alexametrics
27.4 C
Malang
Friday, 1 July 2022

Ada Rencana Rokok Dilabeli SNI, YLKI: Ini Kebijakan Sesat Pikir

JAKARTA – Rencana Pemerintah memberi label SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk produk rokok dan vape dipertanyakan. Selain dianggap mengada-ada, rencana tersebut juga dianggap tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada.

Sorotan atas rencana Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang akan membuat SNI untuk produk rokok dan vape tersebut datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua Umum YLKI Tulus Abadi menyatakan, pihaknya menolak pemberian label SNI pada produk tembakau karena beberapa alasan. Pertama, rokok adalah produk substandard yang tak pantas dibuatkan SNI. ’’Dari sisi apa pun tidak pantas, apalagi dari sisi kesehatan,’’ ungkapnya.

Jika tujuannya untuk melindungi konsumen, menurut Tulus, pembuatan SNI juga tidak bisa dilanjutkan. Sebab, instrumen kebijakan untuk melindungi konsumen dari bahaya produk hasil tembakau adalah dengan peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok hingga menaikkan cukai rokok. UU Kesehatan dan UU Perlindungan konsumen pun telah menjabarkan hal tersebut. “Dengan demikian, pembuatan SNI untuk produk tembakau adalah antiregulasi,” tegasnya.

Dengan alasan tersebut, YLKI mendesak BSN segera membatalkan proses penggodokan SNI untuk produk hasil tembakau. “Ini kebijakan yang sesat pikir,” katanya. Dia juga mendesak Kemenkes menolak rencana itu.

“Jika pemerintah memang ingin melindungi konsumen dari bahaya produk tembakau, caranya bukan membuat SNI. Tetapi larang iklan dan promosi rokok,” ujar Tulus.

Dia juga meminta pemerintah segera melaksanakan amandemen PP No 109/2021 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan. Dengan begitu, aturan yang ada terkait produk tembakau menjadi seragam.

Sumber: JawaPos.Com

JAKARTA – Rencana Pemerintah memberi label SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk produk rokok dan vape dipertanyakan. Selain dianggap mengada-ada, rencana tersebut juga dianggap tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada.

Sorotan atas rencana Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang akan membuat SNI untuk produk rokok dan vape tersebut datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua Umum YLKI Tulus Abadi menyatakan, pihaknya menolak pemberian label SNI pada produk tembakau karena beberapa alasan. Pertama, rokok adalah produk substandard yang tak pantas dibuatkan SNI. ’’Dari sisi apa pun tidak pantas, apalagi dari sisi kesehatan,’’ ungkapnya.

Jika tujuannya untuk melindungi konsumen, menurut Tulus, pembuatan SNI juga tidak bisa dilanjutkan. Sebab, instrumen kebijakan untuk melindungi konsumen dari bahaya produk hasil tembakau adalah dengan peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok hingga menaikkan cukai rokok. UU Kesehatan dan UU Perlindungan konsumen pun telah menjabarkan hal tersebut. “Dengan demikian, pembuatan SNI untuk produk tembakau adalah antiregulasi,” tegasnya.

Dengan alasan tersebut, YLKI mendesak BSN segera membatalkan proses penggodokan SNI untuk produk hasil tembakau. “Ini kebijakan yang sesat pikir,” katanya. Dia juga mendesak Kemenkes menolak rencana itu.

“Jika pemerintah memang ingin melindungi konsumen dari bahaya produk tembakau, caranya bukan membuat SNI. Tetapi larang iklan dan promosi rokok,” ujar Tulus.

Dia juga meminta pemerintah segera melaksanakan amandemen PP No 109/2021 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan. Dengan begitu, aturan yang ada terkait produk tembakau menjadi seragam.

Sumber: JawaPos.Com

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/