alexametrics
24.3 C
Malang
Monday, 23 May 2022

UMKM dan Koperasi Wajib Dominan di Bumi Pertiwi

BEBERAPA waktu lalu, seniman Sujiwo Tejo dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di salah satu TV swasta bertanya dengan nada menggugat. Apa betul Pancasila itu ada? Di mana keberadaannya? Lantas, apa wujud yang dirasakan rakyatnya? Demikian juga saya saat ini bertanya koperasi itu masih ada atau tidak? Koperasi yang dicantumkan di regulasi tertinggi kita yang harusnya mendominasi perekonomian kita, bukan malah BUMN atau BUMD ataupun pengusaha swasta ataupun investor asing. Sungguh memprihatinkan!

Wajah buruk koperasi tampak jelas sekali sejak Bung Hatta (Ir Mohammad Hatta) menggagas berdirinya koperasi dan sejak merdeka hingga kini. Apa karena di negeri ini ada Kementerian Koperasi Republik Indonesia hingga Dinas Koperasi dan UKM di kabupaten/kota sehingga koperasi ini seakan mati suri dan dibuat tidak berdaya. Banyak kok negara yang koperasinya maju dan hebat serta mendominasi perekonomian ritel, perbankan, perdagangannya tanpa harus ada kementerian koperasi yang mengaturnya.

Jangan-jangan karena ada Kementerian Koperasi itu membuat koperasi di negeri ini terkubur dalam-dalam sebagai sokoguru ekonomi kita. Di negara kapitalis, yang terjadi justru lebih maju ekonomi gotong royongnya ketimbang Indonesia yang negara Pancasila dengan falsafah hidup ekonominya gotong royong dengan wadah koperasinya
Forum Rektor Indonesia (FRI) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Revitalisasi Ekonomi Pancasila dan saya anggota tim penyusunnya, kami susun di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) di Jogja bersama pakar-pakar ekonomi dan perbankan seperti Fuad Bawazier, Enny Sri Hartini Direktur INDEF, Aviliani selaku pengamat ekonomi nasional hasilnya sudah kami serahkan kepada Presiden Jokowi.

Formulasi Ekonomi Pancasila saat konvensi FRI di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada 15 Februari 2018 disaksikan Kemenristek Dikti saat itu dijabat Prof Mohammad Nasir. Melihat isi UU Omnibus Law tampak telah sejalan dengan prinsip revitalisasi ekonomi Pancasila yang sudah kami susun.
Sementara itu, Duta Besar (Dubes) keliling untuk Selandia Baru dan Pasifik, Tantowi Yahya, 19 Februari 2020 datang ke Universitas Ma Chung Malang dan dialog dengan kami: di Selandia Baru semua bisnis (perbankan, supermall, pertanian, perkebunan, perdagangan, produksi, distribusi, pemasaran, dan supplier susu sapi dan daging sapi) semua dikuasai oleh koperasi dan kaum pemuda milenial aktif di dalamnya tanpa ada kementerian koperasi di sana dan kesenjangan ekonomi pun tidak terjadi.

Waspadai Potensi Munculnya Korporasi Berbaju Koperasi
(Apresiasi dan Kritisi UU Cipta Kerja No 11 tahun 2021)
KOPERASI merupakan kumpulan orang/badan (badan hukum untuk koperasi sekunder) karena kepentingan bersama untuk kesejahteraan bersama, bukan kumpulan beberapa kapitalis/pemilik modal utk mengeksplorasi perekonomian. Jati diri koperasi dari anggota untuk anggota oleh anggota dan untuk anggota dengan tetap diperjuangkan agar koperasi benar menjadi sokoguru perekonomian nasional yang wajib menguasai 50 persen perdagangan, sektor perbankan sektor riil sektor pertanian peternakan, industri, industri pariwisata.

UU Omnibus Law sisi lain menguntungkan bagi klaster koperasi & UMKM karena banyak kemudahan baik dari aspek perizinan, akses pasar, dan sisi kemitraan. UU ini kata koperasi disebut sebanyak 114 kali dan UMKM sebanyak 126 kali. Pasal 86 yang mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan perubahan koperasi primer dapat dibentuk paling sedikit oleh 9 orang. Lalu berikutnya koperasi sekunder dapat dibentuk oleh paling sedikit tiga koperasi. Gembiranya semakin banyak koperasi kontribusi dibanyak aspek. Perlu diwaspadai bisa jadi koperasi dibentuk untuk kesejahteraan hanya 9 orang saja pemilik modal pendirinya. Jika koperasi primer yang 9 orang tadi sepakat mendirikan 3 koperasi berbadan hukum maka mereka dapat buat koperasi sekunder dan bisa menguasai hajat orang banyak di berbagai sektor bisnis maka terciptalah konglomerasi berbaju koperasi (baca: Pasal 43 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Ini yang kita sebut koperasi 9 naga (9 orang pemodal besar bersepakat membangun koperasi).
Ini peluang besar koperasi berekspansi dengan strategi modern, seperti digitalisasi, tenaga pemasar profesional, dan iklan meluas. Kalau koperasi berpraktik usaha simpan pinjam sebagaimana perbankan dipersilakan asal jangan jadi bank gelap/rentenir yang berbaju koperasi (bunga 36 persen/tahun, 3 menit cair, dan seterusnya) semua orang bisa tiba-tiba jadi anggota tanpa rapat anggota dan hal ini tidak pernah diberantas yang merusak citra jati diri koperasi. Jika koperasi simpan pinjam berjalan dengan baik dan bisa menyejahterakan angotanya secara masif maka bank umum bakal tersaingi, memperbaiki diri, atau bahkan bisa mati.
Jika koperasi berjalan dan profesional kenapa harus dibangun oleh bank daerah yang sahamnya dipegang oleh para kepala-kepala daerah, mengapa tidak diserahkan untuk dikelola guna membesarkan koperasi dan diawasi kompetensi dan profesionalitasnya. Sementara Revolusi Perbankan sangat penting untuk mendukung perkembangan UMKM kita.
Sementara Pasal 90: Usaha besar dan BUMN wajib berhubungan dengan koperasi dan UMKM dalam sebuah kemitraan yang strategis. Ini sangat strategis dan perlu ketegasan pemerintah utamanya di lapangan. Contohnya Pertamina punya anak angkat UMKM industri pembuatan tahu tempe, tapi karyawannya saja tidak makan tahu tempe, kenapa tidak Pertamina jadi bapak angkat UMKM yang memproduksi barang yang dibutuhkan rutin oleh Pertamina, misal kaleng/kemasan untuk produk Pertamina yang di-supply UMKM/koperasi dengan standardisasi mutu dan kapasitas dari pada Pertamina dirikan anak, cucu, cicit usahanya untuk kebutuhan tersebut yang penuh dengan perilaku in-fisiensi/biaya tinggi.
Pasal 97: Pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen produk dan jasa usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini loncatan luar biasa untuk bangkitnya UMKM dan koperasi.
Pasal 53A ayat 2: Pengusahaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan lahan pada jalan tol paling sedikit 30 persen dari total luas lahan area komersial untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Pemerintah daerah melalui perda-perdanya segera mengeksekusi nyata di daerahnya masing-masing atas kontribusi UMKM dan koperasi secara terukur. Di sisi lain urgensi agar regenerasi pelaku UMKM dan koperasi dari orang tua bergeser ke kaum milenial yang paham digitalisasi, e-comerce, internet of think, kreatif, dan inovatif.

Mari kita semua: anggota DPR RI hingga DPRD daerah, para pengamat/akademisi, media massa, ikut mengawal UU Omnibus Law dengan cita-cita besarnya dan tingkatkan rasa optimisme serta kembangkan politik harapan bukan politik ketakutan. Saatnya UMKM-IKM dan koperasi menjadi sokoguru ekonomi Indonesia.

