alexametrics
20.8 C
Malang
Sunday, 22 May 2022

Dua Kaum Ini Dapat Kelonggaran, Boleh Mudik Mendekati Lebaran

RADAR MALANG – Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan para santri yang berada di pondok pesantren mendapat kebijakan khusus berupa kelonggaran untuk diperbolehkan mudik mendekati Lebaran 2021.

Melansir Jawapos, Jumat (23/4), kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat sambutan dalam rapat evaluasi pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Kamis (22/4) yang diikuti bupati/wali kota di wilayah Jatim.

Baca Juga:
Mudik Dilarang, Pemprov Minta Daerah Perketat Kampung Tangguh
Daftar Barang yang Ditemukan di Lokasi Tenggelamnya KRI Nanggala-402

”Mereka bukan pulang untuk mudik, tapi kontraknya sudah habis. Jadi harus pulang,” ujar Khofifah.

Untuk itu, Gubernur akan membahas lebih lanjut terkait kepulangan para buruh migran tersebut dengan pimpinan daerah yang di wilayahnya terdapat PMI. Khususnya, yang akan mengikuti kepulangan dalam waktu dekat.

Berdasarkan informasi BP2MI, ada sekitar 14 ribu buruh migran yang akan pulang ke wilayah Jatim tahun ini. ”Karenanya, perlu koordinasi lebih lanjut bersama bupati dan wali kota untuk kepulangan PMI ini,” tutur Khofifah.

Tak hanya buruh migran, Gubernur juga memberikan keringanan bagi santri pondok pesantren untuk pulang ke rumah masing-masing selama Lebaran. Untuk itu, Gubernur akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kemenag.

”Para santri saat ini sudah libur, tidak ada pelajaran di pondok. Untuk kepulangannya akan kami koordinasikan juga dengan aparat kepolisian karena saat ini sudah mulai ada penjagaan di sejumlah daerah,” terang Khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu berharap kasus Covid-19 di Jatim dapat diatasi dengan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga, tidak ada penambahan kasus yang signifikan selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Untuk itu, diperlukan kedisiplinan warga Jawa Timur mematuhinya.

Sementara itu, Sekda Kota Madiun Rusdiyanto menyatakan Pemkot Madiun siap mendukung kebijakan yang ditetapkan pemerintah provinsi maupun pusat. Diharapkan, dengan kebijakan larangan mudik tersebut, kasus Covid-19 di Kota Madiun dapat terus ditekan.

Sesuai data, di Kota Madiun kasus Covid-19 hingga Kamis (22/4) mencapai 2.171 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.936 orang di antaranya telah sembuh, 32 orang masih dalam perawatan, 60 orang isolasi mandiri, dan 143 orang meninggal dunia. Tambahan kasus per Kamis (22/4), konfirmasi baru ada 20 orang, sembuh 13 orang, dan meninggal dunia dua orang.

Sumber: Jawapos

RADAR MALANG – Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan para santri yang berada di pondok pesantren mendapat kebijakan khusus berupa kelonggaran untuk diperbolehkan mudik mendekati Lebaran 2021.

Melansir Jawapos, Jumat (23/4), kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat sambutan dalam rapat evaluasi pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Kamis (22/4) yang diikuti bupati/wali kota di wilayah Jatim.

Baca Juga:
Mudik Dilarang, Pemprov Minta Daerah Perketat Kampung Tangguh
Daftar Barang yang Ditemukan di Lokasi Tenggelamnya KRI Nanggala-402

”Mereka bukan pulang untuk mudik, tapi kontraknya sudah habis. Jadi harus pulang,” ujar Khofifah.

Untuk itu, Gubernur akan membahas lebih lanjut terkait kepulangan para buruh migran tersebut dengan pimpinan daerah yang di wilayahnya terdapat PMI. Khususnya, yang akan mengikuti kepulangan dalam waktu dekat.

Berdasarkan informasi BP2MI, ada sekitar 14 ribu buruh migran yang akan pulang ke wilayah Jatim tahun ini. ”Karenanya, perlu koordinasi lebih lanjut bersama bupati dan wali kota untuk kepulangan PMI ini,” tutur Khofifah.

Tak hanya buruh migran, Gubernur juga memberikan keringanan bagi santri pondok pesantren untuk pulang ke rumah masing-masing selama Lebaran. Untuk itu, Gubernur akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kemenag.

”Para santri saat ini sudah libur, tidak ada pelajaran di pondok. Untuk kepulangannya akan kami koordinasikan juga dengan aparat kepolisian karena saat ini sudah mulai ada penjagaan di sejumlah daerah,” terang Khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu berharap kasus Covid-19 di Jatim dapat diatasi dengan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga, tidak ada penambahan kasus yang signifikan selama Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Untuk itu, diperlukan kedisiplinan warga Jawa Timur mematuhinya.

Sementara itu, Sekda Kota Madiun Rusdiyanto menyatakan Pemkot Madiun siap mendukung kebijakan yang ditetapkan pemerintah provinsi maupun pusat. Diharapkan, dengan kebijakan larangan mudik tersebut, kasus Covid-19 di Kota Madiun dapat terus ditekan.

Sesuai data, di Kota Madiun kasus Covid-19 hingga Kamis (22/4) mencapai 2.171 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.936 orang di antaranya telah sembuh, 32 orang masih dalam perawatan, 60 orang isolasi mandiri, dan 143 orang meninggal dunia. Tambahan kasus per Kamis (22/4), konfirmasi baru ada 20 orang, sembuh 13 orang, dan meninggal dunia dua orang.

Sumber: Jawapos

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/