SURABAYA – Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko memastikan proses
validasi Data Terpadu Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) di Surabaya terus menunjukkan perkembangan positif.
Namun, sejumlah kendala masih ditemui untuk memperoleh data yang valid. Salah satunya survei di kawasan hunian menengah ke atas, banyak yang menolak disurvei. Yona mengatakan, per 20 Februari masih tersisa 181.867 KK yang belum masuk survei DTSEN.
Angka itu sudah menyusut 15 ribu lebih dari data sebelumnya sebesar 197.594 KK.
”Artinya ada penurunan sekitar 15 ribu lebih. Ini menunjukkan kerja lapangan berjalan,” ujarnya.
Rata-rata setiap hari petugas di lapangan menemukan dan memverifikasi 524 KK baru.
Namun, Komisi A juga mencatat sejumlah kendala. Mayoritas kasus berasal dari perpindahan penduduk lintas kelurahan, antar kecamatan, hingga ke luar kota yang belum terkonfirmasi dalam sistem. Selain itu, petugas juga menemui penolakan survei di sejumlah perumahan klaster menengah ke atas dan apartemen.
”Mobilitas warga cukup tinggi. Itu yang membuat data belum sinkron. Ada juga yang menolak didata,” jelasnya.
Yona mendorong agar penertiban sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang tidak terkonfirmasi segera dilakukan. Sehingga bisa memicu respons untuk segera melakukan validasi. Selain itu, pihaknya meminta Pemkot Surabaya menerbitkan surat resmi kepada seluruh pengurus wilayah agar sosialisasi lebih masif.
Dia juga meminta agar Pemkot Surabaya melibatkan asosiasi seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk menjembatani tim survei dengan pengelola perumahan.
”Sebelumnya kami juga menemui pengelola perumahan klaster menutup diri. Tapi setelah kami edukasi, akhirnya mereka membuka pintu seluasluasnya,” ujar Yona. (ana/gal/gp)
Disunting kembali oleh Anna Tasya Enzelina
Editor : Aditya Novrian