alexametrics
25.1 C
Malang
Tuesday, 11 May 2021

Mengenolkan Kemiskinan, Mungkinkah?

KALI pertama sepanjang sejarah republik ini, angka kemiskinan berada di angka satu digit. Yakni 9,41 persen. Itu mengacu rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2019 lalu. Angka kemiskinan di periode Maret 2019 itu tentu sangat menggembirakan.

Kalau melihat sejarah, angka kemiskinan di Indonesia memang fluktuatif, tergantung pada dinamika perekonomian dan politik nasional. Bahkan, kalau kita tengok sejarah, Indonesia pernah pada suatu masa di mana angka kemiskinannya di atas 20 persen. Hampir seperempat dari penduduk negeri ini adalah orang miskin.

Misalnya saja di tahun 1984 lalu. Menurut data BPS, persentase kemiskinan masih bertahan di angka 21,6 persen dan setelah itu terus turun sampai penghujung Orde Baru di level 11,3 persen. Namun, hal ini tidak bertahan lama. Gegara krisis moneter, krisis sosial, dan krisis politik saat itu, angka kemiskinan kembali naik di angka 17,47 persen. Puncaknya pada 1998 lalu, angka kemiskinan menyentuh angka 24,2 persen. Ini setara dengan seperempat penduduk Indonesia.

Pascareformasi, tepatnya 1999, negeri ini sepertinya sudah masuk dalam tahap pemulihan. Hal ini ditunjukkan dengan tren angka kemiskinan yang semakin tahun semakin turun, sampai terakhir data yang dirilis oleh BPS pada Juli 2019 lalu menunjukkan angka kemiskinan berada di level 1 digit atau 9,41 persen.

Fluktuatifnya kondisi bangsa ini memang menjadi salah satu penentu utama terhadap naik turunnya angka kemiskinan ini. Wabah Covid-19 yang melanda negeri ini di awal 2020 lalu yang hingga kini belum selesai ternyata membawa dampak terhadap perekonomian nasional.

Tercatat sebagaimana data BPS, ada peningkatan angka kemiskinan karena wabah Covid-19 ini yakni di level 10,19 persen pada September 2020 lalu. Ini setara 27,55 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Data ini menunjukkan terjadi kenaikan 2,76 juta orang jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (sebelum pandemi Covid-19).

Di Malang Raya, menurut data BPS, angka kemiskinan cenderung stagnan. Tapi setelah pandemi terjadi kenaikan. Di Kabupaten Malang misalnya, tahun 2019 ada 246 ribu orang miskin. Tahun 2020 naik menjadi 265 ribu jiwa. Berarti ada kenaikan sekitar 18,96 ribu orang miskin. Sementara di Kota Malang, tahun 2019 ada 35,39 ribu orang miskin. Kemudian pada 2020 naik menjadi 38,77 ribu. Ini berarti sekitar 4,44 persen dari total penduduk Kota Malang yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan di Kota Batu, pada 2019 ada 7.890 orang miskin. Setahun kemudian, yakni 2020, naik menjadi 8.120 orang miskin.

Kondisi tersebut sesuai dengan teori-teori yang dipaparkan Amartya Sen, 1 dari 18 elite profesor dari Harvard University. Ekonom berkebangsaan India yang meraih Nobel dalam bidang ekonomi itu menjadi terkenal karena karyanya tentang teori perkembangan manusia, ekonomi kesejahteraan, mekanisme dasar dari kemiskinan, dan liberalisme politik sangat relevan dengan kehidupan masyarakat. Dia juga meraih penghargaan ”Lifetime Achievement Award” atau penghargaan keberhasilan seumur hidup yang diberikan oleh kamar dagang India.
Pada 1981 lalu, Amartya Sen menerbitkan buku berjudul Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Buku tersebut menjelaskan pada khalayak umum bahwa kelaparan terjadi tidak hanya disebabkan oleh kekurangan bahan pangan, tapi karena adanya ketidaksetaraan dalam membangun mekanisme distribusi makanan.

Menurutnya, orang-orang dilaparkan dan dimiskinkan oleh sistem yang tidak adil. Amartya Sen kemudian menyatakan bahwa saat itu di India masih tersedia suplai bahan makanan, tapi yang terjadi adalah adanya hambatan yang menyebabkan beberapa kelompok masyarakat, seperti buruh pedesaan, kehilangan pekerjaannya. Akibatnya, mereka kehilangan kemampuan mendapatkan bahan pangan.
Dengan gagasan ”Development as Freedom”, Amartya Sen menyebutkan, kemiskinan secara utuh bisa dihilangkan sesuai dengan seberapa luas kebebasan yang diberikan di sebuah negara. Menurut Sen, kebebasanlah yang memaksa seseorang memilih, apakah membantu dirinya sendiri atau orang lain.
Amartya Sen membagi lima definisi kebebasan. Pertama, kebebasan politik dan hak-hak sipil. Kedua, kebebasan ekonomi, termasuk kesempatan untuk mendapatkan kredit. Ketiga, kebebasan sosial, perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Keempat, jaminan transparansi, interaksi dengan orang lain, termasuk dengan pemerintah, tentang apa yang ditawarkan dan apa yang diharapkan. Kelima, perlindungan keamanan, termasuk tunjangan terhadap pengangguran, kelaparan, dan bantuan darurat, serta keselamatan umum.

Prestasi penanggulangan kemiskinan di negeri ini patut kita apresiasi bersama. Hal ini ditunjukan dengan angka kemiskinan yang cenderung turun secara signifikan dari zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi saat ini. Banyak program yang sudah digelontorkan oleh pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan ini, namun yang menjadi catatan adalah angkanya cenderung stagnan. Juga belum mampu menanggulangi masalah kemiskinan secara utuh.

Hal ini, menurut saya disebabkan karena strategi penanggulangan kemiskinan yang ditawarkan oleh pemerintah belum menjawab akar persoalan kemiskinan. Kebijakan pemerintah juga hanya merespons dampak yang ditimbulkan dari persoalan kemiskinan. Hal ini diperuncing dengan cara pandang bahwa penyebab kemiskinan hanya berasal dari kaum miskin itu sendiri dan masalah ekonomi.

Gagasan Amartya Sen dengan Development as Freedom-nya barangkali menjadi jawaban bagi negeri ini, baik pemerintah pusat, provinsi, ataupun daerah untuk membuat kebijakan dengan pendekatan gagasan kebebasannya. Kemiskinan selamanya akan menjadi masalah yang tidak teratasi jika cara pandang kita terhadap permasalahan ini tidak diubah. Namun sebaliknya, bukan mustahil negeri ini benar-benar bisa mencapai kemakmurannya dengan ”NOL”-nya angka kemiskinan. Mungkinkah?

Penulis:
Puguh Wiji Pamungkas
(Vice President Leadership Nusantara Gilang Gemilang)

KALI pertama sepanjang sejarah republik ini, angka kemiskinan berada di angka satu digit. Yakni 9,41 persen. Itu mengacu rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2019 lalu. Angka kemiskinan di periode Maret 2019 itu tentu sangat menggembirakan.

Kalau melihat sejarah, angka kemiskinan di Indonesia memang fluktuatif, tergantung pada dinamika perekonomian dan politik nasional. Bahkan, kalau kita tengok sejarah, Indonesia pernah pada suatu masa di mana angka kemiskinannya di atas 20 persen. Hampir seperempat dari penduduk negeri ini adalah orang miskin.

Misalnya saja di tahun 1984 lalu. Menurut data BPS, persentase kemiskinan masih bertahan di angka 21,6 persen dan setelah itu terus turun sampai penghujung Orde Baru di level 11,3 persen. Namun, hal ini tidak bertahan lama. Gegara krisis moneter, krisis sosial, dan krisis politik saat itu, angka kemiskinan kembali naik di angka 17,47 persen. Puncaknya pada 1998 lalu, angka kemiskinan menyentuh angka 24,2 persen. Ini setara dengan seperempat penduduk Indonesia.

Pascareformasi, tepatnya 1999, negeri ini sepertinya sudah masuk dalam tahap pemulihan. Hal ini ditunjukkan dengan tren angka kemiskinan yang semakin tahun semakin turun, sampai terakhir data yang dirilis oleh BPS pada Juli 2019 lalu menunjukkan angka kemiskinan berada di level 1 digit atau 9,41 persen.

Fluktuatifnya kondisi bangsa ini memang menjadi salah satu penentu utama terhadap naik turunnya angka kemiskinan ini. Wabah Covid-19 yang melanda negeri ini di awal 2020 lalu yang hingga kini belum selesai ternyata membawa dampak terhadap perekonomian nasional.

Tercatat sebagaimana data BPS, ada peningkatan angka kemiskinan karena wabah Covid-19 ini yakni di level 10,19 persen pada September 2020 lalu. Ini setara 27,55 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Data ini menunjukkan terjadi kenaikan 2,76 juta orang jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (sebelum pandemi Covid-19).

Di Malang Raya, menurut data BPS, angka kemiskinan cenderung stagnan. Tapi setelah pandemi terjadi kenaikan. Di Kabupaten Malang misalnya, tahun 2019 ada 246 ribu orang miskin. Tahun 2020 naik menjadi 265 ribu jiwa. Berarti ada kenaikan sekitar 18,96 ribu orang miskin. Sementara di Kota Malang, tahun 2019 ada 35,39 ribu orang miskin. Kemudian pada 2020 naik menjadi 38,77 ribu. Ini berarti sekitar 4,44 persen dari total penduduk Kota Malang yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan di Kota Batu, pada 2019 ada 7.890 orang miskin. Setahun kemudian, yakni 2020, naik menjadi 8.120 orang miskin.

Kondisi tersebut sesuai dengan teori-teori yang dipaparkan Amartya Sen, 1 dari 18 elite profesor dari Harvard University. Ekonom berkebangsaan India yang meraih Nobel dalam bidang ekonomi itu menjadi terkenal karena karyanya tentang teori perkembangan manusia, ekonomi kesejahteraan, mekanisme dasar dari kemiskinan, dan liberalisme politik sangat relevan dengan kehidupan masyarakat. Dia juga meraih penghargaan ”Lifetime Achievement Award” atau penghargaan keberhasilan seumur hidup yang diberikan oleh kamar dagang India.
Pada 1981 lalu, Amartya Sen menerbitkan buku berjudul Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Buku tersebut menjelaskan pada khalayak umum bahwa kelaparan terjadi tidak hanya disebabkan oleh kekurangan bahan pangan, tapi karena adanya ketidaksetaraan dalam membangun mekanisme distribusi makanan.

Menurutnya, orang-orang dilaparkan dan dimiskinkan oleh sistem yang tidak adil. Amartya Sen kemudian menyatakan bahwa saat itu di India masih tersedia suplai bahan makanan, tapi yang terjadi adalah adanya hambatan yang menyebabkan beberapa kelompok masyarakat, seperti buruh pedesaan, kehilangan pekerjaannya. Akibatnya, mereka kehilangan kemampuan mendapatkan bahan pangan.
Dengan gagasan ”Development as Freedom”, Amartya Sen menyebutkan, kemiskinan secara utuh bisa dihilangkan sesuai dengan seberapa luas kebebasan yang diberikan di sebuah negara. Menurut Sen, kebebasanlah yang memaksa seseorang memilih, apakah membantu dirinya sendiri atau orang lain.
Amartya Sen membagi lima definisi kebebasan. Pertama, kebebasan politik dan hak-hak sipil. Kedua, kebebasan ekonomi, termasuk kesempatan untuk mendapatkan kredit. Ketiga, kebebasan sosial, perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Keempat, jaminan transparansi, interaksi dengan orang lain, termasuk dengan pemerintah, tentang apa yang ditawarkan dan apa yang diharapkan. Kelima, perlindungan keamanan, termasuk tunjangan terhadap pengangguran, kelaparan, dan bantuan darurat, serta keselamatan umum.

Prestasi penanggulangan kemiskinan di negeri ini patut kita apresiasi bersama. Hal ini ditunjukan dengan angka kemiskinan yang cenderung turun secara signifikan dari zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi saat ini. Banyak program yang sudah digelontorkan oleh pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan ini, namun yang menjadi catatan adalah angkanya cenderung stagnan. Juga belum mampu menanggulangi masalah kemiskinan secara utuh.

Hal ini, menurut saya disebabkan karena strategi penanggulangan kemiskinan yang ditawarkan oleh pemerintah belum menjawab akar persoalan kemiskinan. Kebijakan pemerintah juga hanya merespons dampak yang ditimbulkan dari persoalan kemiskinan. Hal ini diperuncing dengan cara pandang bahwa penyebab kemiskinan hanya berasal dari kaum miskin itu sendiri dan masalah ekonomi.

Gagasan Amartya Sen dengan Development as Freedom-nya barangkali menjadi jawaban bagi negeri ini, baik pemerintah pusat, provinsi, ataupun daerah untuk membuat kebijakan dengan pendekatan gagasan kebebasannya. Kemiskinan selamanya akan menjadi masalah yang tidak teratasi jika cara pandang kita terhadap permasalahan ini tidak diubah. Namun sebaliknya, bukan mustahil negeri ini benar-benar bisa mencapai kemakmurannya dengan ”NOL”-nya angka kemiskinan. Mungkinkah?

Penulis:
Puguh Wiji Pamungkas
(Vice President Leadership Nusantara Gilang Gemilang)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru