alexametrics
22.7 C
Malang
Thursday, 26 May 2022

Belanja Negara Dukung Perbaikan Arah Pertumbuhan Ekonomi

Covid-19 adalah kejadian yang unprecendented dan extra ordinary sebagai krisis kesehatan yang sangat serius. Kondisi ini memberikan dampak ekonomi yang besar, ditandai dengan arus modal keluar di awal pandemi, penurunan pertumbuhan ekonomi, bisnis terhambat, dan meningkatnya pengangguran karena menurun/terhambatnya aktivitas ekonomi. Karenanya, pemerintah perlu memberikan respon yang cepat dan luar biasa untuk penanganan kesehatan, ekonomi maupun sektor keuangan yang terdampak. Perlu sinergi dari seluruh instrument kebijakan ekonomi baik yang mengelola kebijakan moneter, keuangan maupun fiskal.

Kebijakan fiskal memiliki peran yang penting dan strategis dalam menangani covid-19. Penerbitan Perppu No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020 menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam mengambil extraordinary measure untuk menghadapi covid-19. Respon cepat berupa perubahan APBN 2020 dengan terbitnya Perpres 54/2020 dan Perpres 72/2020, pemerintah melebarkan defisit ke 6,34% dari PDB sebagai langkah extraordinary menghadapi covid-19. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran belanja untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 sebesar Rp.695,2 Trilyun (4,2% dari PDB) untuk mempercepat penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Pelebaran Defisit APBN 2020 memerlukan sumber pembiayaan tambahan yang dilakukan melalui skema burden sharing bersama Bank Indonesia secara akuntabel, terukur dan transparan.

APBN 2020 bekerja keras untuk rakyat agar dapat bangkit kembali menuju pemulihan ekonomi, yang difokuskan pada penanganan kesehatan dan dampak covid-19 terhadap masyarakat dan dunia usaha. Sumber dari Kementerian keuangan, menyatakan Pendapatan Negara di akhir 2020 terkontraksi 16,7% dibandingan tahun 2019. Penerimaan perpajakan lebih rendah akibat dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan stimulus perpajakan oleh dunia usaha. Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai masih relatif lebih baik didukung kebijakan tarif cukai dan pengendalian rokok illegal. Sedangkan Realisasi PNBP masih melebihi target karena ditopang oleh harga komoditas yang membaik di akhir tahun 2020.

Realisasi belanja Negara di akhir tahun 2020 sebesar Rp2.589,9 Trilyun tumbuh 12,2% dari realisasi tahun 2019 sebagai akibat kebijakan countercyclical dalam rangka mendukung penanganan covid-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi. Realisasi program PEN di tahun 2020 cukup optimal mencapai Rp579,8 Trilyun (83,4% dari pagu Rp695,2 Trilyun). Program PEN dinilai berhasil menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan serta mencegah pemburukan yang semakin dalam bagi UMKM dan dunia usaha.

Defisit APBN tahun 2020 masih dapat dikendalikan sebesar 6,09% dari PDB (dibawah target yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020 sebesar 6,34%). Selain itu masih terdapat SILPA Rp.234,7 Trilyun yang didalamnya termasuk Rp66,75 Trilyun untuk dukungan dunia usaha melalui perbankan, serta Rp50,9 Trilyun akan di carry over untuk penanganan kesehatan dan PEN lainnya di tahun 2021. Melalui pelebaran defisit APBN 2020 hingga 6,09% PDB, realisasi belanja Negara sebesar Rp.2.589,9 Trilyun termasuk didalamnya realisasi PEN Rp 579,8 Trilyun, Negara hadir mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dalam pelaksanaan APBN di tahun 2020 dinilai cukup efektif dalam menangani pandemik covid-19.

Pada tahun 2021, APBN dan kebijakan fiskal melanjutkan perannya sebagai alat pendorong yang digunakan secara optimal untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi berkelanjutan. APBN 2021 diarahkan bersifat ekspansif dan konsolidatif yang berfokus pada upaya mendukung percepatan pemulihan dan penguatan reformasi.

Sumber Kementerian Keuangan, APBN 2021, Belanja Negara ditetapkan Rp2,750 Trilyun, termasuk didalamnya anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sebesar RP.699,43 Trilyun. Anggaran PEN 2021 meningkat 20,63% dari realisasi anggaran PEN 2020, yang diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional untuk dapat membantu mengatasi pandemi covid-19. Anggaran PEN 2021 berfokus pada lima bidang : kesehatan Rp.176,3 Trilyun; perlindungan social Rp157,4 Trilyun; Dukungan UMUM dan pembiayaan korporasi Rp184,8 Trilyun; Insentif Usaha dan pajak Rp58,5 Trilyun; dan Program Prioritas Rp122,4 Trilyun. Realisasi PEN 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 telah mencapai Rp183,98 Trilyun atau 26,3% dari pagu Rp699,43 Trilyun. Proyeksi Defisit APBN 2021 adalah 5,7% terhadap PDB, sedangkan pertumbuhan ekonomi diproyeksi bertumbuh 5,0% (4,5 – %,3%).

Saat ini belanja negara menjadi salah satu tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hai ini bisa terlihat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang terus membaik sejak Indonesia dinyatakan mengalami pandemi covid19 di pertengahan Maret 2020 oleh Presiden RI. Pada Triwulan I 2020 pertumbuhan ekonomi nasional masih positif 2,97%, namun akibat pandemi covid19 diakhir Triwulan II 2020 pertumbuhan ekonomi langsung anjlok hingga minus 5,32%. Dengan penerapan kebijakan fiskal yang tepat, sinergi yang dibangun dengan para pemangku kepentingan pengendali kebijakan ekonomi dan dukungan seluruh rakyat Indonesia yang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, maka pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus bertumbuh ke arah yang semakin baik. Di triwulan III 2020 pertumbuhan ekonomi minus 3,47%, berlanjut minus 2,19% di akhir triwulan IV 2020 dan terakhir minus 0,74% di akhir periode Triwulan I 2021.

Perbaikan arah pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan komsumsi belanja pemerintah yang terus meningkat secara signifikan melalui kebijakan countercyclical dan akselerasi belanja APBN. Pengaruhnya, Konsumsi rumah tangga mulai menunjukan perbaikan meskipun masih berada di zona negatif. Ini terutama dominan didukung oleh belanja perlindungan sosial yang meningkat tajam. Kinerja belanja pemerintah pusat melalui belanja bansos dan belanja barang yang naik signifikan, utamanya untuk program PEN, Perlindungan sosial, PIP, KIP Kuliah, PBI JKN, bantuan pelaku usaha mikrio serta bantuan upah/gaji mendorong pertumbuhan ekonomi kita terus mengalami perbaikan.

Secara teknis kita memang telah masuk resesi, tetapi indikator perekonomian terus menunjukan perbaikan dan recovery ke arah positif. Melihat trend yang terus membaik ini, kita berharap seluruh pemangku kepentingan yang mengelola Belanja Negara melalui APBN/APBD maupun para pengelola program PEN dapat terus mengakselerasi realisasi belanjanya secara tepat dan kita sangat optimis bahwa di tahun 2021 kita akan kembali mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif sesuai target yang diproyeksikan. Mari bersama mengawal pemulihan kesehatan untuk kebangkitan ekonomi.

Kontributor : Teddy – Kepala KPPN Malang

Covid-19 adalah kejadian yang unprecendented dan extra ordinary sebagai krisis kesehatan yang sangat serius. Kondisi ini memberikan dampak ekonomi yang besar, ditandai dengan arus modal keluar di awal pandemi, penurunan pertumbuhan ekonomi, bisnis terhambat, dan meningkatnya pengangguran karena menurun/terhambatnya aktivitas ekonomi. Karenanya, pemerintah perlu memberikan respon yang cepat dan luar biasa untuk penanganan kesehatan, ekonomi maupun sektor keuangan yang terdampak. Perlu sinergi dari seluruh instrument kebijakan ekonomi baik yang mengelola kebijakan moneter, keuangan maupun fiskal.

Kebijakan fiskal memiliki peran yang penting dan strategis dalam menangani covid-19. Penerbitan Perppu No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020 menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam mengambil extraordinary measure untuk menghadapi covid-19. Respon cepat berupa perubahan APBN 2020 dengan terbitnya Perpres 54/2020 dan Perpres 72/2020, pemerintah melebarkan defisit ke 6,34% dari PDB sebagai langkah extraordinary menghadapi covid-19. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran belanja untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 sebesar Rp.695,2 Trilyun (4,2% dari PDB) untuk mempercepat penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Pelebaran Defisit APBN 2020 memerlukan sumber pembiayaan tambahan yang dilakukan melalui skema burden sharing bersama Bank Indonesia secara akuntabel, terukur dan transparan.

APBN 2020 bekerja keras untuk rakyat agar dapat bangkit kembali menuju pemulihan ekonomi, yang difokuskan pada penanganan kesehatan dan dampak covid-19 terhadap masyarakat dan dunia usaha. Sumber dari Kementerian keuangan, menyatakan Pendapatan Negara di akhir 2020 terkontraksi 16,7% dibandingan tahun 2019. Penerimaan perpajakan lebih rendah akibat dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan stimulus perpajakan oleh dunia usaha. Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai masih relatif lebih baik didukung kebijakan tarif cukai dan pengendalian rokok illegal. Sedangkan Realisasi PNBP masih melebihi target karena ditopang oleh harga komoditas yang membaik di akhir tahun 2020.

