alexametrics
26.5 C
Malang
Wednesday, 18 May 2022

Tangan Pemda

Beberapa hari lalu, beredar poster ”Kami Grebek Warungmu!” di media sosial (medsos). Di dalam poster itu bertuliskan, mereka akan belanja di warung-warung warga, kemudian nasinya dibagikan kepada penderita Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri (Isoman). Jika gerakan yang diinisiasi oleh dr Gamal Albinsaid, eks jubir pasangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 lalu itu terealisasi, maka ada dua masalah yang terselesaikan. Yakni masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi. Penuntasan dua masalah ini sejatinya menjadi tugas pemerintah atau eksekutif.

Ekonomi pulih karena warung-warung yang selama PPKM ini sepi, kini mereka mendapatkan konsumen lagi. Tentu saja, besar kecilnya ekonomi yang pulih tergantung seberapa banyak warung yang mendapatkan order dari mereka. Sedang manfaat untuk sektor kesehatan, pasien isoman yang kesulitan makan, bakal terbantu dari gerakan ini.
Ide membentuk gerakan ”Grebek Warung” ini tergolong baru, meski bukan gerakan pertama dalam aksi solidaritas Covid-19. Jauh sebelum gerakan ini muncul, jagad medsos sudah dijejali aksi solidaritas Covid-19, terutama di grup-grup whatsapp. Aksi solidaritas itu dibentuk berdasarkan kesamaan sekolah, kesamaan organisasi, kesamaan domisili, hingga kesamaan perusahaan.

Salah satu grup yang dibentuk berdasarkan kesamaan perusahaan adalah K11B Foundation. Anggotanya adalah para karyawan yang bernaung dalam satu perusahaan media di Kota Malang itu. Juga ada grup sesama alumni SMP, sesama alumni SMA, alumnus kampus, dan beberapa grup lainnya.

Meski motif pembentukannya beragam, namun tujuannya satu: membantu sesama teman yang terpapar Covid-19. Mereka menggalang dana dari internal grup, kemudian disumbangkan kepada salah satu anggota yang positif korona. Bantuannya itu bisa berupa uang, barang, atau apa pun yang bermanfaat untuk keluarga korban.

Ketika oksigen langka, tidak sedikit komunitas aksi solidaritas yang tergerak mencarikan oksigen. Intinya, mereka ingin memenuhi kebutuhan teman, saudara, dan sanak kerabat yang terpapar Covid-19 tanpa menunggu uluran tangan dari pemerintah.

Saat jumlah pasien isoman melonjak drastis, juga muncul aksi solidaritas yang membentuk grup ”Konsultan Pasien Isoman”. Mereka menyiapkan relawan yang siap melayani konsultasi via whatsapp. Termasuk memandu apa saja yang harus dilakukan penderita di saat isoman.
Mengacu konsep negara ideal yang dicetuskan oleh Montesquieu, sejatinya masyarakat ini menjalankan tugas pemerintah alias tangan pemda. Demi terwujudnya negara ideal, filsuf Prancis yang hidup pada 1689-1755 itu membagi kekuasaan menjadi tiga bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Peran legislatif berperan membuat undang-undang, kemudian eksekutif bertugas menjalankan undang-undang tersebut. Sementara yudikatif mengawasi, apakah eksekutif sudah menjalankan tugasnya sesuai undang-undang atau tidak. Ajaran Montesquieu ini dikenal dengan trias politica. Pembagian kekuasaan ala Montesquieu inilah yang diterapkan di Indonesia.

Di Indonesia, peran legislatif melekat pada DPR/DPRD. Yudikatif diperankan oleh pengadilan, dan eksekutifnya adalah presiden yang dibantu jajaran menteri. Di tingkat lokal, eksekutif diperankan oleh bupati/ wali kota yang dibantu oleh perangkat daerah (PD).

Mengacu konsep Montesquieu, tiga unsur kekuasaan itu bekerja bersama-sama untuk menyejahterakan rakyat. Di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah bertugas melindungi rakyatnya dari ancaman virus korona. Ketika upaya perlindungan jebol dan masyarakat terpapar Covid-19, maka tugas eksekutif adalah meminimalisasi jumlah korban jiwa. Hal itu bisa terwujud jika perawatan optimal.

Tentu saja, perawatan bisa optimal jika semua faktor penunjang tersedia. Mulai fasilitas layanan kesehatan (fasyankes), tenaga kesehatan (nakes), dan peralatan penunjang lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk ketersediaan ventilator di ruang ICU dan oksigen. Kewajiban pemerintah melengkapi fasilitas yang dibutuhkan pasien Covid-19 itu menjadi keniscayaan senyampang anggaran pemerintah cukup. Tapi dengan munculnya aksi solidaritas ini, peran pemerintah dalam menangani pasien Covid-19 dijalankan oleh masyarakat.

Apakah terbentuknya aksi solidaritas melalui medsos ini menandakan pemerintah tidak menjalankan tugasnya? Tentu saja tidak. Tiga Pemda di Malang Raya (Pemkab Malang, Pemkot Malang, Pemkot Batu) sudah mengalokasikan dana ratusan miliar untuk penanganan Covid-19. Pada 2020 lalu misalnya, pemda di Malang Raya menyisihkan anggaran total Rp 666 miliar dari hasil refocusing (pengalihan anggaran) di APBD 2020 lalu. Mungkin tidak semuanya terserap, tapi setidaknya pemerintah sudah berupaya.

Lantas apakah munculnya aksi solidaritas itu menandakan masyarakat tak percaya kepada pemerintah? Sosiolog Emile Durkheim (1858-1917) dalam buku ”Teori Sosiologi Klasik dan Modern” karya Doyle Paul Johnson menjelaskan faktor di balik munculnya aksi solidaritas di masyarakat. Menurut Durkheim, solidaritas adalah perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Jika sudah saling percaya, mereka akan menjadi sahabat, saling hormat menghormati, terdorong untuk bertanggungjawab, dan memerhatikan kepentingan sesamanya.

Jika mengacu pemikiran Durkheim, bisa jadi munculnya aksi solidaritas Covid-19 ini didasari dari perasaan sepenanggungan. Sesama masyarakat mempunyai kepentingan yang sama, yakni terbebas dari pandemi Covid-19. Sehingga ketika ada yang positif covid-19, mereka bahu membantu untuk membantu. Ada yang menyumbang dana, ada pula yang membantu tenaga.

Bisa juga, munculnya aksi solidaritas dipicu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Mereka percaya bahwa pemerintah berjuang ingin mengakhiri pandemi, sehingga masyarakat merasa bertanggungjawab untuk membantu. Itulah yang membuat masyarakat menjalankan peran pemerintah, tanpa mereka sadari.

Apa pun faktor yang memicu tumbuhan aksi solidaritas, semoga pandemi ini segera berakhir. Kehidupan kembali normal seperti semula. Sekolah tatap muka digelar, perekonomian tumbuh, dan rakyat sejahtera.(*)

Beberapa hari lalu, beredar poster ”Kami Grebek Warungmu!” di media sosial (medsos). Di dalam poster itu bertuliskan, mereka akan belanja di warung-warung warga, kemudian nasinya dibagikan kepada penderita Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri (Isoman). Jika gerakan yang diinisiasi oleh dr Gamal Albinsaid, eks jubir pasangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019 lalu itu terealisasi, maka ada dua masalah yang terselesaikan. Yakni masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi. Penuntasan dua masalah ini sejatinya menjadi tugas pemerintah atau eksekutif.

Ekonomi pulih karena warung-warung yang selama PPKM ini sepi, kini mereka mendapatkan konsumen lagi. Tentu saja, besar kecilnya ekonomi yang pulih tergantung seberapa banyak warung yang mendapatkan order dari mereka. Sedang manfaat untuk sektor kesehatan, pasien isoman yang kesulitan makan, bakal terbantu dari gerakan ini.
Ide membentuk gerakan ”Grebek Warung” ini tergolong baru, meski bukan gerakan pertama dalam aksi solidaritas Covid-19. Jauh sebelum gerakan ini muncul, jagad medsos sudah dijejali aksi solidaritas Covid-19, terutama di grup-grup whatsapp. Aksi solidaritas itu dibentuk berdasarkan kesamaan sekolah, kesamaan organisasi, kesamaan domisili, hingga kesamaan perusahaan.

Salah satu grup yang dibentuk berdasarkan kesamaan perusahaan adalah K11B Foundation. Anggotanya adalah para karyawan yang bernaung dalam satu perusahaan media di Kota Malang itu. Juga ada grup sesama alumni SMP, sesama alumni SMA, alumnus kampus, dan beberapa grup lainnya.

Meski motif pembentukannya beragam, namun tujuannya satu: membantu sesama teman yang terpapar Covid-19. Mereka menggalang dana dari internal grup, kemudian disumbangkan kepada salah satu anggota yang positif korona. Bantuannya itu bisa berupa uang, barang, atau apa pun yang bermanfaat untuk keluarga korban.

Ketika oksigen langka, tidak sedikit komunitas aksi solidaritas yang tergerak mencarikan oksigen. Intinya, mereka ingin memenuhi kebutuhan teman, saudara, dan sanak kerabat yang terpapar Covid-19 tanpa menunggu uluran tangan dari pemerintah.

Saat jumlah pasien isoman melonjak drastis, juga muncul aksi solidaritas yang membentuk grup ”Konsultan Pasien Isoman”. Mereka menyiapkan relawan yang siap melayani konsultasi via whatsapp. Termasuk memandu apa saja yang harus dilakukan penderita di saat isoman.
Mengacu konsep negara ideal yang dicetuskan oleh Montesquieu, sejatinya masyarakat ini menjalankan tugas pemerintah alias tangan pemda. Demi terwujudnya negara ideal, filsuf Prancis yang hidup pada 1689-1755 itu membagi kekuasaan menjadi tiga bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Peran legislatif berperan membuat undang-undang, kemudian eksekutif bertugas menjalankan undang-undang tersebut. Sementara yudikatif mengawasi, apakah eksekutif sudah menjalankan tugasnya sesuai undang-undang atau tidak. Ajaran Montesquieu ini dikenal dengan trias politica. Pembagian kekuasaan ala Montesquieu inilah yang diterapkan di Indonesia.

Di Indonesia, peran legislatif melekat pada DPR/DPRD. Yudikatif diperankan oleh pengadilan, dan eksekutifnya adalah presiden yang dibantu jajaran menteri. Di tingkat lokal, eksekutif diperankan oleh bupati/ wali kota yang dibantu oleh perangkat daerah (PD).

Mengacu konsep Montesquieu, tiga unsur kekuasaan itu bekerja bersama-sama untuk menyejahterakan rakyat. Di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah bertugas melindungi rakyatnya dari ancaman virus korona. Ketika upaya perlindungan jebol dan masyarakat terpapar Covid-19, maka tugas eksekutif adalah meminimalisasi jumlah korban jiwa. Hal itu bisa terwujud jika perawatan optimal.

Tentu saja, perawatan bisa optimal jika semua faktor penunjang tersedia. Mulai fasilitas layanan kesehatan (fasyankes), tenaga kesehatan (nakes), dan peralatan penunjang lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk ketersediaan ventilator di ruang ICU dan oksigen. Kewajiban pemerintah melengkapi fasilitas yang dibutuhkan pasien Covid-19 itu menjadi keniscayaan senyampang anggaran pemerintah cukup. Tapi dengan munculnya aksi solidaritas ini, peran pemerintah dalam menangani pasien Covid-19 dijalankan oleh masyarakat.

Apakah terbentuknya aksi solidaritas melalui medsos ini menandakan pemerintah tidak menjalankan tugasnya? Tentu saja tidak. Tiga Pemda di Malang Raya (Pemkab Malang, Pemkot Malang, Pemkot Batu) sudah mengalokasikan dana ratusan miliar untuk penanganan Covid-19. Pada 2020 lalu misalnya, pemda di Malang Raya menyisihkan anggaran total Rp 666 miliar dari hasil refocusing (pengalihan anggaran) di APBD 2020 lalu. Mungkin tidak semuanya terserap, tapi setidaknya pemerintah sudah berupaya.

Lantas apakah munculnya aksi solidaritas itu menandakan masyarakat tak percaya kepada pemerintah? Sosiolog Emile Durkheim (1858-1917) dalam buku ”Teori Sosiologi Klasik dan Modern” karya Doyle Paul Johnson menjelaskan faktor di balik munculnya aksi solidaritas di masyarakat. Menurut Durkheim, solidaritas adalah perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Jika sudah saling percaya, mereka akan menjadi sahabat, saling hormat menghormati, terdorong untuk bertanggungjawab, dan memerhatikan kepentingan sesamanya.

Jika mengacu pemikiran Durkheim, bisa jadi munculnya aksi solidaritas Covid-19 ini didasari dari perasaan sepenanggungan. Sesama masyarakat mempunyai kepentingan yang sama, yakni terbebas dari pandemi Covid-19. Sehingga ketika ada yang positif covid-19, mereka bahu membantu untuk membantu. Ada yang menyumbang dana, ada pula yang membantu tenaga.

Bisa juga, munculnya aksi solidaritas dipicu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Mereka percaya bahwa pemerintah berjuang ingin mengakhiri pandemi, sehingga masyarakat merasa bertanggungjawab untuk membantu. Itulah yang membuat masyarakat menjalankan peran pemerintah, tanpa mereka sadari.

Apa pun faktor yang memicu tumbuhan aksi solidaritas, semoga pandemi ini segera berakhir. Kehidupan kembali normal seperti semula. Sekolah tatap muka digelar, perekonomian tumbuh, dan rakyat sejahtera.(*)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/