JawaPos.com – Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2019 sudah diterbitkan. Untuk Embarkasi Banjarmasin, haji reguler dipatok Rp 37,8 juta. Dibandingkan dengan musim haji 2018, nominalnya sedikit lebih murah.

“Betul, untuk haji reguler ada penurunan. Sekitar Rp 272 ribu. Tapi TPHD (Tim Penyelenggara Haji Daerah) yang mengalami kenaikan,” kata Kasi Pendaftaran dan Dokumen Haji Kanwil Kemenag Kalsel, Nofirman, dikutip dari Radar Bajarmasin (Jawa Pos Group), Minggu (17/3).

BPIH untuk TPHD dari Embarkasi Banjarmasin ditetapkan sebesar Rp 72,1 juta. Atau lebih mahal sebesar Rp 6,25 juta dibandingkan dengan musim haji tahun lalu.

Kuota TPHD ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Ongkos keberangkatannya juga ditanggung APBD. 

Mengapa BPIH untuk TPHD selalu lebih mahal? Kemenag pusat sudah membeberkannya.

TPHD memang tidak diganjar subsidi dari pemerintah. Mereka juga tidak menikmati dana optimalisasi. Seperti yang dimiliki calhaj reguler melalui setoran awal.

Perlu diketahui, BPIH tiap embarkasi memang berbeda. Sebagai gambaran, dari 13 embarkasi haji yang tersebar di Indonesia, BPIH untuk Embarkasi Aceh adalah yang paling murah. Ditetapkan Rp 30,8 juta. Sedangkan yang paling mahal berlaku untuk Embarkasi Makassar sebesar Rp 39,2 juta.

“Perbedaan BPIH ini salah satunya diakibatkan pertimbangan jarak antar embarkasi menuju Jeddah,” imbuhnya.

Sebelumnya, sempat muncul kekhawatiran BPIH akan melonjak. Ini akan memberatkan jamaah haji Indonesia.

Menyusul gonjang-ganjing dari dunia penerbangan, yakni harga tiket melambung, penerapan bagasi dan kargo berbayar, Nofirman menepisnya. “Tidak. Sama sekali tidak ada kaitannya,” tegasnya.

Sebelumnya, Kemenag sudah mengumumkan daftar calon haji yang berhak melunasi BPIH. Nama demi nama bisa dicek di laman situs Kemenag.

Kuota haji Kalsel sendiri belum berubah. Masih berjumlah 3.831 calhaj dari kuota nasional 38 juta calhaj. 

Kapan pelunasan BPIH dibuka? Kemenag Kalsel belum bisa mengumumkan. “Kami masih menunggu edaran resmi dari pusat. Petunjuk dan teknis dari Ditjen PHU (Pelaksana Haji dan Umrah) juga belum diterbitkan,” jelasnya.

Namun, pusat sudah memberikan ancar-ancar. Tahap pertama kemungkinan besar akan dibuka pada tanggal 19 Maret sampai 15 April. Disusul tahap kedua pada 30 April hingga 10 Mei mendatang.

Editor           : Estu Suryowati

Reporter      : jpg