alexametrics
30.7 C
Malang
Wednesday, 25 May 2022

Mendikbud Nadiem Tarik Kamus Sejarah yang Beredar di Toko Online

RADAR MALANG – Kamus Sejarah Nasional yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai kontroversi. Pasalnya, terdapat beberapa tokoh sejarah tidak tercantum dalam kamus tersebut, salah satunya pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari, Gus Dur, hingga ayah Prabowo.

Kemudian juga diketemukan bahwa kamus ini beredar di toko online (Olshop). Mengenai hal itu, Mendikbud Nadiem Makarim pun mengaku kaget atas isu tersebut. Pihaknya berjanji akan menarik buku yang sudah beredar tersebut.

“Itu yang sedang kami lakukan sekarang untuk bisa menarik dan merevisi sebaik mungkin,” kata Nadiem di Kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta, Kamis (22/3).

Melansir Jawaps, Jumat (23/4), agar kesalahan ini tak berulang, Kemendikbud akan melakukan monitoring yang lebih ketat. Setiap buku yang akan dipublikasi bakal melalui proses pengawasan.

“Tentunya kami harus punya tim yang secara komprehensif lebih ketat melakukan filtering konten buku-buku yang dipublikasikan. Apalagi yang hubungannya dengan sejarah, itu adalah pesan saya pada tim saya,” terangnya.

“Di masa saya, itu jangan terjadi lagi. Hal sensitif seperti sejarah harus benar-benar ada panelnya. Sejarawan dan ormas harus ada yang terlibat. Jadi itu merupakan inisiatif baru,” sambung Nadiem.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyayangkan bahwa Kamus Sejarah Nasional sudah diperjual-belikan Olshop, seperti Tokopedia dan Shopee. Padahal, dikatakan sebelumnya bahwa kamus tersebut sudah ditarik.

“Padahal kata mas Menteri (Nadiem) dan Dirjen (Kebudayaan) sudah ditarik, tapi percuma karena sudah beredar di masyarakat, kecuali dilarang,” kata dia dalam keterangannya.

Kamus Sejarah Nasioanal Jilid I dan II terbitan Kemendikbud tersebut mudah ditemui di olshop semudah mengklik di mesin pencari di internet. “Jadi ini seperti mau menghapus kesalahan, tapi dosanya terlanjur menjalar kemana-mana,” ucap Fikri.

Politisi PKS ini menyatakan, setelah sebelumnya Mendikbud dan Dirjen Kebudayaan mengakui adanya kesalahan atas penerbitan buku tersebut, sebaiknya Kemendikbud mulai melakukan pembersihan ‘dosa’.

“Segera larang peredarannya, karena sangat meresahkan, bila tidak dilarang, berarti memang benar demikian isi buku tersebut,” ujar Fikri.

Sumber: Jawapos

RADAR MALANG – Kamus Sejarah Nasional yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai kontroversi. Pasalnya, terdapat beberapa tokoh sejarah tidak tercantum dalam kamus tersebut, salah satunya pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari, Gus Dur, hingga ayah Prabowo.

Kemudian juga diketemukan bahwa kamus ini beredar di toko online (Olshop). Mengenai hal itu, Mendikbud Nadiem Makarim pun mengaku kaget atas isu tersebut. Pihaknya berjanji akan menarik buku yang sudah beredar tersebut.

“Itu yang sedang kami lakukan sekarang untuk bisa menarik dan merevisi sebaik mungkin,” kata Nadiem di Kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta, Kamis (22/3).

Melansir Jawaps, Jumat (23/4), agar kesalahan ini tak berulang, Kemendikbud akan melakukan monitoring yang lebih ketat. Setiap buku yang akan dipublikasi bakal melalui proses pengawasan.

“Tentunya kami harus punya tim yang secara komprehensif lebih ketat melakukan filtering konten buku-buku yang dipublikasikan. Apalagi yang hubungannya dengan sejarah, itu adalah pesan saya pada tim saya,” terangnya.

“Di masa saya, itu jangan terjadi lagi. Hal sensitif seperti sejarah harus benar-benar ada panelnya. Sejarawan dan ormas harus ada yang terlibat. Jadi itu merupakan inisiatif baru,” sambung Nadiem.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyayangkan bahwa Kamus Sejarah Nasional sudah diperjual-belikan Olshop, seperti Tokopedia dan Shopee. Padahal, dikatakan sebelumnya bahwa kamus tersebut sudah ditarik.

“Padahal kata mas Menteri (Nadiem) dan Dirjen (Kebudayaan) sudah ditarik, tapi percuma karena sudah beredar di masyarakat, kecuali dilarang,” kata dia dalam keterangannya.

Kamus Sejarah Nasioanal Jilid I dan II terbitan Kemendikbud tersebut mudah ditemui di olshop semudah mengklik di mesin pencari di internet. “Jadi ini seperti mau menghapus kesalahan, tapi dosanya terlanjur menjalar kemana-mana,” ucap Fikri.

Politisi PKS ini menyatakan, setelah sebelumnya Mendikbud dan Dirjen Kebudayaan mengakui adanya kesalahan atas penerbitan buku tersebut, sebaiknya Kemendikbud mulai melakukan pembersihan ‘dosa’.

“Segera larang peredarannya, karena sangat meresahkan, bila tidak dilarang, berarti memang benar demikian isi buku tersebut,” ujar Fikri.

Sumber: Jawapos

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/