Realisasi belanja Negara di akhir tahun 2020 sebesar Rp2.589,9 Trilyun tumbuh 12,2% dari realisasi tahun 2019 sebagai akibat kebijakan countercyclical dalam rangka mendukung penanganan covid-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi. Realisasi program PEN di tahun 2020 cukup optimal mencapai Rp579,8 Trilyun (83,4% dari pagu Rp695,2 Trilyun). Program PEN dinilai berhasil menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan serta mencegah pemburukan yang semakin dalam bagi UMKM dan dunia usaha.

Defisit APBN tahun 2020 masih dapat dikendalikan sebesar 6,09% dari PDB (dibawah target yang ditetapkan dalam Perpres 72/2020 sebesar 6,34%). Selain itu masih terdapat SILPA Rp.234,7 Trilyun yang didalamnya termasuk Rp66,75 Trilyun untuk dukungan dunia usaha melalui perbankan, serta Rp50,9 Trilyun akan di carry over untuk penanganan kesehatan dan PEN lainnya di tahun 2021. Melalui pelebaran defisit APBN 2020 hingga 6,09% PDB, realisasi belanja Negara sebesar Rp.2.589,9 Trilyun termasuk didalamnya realisasi PEN Rp 579,8 Trilyun, Negara hadir mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dalam pelaksanaan APBN di tahun 2020 dinilai cukup efektif dalam menangani pandemik covid-19.

Pada tahun 2021, APBN dan kebijakan fiskal melanjutkan perannya sebagai alat pendorong yang digunakan secara optimal untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi berkelanjutan. APBN 2021 diarahkan bersifat ekspansif dan konsolidatif yang berfokus pada upaya mendukung percepatan pemulihan dan penguatan reformasi.

Sumber Kementerian Keuangan, APBN 2021, Belanja Negara ditetapkan Rp2,750 Trilyun, termasuk didalamnya anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sebesar RP.699,43 Trilyun. Anggaran PEN 2021 meningkat 20,63% dari realisasi anggaran PEN 2020, yang diharapkan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional untuk dapat membantu mengatasi pandemi covid-19. Anggaran PEN 2021 berfokus pada lima bidang : kesehatan Rp.176,3 Trilyun; perlindungan social Rp157,4 Trilyun; Dukungan UMUM dan pembiayaan korporasi Rp184,8 Trilyun; Insentif Usaha dan pajak Rp58,5 Trilyun; dan Program Prioritas Rp122,4 Trilyun. Realisasi PEN 2021 sampai dengan 21 Mei 2021 telah mencapai Rp183,98 Trilyun atau 26,3% dari pagu Rp699,43 Trilyun. Proyeksi Defisit APBN 2021 adalah 5,7% terhadap PDB, sedangkan pertumbuhan ekonomi diproyeksi bertumbuh 5,0% (4,5 – %,3%).

Saat ini belanja negara menjadi salah satu tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hai ini bisa terlihat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang terus membaik sejak Indonesia dinyatakan mengalami pandemi covid19 di pertengahan Maret 2020 oleh Presiden RI. Pada Triwulan I 2020 pertumbuhan ekonomi nasional masih positif 2,97%, namun akibat pandemi covid19 diakhir Triwulan II 2020 pertumbuhan ekonomi langsung anjlok hingga minus 5,32%. Dengan penerapan kebijakan fiskal yang tepat, sinergi yang dibangun dengan para pemangku kepentingan pengendali kebijakan ekonomi dan dukungan seluruh rakyat Indonesia yang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, maka pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus bertumbuh ke arah yang semakin baik. Di triwulan III 2020 pertumbuhan ekonomi minus 3,47%, berlanjut minus 2,19% di akhir triwulan IV 2020 dan terakhir minus 0,74% di akhir periode Triwulan I 2021.

Perbaikan arah pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan komsumsi belanja pemerintah yang terus meningkat secara signifikan melalui kebijakan countercyclical dan akselerasi belanja APBN. Pengaruhnya, Konsumsi rumah tangga mulai menunjukan perbaikan meskipun masih berada di zona negatif. Ini terutama dominan didukung oleh belanja perlindungan sosial yang meningkat tajam. Kinerja belanja pemerintah pusat melalui belanja bansos dan belanja barang yang naik signifikan, utamanya untuk program PEN, Perlindungan sosial, PIP, KIP Kuliah, PBI JKN, bantuan pelaku usaha mikrio serta bantuan upah/gaji mendorong pertumbuhan ekonomi kita terus mengalami perbaikan.

Secara teknis kita memang telah masuk resesi, tetapi indikator perekonomian terus menunjukan perbaikan dan recovery ke arah positif. Melihat trend yang terus membaik ini, kita berharap seluruh pemangku kepentingan yang mengelola Belanja Negara melalui APBN/APBD maupun para pengelola program PEN dapat terus mengakselerasi realisasi belanjanya secara tepat dan kita sangat optimis bahwa di tahun 2021 kita akan kembali mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif sesuai target yang diproyeksikan. Mari bersama mengawal pemulihan kesehatan untuk kebangkitan ekonomi.

Kontributor : Teddy – Kepala KPPN Malang

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/