Menghadapi Wadah Disinformasi

RABU, 20 April 2022, Jawa Pos Radar Malang, me­­­nerbitkan liputan khusus tentang ”bisnis hitam” dokumen Co­vid-19 jelang Leba­ran. Isi­nya memaparkan fak­ta tentang adanya ok­num yang bisa mem­bu­at sertifikat vaksin Co­vid-19 untuk orang lain tanpa harus divak­sin. Mereka juga mena­warkan jasa pembuatan surat keterangan hasil tes negatif PCR atau pun swab antigen. Tarifnya an­tara Rp 150 ribu hing­ga Rp 300 ribu.

Cukup meng­giurkan jika peme­san­nya bisa sampai ratu­san orang. Apalagi ser­tifikat itu bisa dibi­lang ”asli” lantaran terdata di aplikasi PeduliLindungi.
Keputusan pemerintah yang menjadikan sertifikat vaksin Covid-19 dosis 3 atau booster sebagai syarat mudik turut membantu kembali maraknya bisnis ilegal tersebut. Bisnis itu sempat mereda saat pemerintah sudah tidak lagi membatasi mobilitas antardaerah.

Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia sudah mendapatkan vaksin dosis kedua. ”Iklan” jual beli sertifikat vaksin atau hasil tes PCR pun seolah menghilang dari media sosial.
Kini deretan iklan itu kembali ber­munculan di media sosial. Terutama Facebook dan aplikasi per­cakapan singkat WhatsApp. Tawaran mereka bukan isapan jem­pol. Para penjual sertifikat vak­sin itu memang bisa meman­faatkan kelemahan sistem milik pemerintah. Sehingga mereka bisa menerbitkan sertifikat vaksin Covid-19 dan terdata di aplikasi PeduliLindungi.

Situs milik Kementerian Ko­min­fo sudah berusaha mem­be­ri­kan label ”disinformasi” pada iklan-iklan itu. Tapi apa boleh buat, penjelasan Kominfo itu tidak otomatis diakses se­mua pengguna internet mau­pun gadget. Apalagi pen­jela­sannya juga tidak terlalu sin­kron dengan kenyataan di la­­pa­ngan. Hanya menyebutkan bah­wa pe­nawaran jasa seperti itu ada­lah penipuan. Karena ser­tifikat vaksin Covid-19 yang asli hanya bisa didapatkan jika sese­orang sudah mengikuti vaksinasi.

Membendung disinformasi (informasi keliru yang sengaja dise­­bar), misinformasi (infor­masi salah yang tanpa sengaja di­sebar), atau bahasa popu­lernya hoax dengan cara seperti itu ibarat perang tanpa ujung. Sangat lama, dan kapan pun bisa mun­cul kembali. Bahkan ka­langan terdidik pun kerap termakan kabar-kabar semacam itu dan memicu kegaduhan yang luas.
Contoh yang masih sangat se­gar adalah video singkat de­ngan narasi seorang ibu marah dan menggorok leher putrinya karena dibangunkan sahur. Video itu viral di media sosial dan mengundang beragam komentar. Padahal, narasi yang menyertai video itu keliru.

Sampai-sampai anak perem­puan dalam video itu membuat klarifikasi. Bahwa yang terjadi adalah sebuah ke­tidaksengajaan. Pisau yang dipegang ibunya ketika me­nyiap­kan sahur tanpa sengaja menggores dagu sang anak. Lukanya pun sangat kecil. Sama sekali tidak terlihat ketika sudah ditutup perban berukuran kecil pula.
Video itu ternyata direkam seo­rang pemuda yang melihat kegaduhan ketika sang anak menangis dan hendak dibawa ke rumah sakit. Ada suara yang menyebutkan bahwa luka itu gara-gara pisau ibunya. Tanpa bertanya lagi, pembuat video membuat narasi keliru dan mengunggahnya di media sosial.

Penyebar video berinisial MRA itu memang sudah ditangkap polisi. Setelah dilakukan mediasi, pe­muda 23 tahun itu pun dipu­langkan ke orang tua­nya. Mung­kin alasannya karena kasus yang terjadi itu adalah mis­infomasi. Tapi apa pun, vi­deo dengan na­rasi keliru itu sudah bikin kegaduhan luar biasa di bulan Ramadan. Bah­kan bikin repot aparat keamanan dan pihak keluarga yang ada dalam video.
Yang perlu dipikirkan ke depan ada­lah cara yang lebih efektif dalam menghadang disin­formasi atau hoax. Apalagi dua tahun lagi akan diselenggarakan hajatan politik nasional. Yakni pemilu serentak. Tahun politik akan sangat rentan dengan pe­nyebaran berita-berita hoax. Entah itu ujaran kebencian, black campaign, atau bahkan hasutan yang bisa memicu konflik horizontal.

Pelaku penyebaran hoax jelas tidak akan habis. Apalagi jika sudah menjadi ladang bisnis. Ketahuan satu, bisa jadi akan mun­cul seribu. Ibarat mem­berantas penjualan minuman keras ilegal dengan menghukum para pemilik warung, sementara pabriknya masih berdiri kukuh dan aman-aman saja. Atau menghukum pengguna narko­ba, sementara tempat-tempat yang menjadi pusat per­eda­rannya tidak diapa-apakan.
Mungkin sudah saatnya para pe­negak hukum memberikan tekanan kepada penyedia plat­form media sosial. Misalnya, jika sudah terkonfirmasi konten yang muncul di platform mereka mengandung unsur hoax, maka harus segera dihapus saat itu juga. Tidak boleh lama-lama. Jika pemilik platform menolak, bisa diberi sanksi.

Atau, pengambil kebijakan di negeri ini membuat regulasi yang bisa menghukum platform me­dia sosial jika meloloskan mun­­culnya konten hoax. De­ngan cara itu, upaya mem­ben­dung berita palsu, ujaran keben­cian, hasutan, atau yang seje­nisnya akan jauh lebih efektif.

Jangan biarkan siapa pun me­ngambil untung dengan berdagang kabar palsu. Atau melakukan penipuan dengan memanfaatkan media sosial. Jangan biarkan pula penyedia platform media sosial menjadi wadah disinformasi. Mengambil untung dengan cara yang sama lantaran tak tersentuh hukum.
Facebook pernah diguncang aksi boikot perusahaan-peru­sahaan besar pemasang iklan gara-gara dianggap tidak serius mene­kan konten ujaran keben­cian di Amerika Serikat. Gara-gara aksi itu, saham Facebook melorot. Facebook akhirnya me­respons aksi boikot itu de­ngan menetapkan batasan baru pada konten iklan. Tidak lagi boleh mengandung unsur ujaran kebencian yang memicu per­pecahan, mengancam kese­lamatan fisik, kesehatan, dan kehidupan orang lain.
Di negara hukum seperti In­donesia, cara itu bisa dilengkapi dengan pelibatan perangkat hukum. Jangan hanya produsen hoax-nya saja yang dipidana. Penyedia fasilitas yang diguna­kan untuk menyebarkan ha­sutan, ujaran kebencian, kabar palsu, dan penipuan juga harus diminta ikut bertanggung jawab. (*)

RABU, 20 April 2022, Jawa Pos Radar Malang, me­­­nerbitkan liputan khusus tentang ”bisnis hitam” dokumen Co­vid-19 jelang Leba­ran. Isi­nya memaparkan fak­ta tentang adanya ok­num yang bisa mem­bu­at sertifikat vaksin Co­vid-19 untuk orang lain tanpa harus divak­sin. Mereka juga mena­warkan jasa pembuatan surat keterangan hasil tes negatif PCR atau pun swab antigen. Tarifnya an­tara Rp 150 ribu hing­ga Rp 300 ribu.

Cukup meng­giurkan jika peme­san­nya bisa sampai ratu­san orang. Apalagi ser­tifikat itu bisa dibi­lang ”asli” lantaran terdata di aplikasi PeduliLindungi.
Keputusan pemerintah yang menjadikan sertifikat vaksin Covid-19 dosis 3 atau booster sebagai syarat mudik turut membantu kembali maraknya bisnis ilegal tersebut. Bisnis itu sempat mereda saat pemerintah sudah tidak lagi membatasi mobilitas antardaerah.

Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia sudah mendapatkan vaksin dosis kedua. ”Iklan” jual beli sertifikat vaksin atau hasil tes PCR pun seolah menghilang dari media sosial.
Kini deretan iklan itu kembali ber­munculan di media sosial. Terutama Facebook dan aplikasi per­cakapan singkat WhatsApp. Tawaran mereka bukan isapan jem­pol. Para penjual sertifikat vak­sin itu memang bisa meman­faatkan kelemahan sistem milik pemerintah. Sehingga mereka bisa menerbitkan sertifikat vaksin Covid-19 dan terdata di aplikasi PeduliLindungi.

Situs milik Kementerian Ko­min­fo sudah berusaha mem­be­ri­kan label ”disinformasi” pada iklan-iklan itu. Tapi apa boleh buat, penjelasan Kominfo itu tidak otomatis diakses se­mua pengguna internet mau­pun gadget. Apalagi pen­jela­sannya juga tidak terlalu sin­kron dengan kenyataan di la­­pa­ngan. Hanya menyebutkan bah­wa pe­nawaran jasa seperti itu ada­lah penipuan. Karena ser­tifikat vaksin Covid-19 yang asli hanya bisa didapatkan jika sese­orang sudah mengikuti vaksinasi.

