alexametrics
24C
Malang
Thursday, 15 April 2021

Gubernur Sulsel Tersangka KPK, Terima Duit dari Pengusaha Teman Karib

RADAR MALANG – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu terkait keterlibatannya dalam menerima suap dan gratifikasi perihal pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pembangunan infrastruktur di lingkungan pemerintah provinsi Sulsel tahun anggaran 2020-2021.

Melansir dari konferensi pers virtual KPK, Minggu (28/2), Nurdin Abdullah diketahui menerima suap dan gratifikasi yang totalnya mencapai Rp 5,4 miliar. Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkapkan, uang suap berasal dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto dan diterima oleh Nurdin serta Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulsel, Edhy Rahmat.

Tindak pidana yang dilakukan ketiganya terbongkar pada Jumat (26/2) saat Nurdin diketahui menerima uang haram itu melalui Edy Rahmat dari Agung Sucipto untuk digunakan sebagai fee penentuan masing-masing nilai proyek yang nantinya dikerjakan oleh Agung. “Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK menetapkan tiga orang tersangka, sebagai penerima yakni NA dan ER. Sebagai pemberi AS,” katanya.

Tak hanya itu, pada akhir 2020 Nurdin sempat menerima uang suap sebanyak Rp 200 juta dari kontraktor lain. “Kemudian pada pertengahan Februari 2021, Nurdin Abdullah melalui Samsul Bahri (ajudan NA) menerima uang Rp 1 miliar dan pada awal Februari 2021, Nurdin Abdullah juga melalui Samsul Bahri menerima uang Rp 2,2 miliar,” tambahnya.

Pemberian suap itu bertujuan supaya Agung dimuluskan untuk mendapatkan proyek pekerjaan infrastruktur di Pemprov Sulsel. Terlebih, Agung sudah sangat akrab atau berteman karib dengan Nurdin Abdullah. “Sejak bulan Februari 2021, telah ada komunikasi aktif antara Agung dengan Edy sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan Nurdin untuk bisa memastikan agar Agung mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun 2021,” pungkasnya.

Atas dasar itu, NA dan ER dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara AS sebagai pemberi, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Penulis : Gilang Ilham

RADAR MALANG – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu terkait keterlibatannya dalam menerima suap dan gratifikasi perihal pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pembangunan infrastruktur di lingkungan pemerintah provinsi Sulsel tahun anggaran 2020-2021.

Melansir dari konferensi pers virtual KPK, Minggu (28/2), Nurdin Abdullah diketahui menerima suap dan gratifikasi yang totalnya mencapai Rp 5,4 miliar. Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkapkan, uang suap berasal dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto dan diterima oleh Nurdin serta Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulsel, Edhy Rahmat.

Tindak pidana yang dilakukan ketiganya terbongkar pada Jumat (26/2) saat Nurdin diketahui menerima uang haram itu melalui Edy Rahmat dari Agung Sucipto untuk digunakan sebagai fee penentuan masing-masing nilai proyek yang nantinya dikerjakan oleh Agung. “Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK menetapkan tiga orang tersangka, sebagai penerima yakni NA dan ER. Sebagai pemberi AS,” katanya.

Tak hanya itu, pada akhir 2020 Nurdin sempat menerima uang suap sebanyak Rp 200 juta dari kontraktor lain. “Kemudian pada pertengahan Februari 2021, Nurdin Abdullah melalui Samsul Bahri (ajudan NA) menerima uang Rp 1 miliar dan pada awal Februari 2021, Nurdin Abdullah juga melalui Samsul Bahri menerima uang Rp 2,2 miliar,” tambahnya.

Pemberian suap itu bertujuan supaya Agung dimuluskan untuk mendapatkan proyek pekerjaan infrastruktur di Pemprov Sulsel. Terlebih, Agung sudah sangat akrab atau berteman karib dengan Nurdin Abdullah. “Sejak bulan Februari 2021, telah ada komunikasi aktif antara Agung dengan Edy sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan Nurdin untuk bisa memastikan agar Agung mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun 2021,” pungkasnya.

Atas dasar itu, NA dan ER dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara AS sebagai pemberi, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Penulis : Gilang Ilham

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru