alexametrics
22.3 C
Malang
Friday, 20 May 2022

Politik Jalan Berlubang

Dalam beberapa hari ini, di sejumlah grup WhatsApp yang saya ikuti, ramai pengaduan soal kondisi jalan berlubang. Belum di grup media sosial yang lain. Itu terjadi di sejumlah titik. Baik di Kota Malang dan di Kabupaten Malang. (Belum mendengar ada pengaduan di Kota Batu).
Komentar dalam grup itu ada yang marah, mengkritik pemerintah, termasuk mencaci sebuah pabrik yang dianggap tidak peduli dengan kondisi jalan raya di sekitarnya rusak parah. Padahal kuat dugaan, penyumbang terbesar kerusakan jalan itu truk-truk yang keluar masuk pabrik tersebut.

Sebenarnya, urusan jalan rusak ini bukan hal baru. Hampir setiap tahun selalu sama. Bahkan itu terjadi bertahun-tahun. Karena itu, setiap pemerintah selalu menyediakan anggaran khusus untuk pemeliharaan. Tentu beda daerah, tidak sama anggaran yang disediakan. Di Kabupaten Malang misalnya, tahun 2021 lalu menyediakan Rp 50 miliar untuk pemeliharaan jalan. Sementara di Kota Malang menganggarkan Rp 3 miliar. Kenapa berbeda? Karena kondisi dan jumlah panjang jalan berbeda.

Kabupaten Malang, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), memiliki jalan dengan panjang 1.635,70 kilometer. Sedangkan Kota Malang memiliki jalan dengan panjang 1,221,9 kilometer.
Sebenarnya, kalau mengacu pada data BPS tahun 2018, Pemkab Malang sudah menekan angka kerusakan jalan level berat dari 295 kilometer pada 2017 tersisa tinggal 265 kilometer. Ini jalan yang rusaknya kategori parah. (BPS belum update data tahun setelahnya).
Begitu pula dengan di Kota Malang. Pada tahun 2020 ada jalan rusak berat sepanjang 19,8 kilometer, menyusut tinggal 14,9 kilometer. Dari sini artinya ikhtiar mengurangi kerusakan jalan sudah dilakukan. Hanya memang belum maksimal.

Tuntutan masyarakat itu sebenarnya sederhana. Tidak muluk-muluk. Yang penting jalan jangan rusak. Jangan sampai berlubang yang membahayakan pengendara. Kalau pun ada yang rusak sesegera mungkin ditambal. Jangan menunggu sampai ada korban. Masyarakat juga tidak pernah mau tahu, apakah status jalan milik negara, punya k provinsi, milik kabupaten/kota maupun jalan non-status.
Lalu dananya gimana?

Semua menyadari, memang tidak segampang mengerdipkan mata bagi pemda menggelontorkan dana. Karena anggaran yang keluar harus berbasis perencanaan. Sementara jalan rusak tidak pernah direncanakan. Tapi kan sudah ada anggaran pemeliharaan. Kan sudah ada dana taktis. Kalau pun anggaran tidak cukup, bukan berarti ada ”pembiaran” jalan rusak parah berbulan-bulan.

Inilah yang terkadang menjadi dilema. Namun bukan berarti tidak ada solusi. Senyampang ada keterlibatan masyarakat, akan ada pintu keluar dari problem tersebut. Maka, dulu di Kota Malang sempat ada tim reaksi cepat penanganan jalan rusak. Tugas mereka memelototi jalan-jalan yang membahayakan pengendara. Dari hasil pantauan tim tersebut, jika ada jalan rusak, dengan cepat dilakukan pembenahan. Namun entah mengapa, cukup lama tidak terdengar aktivitas tim tersebut. Sehingga ketika ada lubang di mana-mana, respons-nya sangat lama. Bahkan berbulan-bulan baru ditangani.

Urusan jalan ini tidak bisa dianggap sepele. Ini kepentingan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Roda ekonomi juga bisa bergerak lebih cepat kala aksesnya mudah. Kondisi jalan yang baik juga bisa menjadi rapor positif pemerintah. Wajah kota atau kabupaten itu diawali dari seberapa mulus jalan rayanya. Bukan seberapa banyak proyek prestisiusnya. Bahkan, tidak itu saja, jalan yang mulus bisa menjadi modal politik kepala daerah. Tidak perlu janji yang ndakik-ndakik, senyampang sudah ada bukti jalan-jalan yang bagus, masyarakat sudah paham harus memilih siapa. Sebaliknya, sebagus apapun visi kampanye bagi kepala daerah yang ingin mencalonkan lagi, tapi kalau mengurus jalan saja tidak mampu, jangan banyak berharap dapat suara rakyat. Tak heran jika selama ini, kerap dilakukan pembenahan jalan di berbagai titik menjelang pilkada. Karena “strategi” tersebut cukup efektif merebut hati rakyat. Sekali lagi, jangan pernah meremehkan urusan jalan. Kalau perlu siapkan anggaran sangat besar untuk pembenahan jalan daripada ambisi membuat gedung-gendung pencakar langit yang efeknya tidak langsung untuk masyarakat. (kritik dan masukan di: abdulmuntholib14)

Dalam beberapa hari ini, di sejumlah grup WhatsApp yang saya ikuti, ramai pengaduan soal kondisi jalan berlubang. Belum di grup media sosial yang lain. Itu terjadi di sejumlah titik. Baik di Kota Malang dan di Kabupaten Malang. (Belum mendengar ada pengaduan di Kota Batu).
Komentar dalam grup itu ada yang marah, mengkritik pemerintah, termasuk mencaci sebuah pabrik yang dianggap tidak peduli dengan kondisi jalan raya di sekitarnya rusak parah. Padahal kuat dugaan, penyumbang terbesar kerusakan jalan itu truk-truk yang keluar masuk pabrik tersebut.

Sebenarnya, urusan jalan rusak ini bukan hal baru. Hampir setiap tahun selalu sama. Bahkan itu terjadi bertahun-tahun. Karena itu, setiap pemerintah selalu menyediakan anggaran khusus untuk pemeliharaan. Tentu beda daerah, tidak sama anggaran yang disediakan. Di Kabupaten Malang misalnya, tahun 2021 lalu menyediakan Rp 50 miliar untuk pemeliharaan jalan. Sementara di Kota Malang menganggarkan Rp 3 miliar. Kenapa berbeda? Karena kondisi dan jumlah panjang jalan berbeda.

Kabupaten Malang, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), memiliki jalan dengan panjang 1.635,70 kilometer. Sedangkan Kota Malang memiliki jalan dengan panjang 1,221,9 kilometer.
Sebenarnya, kalau mengacu pada data BPS tahun 2018, Pemkab Malang sudah menekan angka kerusakan jalan level berat dari 295 kilometer pada 2017 tersisa tinggal 265 kilometer. Ini jalan yang rusaknya kategori parah. (BPS belum update data tahun setelahnya).
Begitu pula dengan di Kota Malang. Pada tahun 2020 ada jalan rusak berat sepanjang 19,8 kilometer, menyusut tinggal 14,9 kilometer. Dari sini artinya ikhtiar mengurangi kerusakan jalan sudah dilakukan. Hanya memang belum maksimal.

Tuntutan masyarakat itu sebenarnya sederhana. Tidak muluk-muluk. Yang penting jalan jangan rusak. Jangan sampai berlubang yang membahayakan pengendara. Kalau pun ada yang rusak sesegera mungkin ditambal. Jangan menunggu sampai ada korban. Masyarakat juga tidak pernah mau tahu, apakah status jalan milik negara, punya k provinsi, milik kabupaten/kota maupun jalan non-status.
Lalu dananya gimana?

Semua menyadari, memang tidak segampang mengerdipkan mata bagi pemda menggelontorkan dana. Karena anggaran yang keluar harus berbasis perencanaan. Sementara jalan rusak tidak pernah direncanakan. Tapi kan sudah ada anggaran pemeliharaan. Kan sudah ada dana taktis. Kalau pun anggaran tidak cukup, bukan berarti ada ”pembiaran” jalan rusak parah berbulan-bulan.

Inilah yang terkadang menjadi dilema. Namun bukan berarti tidak ada solusi. Senyampang ada keterlibatan masyarakat, akan ada pintu keluar dari problem tersebut. Maka, dulu di Kota Malang sempat ada tim reaksi cepat penanganan jalan rusak. Tugas mereka memelototi jalan-jalan yang membahayakan pengendara. Dari hasil pantauan tim tersebut, jika ada jalan rusak, dengan cepat dilakukan pembenahan. Namun entah mengapa, cukup lama tidak terdengar aktivitas tim tersebut. Sehingga ketika ada lubang di mana-mana, respons-nya sangat lama. Bahkan berbulan-bulan baru ditangani.

Urusan jalan ini tidak bisa dianggap sepele. Ini kepentingan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Roda ekonomi juga bisa bergerak lebih cepat kala aksesnya mudah. Kondisi jalan yang baik juga bisa menjadi rapor positif pemerintah. Wajah kota atau kabupaten itu diawali dari seberapa mulus jalan rayanya. Bukan seberapa banyak proyek prestisiusnya. Bahkan, tidak itu saja, jalan yang mulus bisa menjadi modal politik kepala daerah. Tidak perlu janji yang ndakik-ndakik, senyampang sudah ada bukti jalan-jalan yang bagus, masyarakat sudah paham harus memilih siapa. Sebaliknya, sebagus apapun visi kampanye bagi kepala daerah yang ingin mencalonkan lagi, tapi kalau mengurus jalan saja tidak mampu, jangan banyak berharap dapat suara rakyat. Tak heran jika selama ini, kerap dilakukan pembenahan jalan di berbagai titik menjelang pilkada. Karena “strategi” tersebut cukup efektif merebut hati rakyat. Sekali lagi, jangan pernah meremehkan urusan jalan. Kalau perlu siapkan anggaran sangat besar untuk pembenahan jalan daripada ambisi membuat gedung-gendung pencakar langit yang efeknya tidak langsung untuk masyarakat. (kritik dan masukan di: abdulmuntholib14)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/