alexametrics
26.5 C
Malang
Friday, 27 May 2022

Baru Sehari, Kapolri Cabut Larangan Tampilkan Kekerasan Oknum Polisi

RADAR MALANG – Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri yang berisi sejumlah larangan peliputan media massa dicabut. Hal itu dilakukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo seiring munculnya reaksi negatif atas aturan anyar yang baru berumur sehari itu.

Melansir dari Jawa Pos, (6/4), pencabutan kebijakan itu tercantum dalam surat telegram nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 6 April 2021. Surat telah ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dan ditunjukkan kepada jajaran Kapolda.

“Sehubungan dengan referensi di atas, disampaikan kepada kepala bahwa ST Kapolri sebagaimana referensi nomor 4 di atas dinyatakan dicabut/dibatalkan,” bunyi keterangan Kapolri dalam telegram terbarunya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah merilis STR berisi tentang kebijakan peliputan media massa melalui Humas Polri di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun, telegram itu terdaftar dalam surat Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 5 April 2021. Diketahui, terdapat 11 poin penjelasan terkait larangan dan himbuan yang telah ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono.

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, penetapan kebijakan itu ditujukan untuk internal Polri guna meningkatkan kinerja yang semakin baik lagi. “Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik,” tuturnya

Akan tetapi, keputusan yang baru disahkan beberapa jam dan telah beredar luas itu menimbulkan polemik dari berbagai kalangan. Bahkan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ikut mengkritisi kebijakan tersebut dan berharap agar STR segera dicabut serta direvisi.

“Kami berharap STR ini direvisi, khususnya poin-poin yang kontroversial membatasi kebebasan pers, serta yang menutup akuntabilitas dan transparansi Polri kepada publik agar dicabut,” jelas Komisioner Kompolnas Poengky Indarti.

Penulis: Gilang Ilham

RADAR MALANG – Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri yang berisi sejumlah larangan peliputan media massa dicabut. Hal itu dilakukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo seiring munculnya reaksi negatif atas aturan anyar yang baru berumur sehari itu.

Melansir dari Jawa Pos, (6/4), pencabutan kebijakan itu tercantum dalam surat telegram nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 6 April 2021. Surat telah ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dan ditunjukkan kepada jajaran Kapolda.

“Sehubungan dengan referensi di atas, disampaikan kepada kepala bahwa ST Kapolri sebagaimana referensi nomor 4 di atas dinyatakan dicabut/dibatalkan,” bunyi keterangan Kapolri dalam telegram terbarunya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah merilis STR berisi tentang kebijakan peliputan media massa melalui Humas Polri di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun, telegram itu terdaftar dalam surat Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 5 April 2021. Diketahui, terdapat 11 poin penjelasan terkait larangan dan himbuan yang telah ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono.

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, penetapan kebijakan itu ditujukan untuk internal Polri guna meningkatkan kinerja yang semakin baik lagi. “Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik,” tuturnya

Akan tetapi, keputusan yang baru disahkan beberapa jam dan telah beredar luas itu menimbulkan polemik dari berbagai kalangan. Bahkan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ikut mengkritisi kebijakan tersebut dan berharap agar STR segera dicabut serta direvisi.

“Kami berharap STR ini direvisi, khususnya poin-poin yang kontroversial membatasi kebebasan pers, serta yang menutup akuntabilitas dan transparansi Polri kepada publik agar dicabut,” jelas Komisioner Kompolnas Poengky Indarti.

Penulis: Gilang Ilham

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/