Membendung disinformasi (informasi keliru yang sengaja dise­­bar), misinformasi (infor­masi salah yang tanpa sengaja di­sebar), atau bahasa popu­lernya hoax dengan cara seperti itu ibarat perang tanpa ujung. Sangat lama, dan kapan pun bisa mun­cul kembali. Bahkan ka­langan terdidik pun kerap termakan kabar-kabar semacam itu dan memicu kegaduhan yang luas.
Contoh yang masih sangat se­gar adalah video singkat de­ngan narasi seorang ibu marah dan menggorok leher putrinya karena dibangunkan sahur. Video itu viral di media sosial dan mengundang beragam komentar. Padahal, narasi yang menyertai video itu keliru.

Sampai-sampai anak perem­puan dalam video itu membuat klarifikasi. Bahwa yang terjadi adalah sebuah ke­tidaksengajaan. Pisau yang dipegang ibunya ketika me­nyiap­kan sahur tanpa sengaja menggores dagu sang anak. Lukanya pun sangat kecil. Sama sekali tidak terlihat ketika sudah ditutup perban berukuran kecil pula.
Video itu ternyata direkam seo­rang pemuda yang melihat kegaduhan ketika sang anak menangis dan hendak dibawa ke rumah sakit. Ada suara yang menyebutkan bahwa luka itu gara-gara pisau ibunya. Tanpa bertanya lagi, pembuat video membuat narasi keliru dan mengunggahnya di media sosial.

Penyebar video berinisial MRA itu memang sudah ditangkap polisi. Setelah dilakukan mediasi, pe­muda 23 tahun itu pun dipu­langkan ke orang tua­nya. Mung­kin alasannya karena kasus yang terjadi itu adalah mis­infomasi. Tapi apa pun, vi­deo dengan na­rasi keliru itu sudah bikin kegaduhan luar biasa di bulan Ramadan. Bah­kan bikin repot aparat keamanan dan pihak keluarga yang ada dalam video.
Yang perlu dipikirkan ke depan ada­lah cara yang lebih efektif dalam menghadang disin­formasi atau hoax. Apalagi dua tahun lagi akan diselenggarakan hajatan politik nasional. Yakni pemilu serentak. Tahun politik akan sangat rentan dengan pe­nyebaran berita-berita hoax. Entah itu ujaran kebencian, black campaign, atau bahkan hasutan yang bisa memicu konflik horizontal.

Pelaku penyebaran hoax jelas tidak akan habis. Apalagi jika sudah menjadi ladang bisnis. Ketahuan satu, bisa jadi akan mun­cul seribu. Ibarat mem­berantas penjualan minuman keras ilegal dengan menghukum para pemilik warung, sementara pabriknya masih berdiri kukuh dan aman-aman saja. Atau menghukum pengguna narko­ba, sementara tempat-tempat yang menjadi pusat per­eda­rannya tidak diapa-apakan.
Mungkin sudah saatnya para pe­negak hukum memberikan tekanan kepada penyedia plat­form media sosial. Misalnya, jika sudah terkonfirmasi konten yang muncul di platform mereka mengandung unsur hoax, maka harus segera dihapus saat itu juga. Tidak boleh lama-lama. Jika pemilik platform menolak, bisa diberi sanksi.

Atau, pengambil kebijakan di negeri ini membuat regulasi yang bisa menghukum platform me­dia sosial jika meloloskan mun­­culnya konten hoax. De­ngan cara itu, upaya mem­ben­dung berita palsu, ujaran keben­cian, hasutan, atau yang seje­nisnya akan jauh lebih efektif.

Jangan biarkan siapa pun me­ngambil untung dengan berdagang kabar palsu. Atau melakukan penipuan dengan memanfaatkan media sosial. Jangan biarkan pula penyedia platform media sosial menjadi wadah disinformasi. Mengambil untung dengan cara yang sama lantaran tak tersentuh hukum.
Facebook pernah diguncang aksi boikot perusahaan-peru­sahaan besar pemasang iklan gara-gara dianggap tidak serius mene­kan konten ujaran keben­cian di Amerika Serikat. Gara-gara aksi itu, saham Facebook melorot. Facebook akhirnya me­respons aksi boikot itu de­ngan menetapkan batasan baru pada konten iklan. Tidak lagi boleh mengandung unsur ujaran kebencian yang memicu per­pecahan, mengancam kese­lamatan fisik, kesehatan, dan kehidupan orang lain.
Di negara hukum seperti In­donesia, cara itu bisa dilengkapi dengan pelibatan perangkat hukum. Jangan hanya produsen hoax-nya saja yang dipidana. Penyedia fasilitas yang diguna­kan untuk menyebarkan ha­sutan, ujaran kebencian, kabar palsu, dan penipuan juga harus diminta ikut bertanggung jawab. (*)