Oleh:

Associate Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring SE., M.Si*
(Pengamat ekonomi kerakyatan, pelaku koperasi, serta menjabat sebagai rektor Universitas Ma Chung Kota Malang)

BEBERAPA waktu lalu, seniman Sujiwo Tejo dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di salah satu TV swasta bertanya dengan nada menggugat. Apa betul Pancasila itu ada? Di mana keberadaannya? Lantas, apa wujud yang dirasakan rakyatnya? Demikian juga saya saat ini bertanya koperasi itu masih ada atau tidak? Koperasi yang dicantumkan di regulasi tertinggi kita yang harusnya mendominasi perekonomian kita, bukan malah BUMN atau BUMD ataupun pengusaha swasta ataupun investor asing. Sungguh memprihatinkan!

Wajah buruk koperasi tampak jelas sekali sejak Bung Hatta (Ir Mohammad Hatta) menggagas berdirinya koperasi dan sejak merdeka hingga kini. Apa karena di negeri ini ada Kementerian Koperasi Republik Indonesia hingga Dinas Koperasi dan UKM di kabupaten/kota sehingga koperasi ini seakan mati suri dan dibuat tidak berdaya. Banyak kok negara yang koperasinya maju dan hebat serta mendominasi perekonomian ritel, perbankan, perdagangannya tanpa harus ada kementerian koperasi yang mengaturnya.

Jangan-jangan karena ada Kementerian Koperasi itu membuat koperasi di negeri ini terkubur dalam-dalam sebagai sokoguru ekonomi kita. Di negara kapitalis, yang terjadi justru lebih maju ekonomi gotong royongnya ketimbang Indonesia yang negara Pancasila dengan falsafah hidup ekonominya gotong royong dengan wadah koperasinya
Forum Rektor Indonesia (FRI) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Revitalisasi Ekonomi Pancasila dan saya anggota tim penyusunnya, kami susun di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) di Jogja bersama pakar-pakar ekonomi dan perbankan seperti Fuad Bawazier, Enny Sri Hartini Direktur INDEF, Aviliani selaku pengamat ekonomi nasional hasilnya sudah kami serahkan kepada Presiden Jokowi.

Formulasi Ekonomi Pancasila saat konvensi FRI di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada 15 Februari 2018 disaksikan Kemenristek Dikti saat itu dijabat Prof Mohammad Nasir. Melihat isi UU Omnibus Law tampak telah sejalan dengan prinsip revitalisasi ekonomi Pancasila yang sudah kami susun.
Sementara itu, Duta Besar (Dubes) keliling untuk Selandia Baru dan Pasifik, Tantowi Yahya, 19 Februari 2020 datang ke Universitas Ma Chung Malang dan dialog dengan kami: di Selandia Baru semua bisnis (perbankan, supermall, pertanian, perkebunan, perdagangan, produksi, distribusi, pemasaran, dan supplier susu sapi dan daging sapi) semua dikuasai oleh koperasi dan kaum pemuda milenial aktif di dalamnya tanpa ada kementerian koperasi di sana dan kesenjangan ekonomi pun tidak terjadi.

Waspadai Potensi Munculnya Korporasi Berbaju Koperasi
(Apresiasi dan Kritisi UU Cipta Kerja No 11 tahun 2021)
KOPERASI merupakan kumpulan orang/badan (badan hukum untuk koperasi sekunder) karena kepentingan bersama untuk kesejahteraan bersama, bukan kumpulan beberapa kapitalis/pemilik modal utk mengeksplorasi perekonomian. Jati diri koperasi dari anggota untuk anggota oleh anggota dan untuk anggota dengan tetap diperjuangkan agar koperasi benar menjadi sokoguru perekonomian nasional yang wajib menguasai 50 persen perdagangan, sektor perbankan sektor riil sektor pertanian peternakan, industri, industri pariwisata.

UU Omnibus Law sisi lain menguntungkan bagi klaster koperasi & UMKM karena banyak kemudahan baik dari aspek perizinan, akses pasar, dan sisi kemitraan. UU ini kata koperasi disebut sebanyak 114 kali dan UMKM sebanyak 126 kali. Pasal 86 yang mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan perubahan koperasi primer dapat dibentuk paling sedikit oleh 9 orang. Lalu berikutnya koperasi sekunder dapat dibentuk oleh paling sedikit tiga koperasi. Gembiranya semakin banyak koperasi kontribusi dibanyak aspek. Perlu diwaspadai bisa jadi koperasi dibentuk untuk kesejahteraan hanya 9 orang saja pemilik modal pendirinya. Jika koperasi primer yang 9 orang tadi sepakat mendirikan 3 koperasi berbadan hukum maka mereka dapat buat koperasi sekunder dan bisa menguasai hajat orang banyak di berbagai sektor bisnis maka terciptalah konglomerasi berbaju koperasi (baca: Pasal 43 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Ini yang kita sebut koperasi 9 naga (9 orang pemodal besar bersepakat membangun koperasi).
Ini peluang besar koperasi berekspansi dengan strategi modern, seperti digitalisasi, tenaga pemasar profesional, dan iklan meluas. Kalau koperasi berpraktik usaha simpan pinjam sebagaimana perbankan dipersilakan asal jangan jadi bank gelap/rentenir yang berbaju koperasi (bunga 36 persen/tahun, 3 menit cair, dan seterusnya) semua orang bisa tiba-tiba jadi anggota tanpa rapat anggota dan hal ini tidak pernah diberantas yang merusak citra jati diri koperasi. Jika koperasi simpan pinjam berjalan dengan baik dan bisa menyejahterakan angotanya secara masif maka bank umum bakal tersaingi, memperbaiki diri, atau bahkan bisa mati.
Jika koperasi berjalan dan profesional kenapa harus dibangun oleh bank daerah yang sahamnya dipegang oleh para kepala-kepala daerah, mengapa tidak diserahkan untuk dikelola guna membesarkan koperasi dan diawasi kompetensi dan profesionalitasnya. Sementara Revolusi Perbankan sangat penting untuk mendukung perkembangan UMKM kita.
Sementara Pasal 90: Usaha besar dan BUMN wajib berhubungan dengan koperasi dan UMKM dalam sebuah kemitraan yang strategis. Ini sangat strategis dan perlu ketegasan pemerintah utamanya di lapangan. Contohnya Pertamina punya anak angkat UMKM industri pembuatan tahu tempe, tapi karyawannya saja tidak makan tahu tempe, kenapa tidak Pertamina jadi bapak angkat UMKM yang memproduksi barang yang dibutuhkan rutin oleh Pertamina, misal kaleng/kemasan untuk produk Pertamina yang di-supply UMKM/koperasi dengan standardisasi mutu dan kapasitas dari pada Pertamina dirikan anak, cucu, cicit usahanya untuk kebutuhan tersebut yang penuh dengan perilaku in-fisiensi/biaya tinggi.
Pasal 97: Pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen produk dan jasa usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini loncatan luar biasa untuk bangkitnya UMKM dan koperasi.
Pasal 53A ayat 2: Pengusahaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan lahan pada jalan tol paling sedikit 30 persen dari total luas lahan area komersial untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Pemerintah daerah melalui perda-perdanya segera mengeksekusi nyata di daerahnya masing-masing atas kontribusi UMKM dan koperasi secara terukur. Di sisi lain urgensi agar regenerasi pelaku UMKM dan koperasi dari orang tua bergeser ke kaum milenial yang paham digitalisasi, e-comerce, internet of think, kreatif, dan inovatif.

Mari kita semua: anggota DPR RI hingga DPRD daerah, para pengamat/akademisi, media massa, ikut mengawal UU Omnibus Law dengan cita-cita besarnya dan tingkatkan rasa optimisme serta kembangkan politik harapan bukan politik ketakutan. Saatnya UMKM-IKM dan koperasi menjadi sokoguru ekonomi Indonesia.

Oleh:

Associate Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring SE., M.Si*
(Pengamat ekonomi kerakyatan, pelaku koperasi, serta menjabat sebagai rektor Universitas Ma Chung Kota Malang)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/