alexametrics
30C
Malang
Sunday, 7 March 2021

Opini

Pahami 3 Konteks Ini, Maka Banjir Cepat Teratasi

Mencermati ben­cana banjir di wilayah Kota Malang beberapa hari lalu dan berita Jawa Pos Radar Malang 20 Januari 2021 mem­buat kita semua prihatin dan bahkan tidak ter­bayangkan jauh sebelumnya.

Betapa tidak, Kota Malang yang umumnya menjadi idaman untuk tempat tinggal karena wilayahnya ada di dataran tinggi, ber­hawa sejuk, ideal sebagai kota pen­didikan dan pariwisata, ternyata dilanda bencana banjir di bebe­rapa kawasan (tidak kurang dari 18 titik) di sebagian besar keca­matan yang ada di wilayah kota ini. Selama 2 hari ada 260 rumah terendam, beberapa unit kenda­raan bermotor hanyut, bahkan ada warga yang hilang. Hal serupa juga pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, sekali lagi bahwa ini merupakan keprihatin­an kita semua. Bencana banjir ini dapat ditelaah dari dimensi-dimensi administrasi publik dan pem­bangunan, yaitu: dimensi tata ruang, dimensi permasalahan pembangunan, dan dimensi konteks pem­bangunan.

Dalam dimensi tata ruang (spatial dimensions), fungsi peme­rintah (pemerintah daerah) adalah mengatur dan mengurus penataan ruang hingga kawasan perbatasan atau unit terkecil di wilayahnya (catchment area). Instrumen ini tentu telah ada, karena Pemerintah Kota Malang telah memiliki kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang kota (RDTRK), hingga rencana teknis tata ruang kota (RTRK). Bahkan ditegaskan oleh kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) bahwa pihaknya telah memiliki masterplan untuk penataan drainase di wilayah Kota Malang. Karena itu, se­benarnya yang diperlukan adalah konsistensi dan kecermatan untuk menjamin bahwa kebijak­an RTRW hingga RTRK dapat diimplementasi­kan sebaik-baiknya untuk keper­luan pengen­dalian banjir. Kon­sistensi kebijakan ini perlu melibatkan perangkat daerah terkait, kecamatan, kelurahan, bahkan hingga RT/RW untuk memastikan bahwa penataan ruang telah konsisten dilaksanakan di seluruh catchment area.
Bencana banjir juga dapat ditelaah dalam dimensi per­ma­salah­an pembangunan (problems of development), dimensi ini meliputi 4 (empat) permasalahan. Pertama, masalah fisik (physical problems), ini ternyata merupakan hal mendasar dalam per­masalah­an banjir di Kota Malang. Sebagai­mana terungkap bahwa Kota Malang rawan terjadi banjir karena secara geografis ber­ben­tuk lereng atau cekungan sehingga sangat potensial terjadi genangan (run­off), ditambah lagi terjadinya penyem­pitan sungai, pengu­rangan bantaran sungai, bahkan penu­tupan bantaran sungai untuk carport. Semua ini adalah me­rupakan pemicu ter­jadinya banjir dan runoff di 18 titik wilayah Kota Malang.
Kedua, masalah administrasi (administrative problems) juga merupakan hal yang sangat serius untuk mendapat per­hatian. Penyimpangan terhadap RDTRK dan RTRK, kurangnya pengawasan dan evaluasi baik sebelum, ketika, ataupun setelah pembangunan irigasi dan drainase, ketidakdisiplinan developer untuk membangun kawasan perumahan sesuai perizinan, serta kontrol terhadap drainase dan avur-avur yang ditutup untuk akses jalan mencerminkan banyaknya masalah administrasi ini.
Ketiga, masalah sosial budaya masyarakat (socio-cultural pro­blems), berupa kesadaran akan pentingnya mengamankan saluran irigasi dan drainase untuk men­cegah terjadinya banjir dan runoff masih sangat kurang. Fenomena umum di Kota Malang bahwa saluran sungai semakin hilir semakin mengecil, bahkan akhirnya tertutup untuk berbagai keperluan. Di samping itu juga belum sepenuhnya terdapat kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada aliran sungai. Semua ini men­cerminkan bahwa sosial budaya masyarakat masih merupakan masalah dalam hal pengendalian banjir.
Keempat, masalah politik (politi­cal problems), hal ini menyangkut kepekaan para wakil rakyat untuk mencari solusi masalah banjir, tidak hanya pada titik-titik kawasan banjir tetapi juga pada seluruh wilayah, mengingat keberadaan politisi lokal ini adalah untuk seluruh rakyatnya (for the people, from the people, and by the people). Kebijakan-kebijakan strategis untuk menguatkan kepala daerah dan perangkat daerah dalam menyelesaikan persoalan ini sangatlah diperlukan.
Setelah memetakan 4 per­masalahan di atas, dapat di­identifikasi solusi yang lebih tepat dan spesifik sesuai dengan kon­teksnya (context of development). Dalam administrasi publik dan pembangunan dikenal adanya 3 konteks.
Pertama, konteks administrasi (administrative context), pada dasarnya adalah menyangkut tata kelola pembangunan (governing of development), secara sistemis menyangkut peren­canaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dampaknya terhadap penye­lesaian masalah. Idealnya sebuah perencanaan haruslah diarahkan ke perbaikan (directional growth), perubahan sistem (system cha­nge), dan terencana (planned or intended). Pemerintah kota telah memiliki RTRW hingga RTRK, pertanyaan­nya: sudahkah perencanaan ini mengarah ke perbaikan? Sudah­kah peren­canaan tersebut men­cermati penyelesaian masalah banjir sebagai sebuah sistem? Master­plan yang sudah ada seyogianya bisa menjawab per­tanyaan ini dengan baik. Peren­canaan yang baik seharusnya akan diikuti pula oleh pelaksanaan yang baik, baik dalam bentuk program dan kegiatan yang dievaluasi secara berkala. Kerisauan wali kota tentang menyempitnya sempadan sungai, perlunya program normalisasi, tertutupnya saluran irigasi dan drainase oleh warga, serta perlunya solusi membuat sumur resapan menunjukkan belum terwujudnya perencanaan yang sistemis dan konsisten dengan pelaksanaannya.
Kedua, konteks sosial budaya masyarakat (socio-cultural con­text) sangatlah diperlukan dalam menyelesaikan masalah banjir. Rendahnya kesadaran sebagian warga mengenai pentingnya saluran irigasi, drainase, mem­buang sampah tidak pada tem­patnya, bahkan tidak hanya sampah rumah tangga tetapi juga sampah industri. Ini semua menunjukkan perlunya solusi mengatasi banjir melalui program peningkatan kesadaran masyarakat. Peran perangkat daerah hingga unit terkecil RT/RW, bahkan organisasi sosial lainnya perlu menekankan pada program ini.
Ketiga, konteks politik (political context) untuk mempercepat penyelesaian masalah banjir. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD di antaranya perlu fokus ke penanganan masalah banjir ataupun runoff ini. Jika hasil peng­awasan menuntut perlunya kebijakan khusus dalam mena­ngani banjir, maka dapat dibuat kebijakan berupa perda khusus sebagai pedoman pemerintah daerah untuk lebih memudahkan dalam implementasinya, bahkan mungkin termasuk pengang­garannya. Pendek kata, fungsi legislasi, kontrol, dan peng­anggaran yang dimiliki DPRD perlu juga dioptimalkan untuk mengatasi persoalan ini.
Melalui pendekatan memahami permasalahan secara tepat, kemudian diikuti dengan me­netapkan konteks penyelesaian masalah secara tepat, maka permasalahan banjir di Kota Malang akan lebih cepat teratasi. If there is will there is a way, jika ada kemauan yang tulus ikhlas pasti ada jalan yang terbuka lebar. Tentunya kebersamaan antara pemerintah daerah, pengembang, media, akademisi, dan didukung kesadaran masya­rakat dalam berbagai lapisan merupakan langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah banjir di Kota Malang secara komprehensif. (*)

*Penulis adalah dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya sekaligus Dewan Pakar Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Mencermati ben­cana banjir di wilayah Kota Malang beberapa hari lalu dan berita Jawa Pos Radar Malang 20 Januari 2021 mem­buat kita semua prihatin dan bahkan tidak ter­bayangkan jauh sebelumnya.

Betapa tidak, Kota Malang yang umumnya menjadi idaman untuk tempat tinggal karena wilayahnya ada di dataran tinggi, ber­hawa sejuk, ideal sebagai kota pen­didikan dan pariwisata, ternyata dilanda bencana banjir di bebe­rapa kawasan (tidak kurang dari 18 titik) di sebagian besar keca­matan yang ada di wilayah kota ini. Selama 2 hari ada 260 rumah terendam, beberapa unit kenda­raan bermotor hanyut, bahkan ada warga yang hilang. Hal serupa juga pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, sekali lagi bahwa ini merupakan keprihatin­an kita semua. Bencana banjir ini dapat ditelaah dari dimensi-dimensi administrasi publik dan pem­bangunan, yaitu: dimensi tata ruang, dimensi permasalahan pembangunan, dan dimensi konteks pem­bangunan.

Dalam dimensi tata ruang (spatial dimensions), fungsi peme­rintah (pemerintah daerah) adalah mengatur dan mengurus penataan ruang hingga kawasan perbatasan atau unit terkecil di wilayahnya (catchment area). Instrumen ini tentu telah ada, karena Pemerintah Kota Malang telah memiliki kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang kota (RDTRK), hingga rencana teknis tata ruang kota (RTRK). Bahkan ditegaskan oleh kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) bahwa pihaknya telah memiliki masterplan untuk penataan drainase di wilayah Kota Malang. Karena itu, se­benarnya yang diperlukan adalah konsistensi dan kecermatan untuk menjamin bahwa kebijak­an RTRW hingga RTRK dapat diimplementasi­kan sebaik-baiknya untuk keper­luan pengen­dalian banjir. Kon­sistensi kebijakan ini perlu melibatkan perangkat daerah terkait, kecamatan, kelurahan, bahkan hingga RT/RW untuk memastikan bahwa penataan ruang telah konsisten dilaksanakan di seluruh catchment area.
Bencana banjir juga dapat ditelaah dalam dimensi per­ma­salah­an pembangunan (problems of development), dimensi ini meliputi 4 (empat) permasalahan. Pertama, masalah fisik (physical problems), ini ternyata merupakan hal mendasar dalam per­masalah­an banjir di Kota Malang. Sebagai­mana terungkap bahwa Kota Malang rawan terjadi banjir karena secara geografis ber­ben­tuk lereng atau cekungan sehingga sangat potensial terjadi genangan (run­off), ditambah lagi terjadinya penyem­pitan sungai, pengu­rangan bantaran sungai, bahkan penu­tupan bantaran sungai untuk carport. Semua ini adalah me­rupakan pemicu ter­jadinya banjir dan runoff di 18 titik wilayah Kota Malang.
Kedua, masalah administrasi (administrative problems) juga merupakan hal yang sangat serius untuk mendapat per­hatian. Penyimpangan terhadap RDTRK dan RTRK, kurangnya pengawasan dan evaluasi baik sebelum, ketika, ataupun setelah pembangunan irigasi dan drainase, ketidakdisiplinan developer untuk membangun kawasan perumahan sesuai perizinan, serta kontrol terhadap drainase dan avur-avur yang ditutup untuk akses jalan mencerminkan banyaknya masalah administrasi ini.
Ketiga, masalah sosial budaya masyarakat (socio-cultural pro­blems), berupa kesadaran akan pentingnya mengamankan saluran irigasi dan drainase untuk men­cegah terjadinya banjir dan runoff masih sangat kurang. Fenomena umum di Kota Malang bahwa saluran sungai semakin hilir semakin mengecil, bahkan akhirnya tertutup untuk berbagai keperluan. Di samping itu juga belum sepenuhnya terdapat kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada aliran sungai. Semua ini men­cerminkan bahwa sosial budaya masyarakat masih merupakan masalah dalam hal pengendalian banjir.
Keempat, masalah politik (politi­cal problems), hal ini menyangkut kepekaan para wakil rakyat untuk mencari solusi masalah banjir, tidak hanya pada titik-titik kawasan banjir tetapi juga pada seluruh wilayah, mengingat keberadaan politisi lokal ini adalah untuk seluruh rakyatnya (for the people, from the people, and by the people). Kebijakan-kebijakan strategis untuk menguatkan kepala daerah dan perangkat daerah dalam menyelesaikan persoalan ini sangatlah diperlukan.
Setelah memetakan 4 per­masalahan di atas, dapat di­identifikasi solusi yang lebih tepat dan spesifik sesuai dengan kon­teksnya (context of development). Dalam administrasi publik dan pembangunan dikenal adanya 3 konteks.
Pertama, konteks administrasi (administrative context), pada dasarnya adalah menyangkut tata kelola pembangunan (governing of development), secara sistemis menyangkut peren­canaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dampaknya terhadap penye­lesaian masalah. Idealnya sebuah perencanaan haruslah diarahkan ke perbaikan (directional growth), perubahan sistem (system cha­nge), dan terencana (planned or intended). Pemerintah kota telah memiliki RTRW hingga RTRK, pertanyaan­nya: sudahkah perencanaan ini mengarah ke perbaikan? Sudah­kah peren­canaan tersebut men­cermati penyelesaian masalah banjir sebagai sebuah sistem? Master­plan yang sudah ada seyogianya bisa menjawab per­tanyaan ini dengan baik. Peren­canaan yang baik seharusnya akan diikuti pula oleh pelaksanaan yang baik, baik dalam bentuk program dan kegiatan yang dievaluasi secara berkala. Kerisauan wali kota tentang menyempitnya sempadan sungai, perlunya program normalisasi, tertutupnya saluran irigasi dan drainase oleh warga, serta perlunya solusi membuat sumur resapan menunjukkan belum terwujudnya perencanaan yang sistemis dan konsisten dengan pelaksanaannya.
Kedua, konteks sosial budaya masyarakat (socio-cultural con­text) sangatlah diperlukan dalam menyelesaikan masalah banjir. Rendahnya kesadaran sebagian warga mengenai pentingnya saluran irigasi, drainase, mem­buang sampah tidak pada tem­patnya, bahkan tidak hanya sampah rumah tangga tetapi juga sampah industri. Ini semua menunjukkan perlunya solusi mengatasi banjir melalui program peningkatan kesadaran masyarakat. Peran perangkat daerah hingga unit terkecil RT/RW, bahkan organisasi sosial lainnya perlu menekankan pada program ini.
Ketiga, konteks politik (political context) untuk mempercepat penyelesaian masalah banjir. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD di antaranya perlu fokus ke penanganan masalah banjir ataupun runoff ini. Jika hasil peng­awasan menuntut perlunya kebijakan khusus dalam mena­ngani banjir, maka dapat dibuat kebijakan berupa perda khusus sebagai pedoman pemerintah daerah untuk lebih memudahkan dalam implementasinya, bahkan mungkin termasuk pengang­garannya. Pendek kata, fungsi legislasi, kontrol, dan peng­anggaran yang dimiliki DPRD perlu juga dioptimalkan untuk mengatasi persoalan ini.
Melalui pendekatan memahami permasalahan secara tepat, kemudian diikuti dengan me­netapkan konteks penyelesaian masalah secara tepat, maka permasalahan banjir di Kota Malang akan lebih cepat teratasi. If there is will there is a way, jika ada kemauan yang tulus ikhlas pasti ada jalan yang terbuka lebar. Tentunya kebersamaan antara pemerintah daerah, pengembang, media, akademisi, dan didukung kesadaran masya­rakat dalam berbagai lapisan merupakan langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah banjir di Kota Malang secara komprehensif. (*)

*Penulis adalah dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya sekaligus Dewan Pakar Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Previous articleKetika Siklus 100 Tahun Diikhtiyari
Next articleUsia

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru