPKM Level 4 masih akan diterapkan pada 6 kabupaten kota dari sebelumnya pada 10 daerah, yaitu diterapkan di wilayah yang belum ada perbaikan level, turun atau naik ke Level 3 dengan jumlah testing rendah, dan positivity rate naik atau meninggi. Data 6 kabupaten kota yang menerapkan PPKM Level 4 yakni Kabupaten Pidie, Kabupaten Bangka, Kota Padang, Kota Banjarmasin, Kab. Bulungan, dan Kota Tarakan,” ungkap Menko Airlangga.
Sejalan dengan hal tersebut, akan diterapkan PPKM Level 3 pada 44 wilayah yang sebelumnya 108 Kab/ Kota, dan Level 2 akan diterapkan pada 292 Kabupaten Kota yang sebelumnya 249 Kabupaten Kota), serta PPKM Level 1 akan diterapkan pada 44 Kabupaten Kota yang sebelumnya 18 Kabupaten Kota).
“Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada PPKM periode 5 – 18 Oktober 2021 masih tetap sama dengan penerapan PPKM periode sebelumnya, dengan penyesuaian pada pengendalian atas Pembelajaran Tatap Muka (PTM), sesuai pengaturan dari SKB Kemendikbud/Ristek dengan K/L terkait,” tutur Menko Airlangga.
Mengenai capaian vaksinasi per 4 Oktober 2021, dari 10 Kabupaten Kota yang menerapkan PPKM Level 4 saat ini, terdapat 8 Kabupaten Kota di bawah rata-rata Vaksinasi Dosis-1 Nasional (45,24 persen). Sedangkan capaian Vaksinasi Lansia, terdapat 7 Kabupaten Kota di bawah rata-rata Vaksinasi Lansia Nasional (30,93 persen).
Perkembangan Program PEN
Sementara itu, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 1 Oktober 2021 mencapai Rp 411,72 Triliun atau 55,3 persen dari pagu Rp 744,77 Triliun. Masih seperti yang lalu, capaian perkembangan yang signifikan terjadi pada Klaster Perlinsos dan Kesehatan. Rincian realisasi adalah sbb:
- Realisasi Klaster Kesehatan: Rp 104,1 Triliun (48,4 persen);
- Realisasi Klaster Perlinsos: Rp 117,3 Triliun (62,9 persen);
- Realisasi Klaster Program Prioritas: Rp 62,50 Triliun (53,0 persen);
- Realisasi Klaster Dukungan UMKM & Korporasi: Rp 68,43 Triliun (42,1 persen);
- Realisasi Klaster Insentif Usaha: Rp 59,41 Triliun (94,6 persen).
Realisasi klaster Kesehatan yang sebesar Rp104,1 Triliun, terutama untuk Diagnostik (Testing dan Tracing) sebesar 63,2 persen atau Rp 2,85 triliun; Therapeutic, untuk Insentif & Santunan Nakes sebesar 67,6 persen atau Rp 12,8 Triliun dari pagu Rp 18,94 Triliun; dan juga untuk Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan) realisasi sebesar 38,8 persen atau Rp 22,38 Triliun.
Sedangkan, realisasi dari klaster PerlinSos sebesar Rp117,3 Triliun antara lain digunakan untuk Program PKH sebesar 73,2 persen atau Rp 20,72 Triliun dari pagu Rp 28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 58,5 persen atau Rp 29,21 Triliun dari pagu Rp 49,89 Triliun, BLT Desa sebesar 51,9 persen atau Rp14,94 Triliun dari pagu Rp28,80 Triliun; dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 57,7 persen atau Rp 5,07 Triliun dari pagu Rp 8,80 Triliun.
Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Pewarta: JPRM – Raoul Onley
