alexametrics
21.1 C
Malang
Sunday, 22 May 2022

Tax Amnesty ”Jilid 2” No, Reformasi Pajak Menyeluruh Yes

SAAT ini di publik bergulir wacana Tax Amnesty ”jilid 2”. Terhadap wacana ini, kami ada sejumlah poin yang menjadi sikap dan pandangan atas wacana tersebut antara lain:

Pertama, tidak setuju dengan wacana Tax Amnesty ”jilid 2” sebagaimana beredar. Karena Tax Amnesty ”jilid 2” tersebut sangat tidak baik bagi masa depan sistem perpajakan kita. Tidak saja bisa mengingkari komitmen tahun 2016, bahwa Tax Amnesty hanya diberikan satu kali dalam satu generasi, pelaksanaan Tax Amnesty ”jilid 2” akan meruntuhkan kewibawaan otoritas yang pada gilirannya berdampak negatif pada trust masyarakat wajib pajak. Rasa keadilan peserta Tax Amnesty, para wajib pajak patuh, dan wajib pajak yang sudah diaudit akan tercederai. Secara psikologis hal ini juga buruk karena dapat menciptakan paham; ”Saya lebih baik tidak patuh karena akan ada Tax Amnesty lagi”.

Kedua, Tax Amnesty tahun 2016 diimplementasikan sebagai wujud keterbukaan dan kebaikan pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi dengan menunda penegakan hukum yang seharusnya dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak. Pada saat itu, diterapkan tarif sangat rendah, tidak ada kewajiban repatriasi, jangka waktu menahan harta di Indonesia hanya 3 tahun, dan mendapatkan pengampunan pajak tahun 2015 dan sebelumnya.

Ketiga, apalagi Ditjen Pajak masih memberikan kesempatan wajib pajak yang belum patuh untuk mengikuti program Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (PAS final) melalui PP 36/2017. Wajib pajak membayar PPh terutang dan mendapat keringanan sanksi administrasi. Hal ini seharusnya diikuti para wajib pajak dengan sebaik-baiknya.

Keempat, pasca-amensti pemerintah dan DPR menyepakati keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui UU No 9 Tahun 2017. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan lebih efektif dan adil karena didukung data/informasi yang akurat sehingga dapat dibuat klasifikasi wajib pajak menurut risiko. Untuk itu kami mendorong Ditjen Pajak mengoptimalkan tindak lanjut data/informasi perpajakan ini untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik.

Kelima, Tax Amnesty bukan jawaban yang tepat atas shortfall pajak. Pemerintah harus terus didukung untuk fokus pada reformasi perpajakan dengan menyempurnakan regulasi, memperbaiki administrasi, meningkatkan pelayanan, dan konsisten melakukan pengawasan kepatuhan. Kebutuhan akan sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel sehingga menghasilkan penerimaan yang optimal dan sustain jauh lebih penting dan mendesak ketimbang memberlakukan Tax Amnesty.

Keenam, untuk memfasilitasi para wajib pajak yang ingin patuh dan mempertimbangkan kondisi pandemi, Pemerintah lebih baik membuat program Pengungkapan Aset Sukarela (Voluntary Disclosure Program) dengan tetap mengenakan tarif pajak normal dan memberikan keringanan sanksi. Tarif lebih rendah dapat diberikan untuk yang melakukan repatriasi dan/atau menginvestasikan dalam obligasi pemerintah. Harapannya, hal ini harus diikuti dengan pelayanan yang baik, pembinaan, dan penegakan hukum yang konsisten dan terukur.

*Penulis adalah Ir Andreas Eddy Susetyo MM, anggota Komisi XI DPR/ F-PDIP

SAAT ini di publik bergulir wacana Tax Amnesty ”jilid 2”. Terhadap wacana ini, kami ada sejumlah poin yang menjadi sikap dan pandangan atas wacana tersebut antara lain:

Pertama, tidak setuju dengan wacana Tax Amnesty ”jilid 2” sebagaimana beredar. Karena Tax Amnesty ”jilid 2” tersebut sangat tidak baik bagi masa depan sistem perpajakan kita. Tidak saja bisa mengingkari komitmen tahun 2016, bahwa Tax Amnesty hanya diberikan satu kali dalam satu generasi, pelaksanaan Tax Amnesty ”jilid 2” akan meruntuhkan kewibawaan otoritas yang pada gilirannya berdampak negatif pada trust masyarakat wajib pajak. Rasa keadilan peserta Tax Amnesty, para wajib pajak patuh, dan wajib pajak yang sudah diaudit akan tercederai. Secara psikologis hal ini juga buruk karena dapat menciptakan paham; ”Saya lebih baik tidak patuh karena akan ada Tax Amnesty lagi”.

Kedua, Tax Amnesty tahun 2016 diimplementasikan sebagai wujud keterbukaan dan kebaikan pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi dengan menunda penegakan hukum yang seharusnya dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak. Pada saat itu, diterapkan tarif sangat rendah, tidak ada kewajiban repatriasi, jangka waktu menahan harta di Indonesia hanya 3 tahun, dan mendapatkan pengampunan pajak tahun 2015 dan sebelumnya.

Ketiga, apalagi Ditjen Pajak masih memberikan kesempatan wajib pajak yang belum patuh untuk mengikuti program Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (PAS final) melalui PP 36/2017. Wajib pajak membayar PPh terutang dan mendapat keringanan sanksi administrasi. Hal ini seharusnya diikuti para wajib pajak dengan sebaik-baiknya.

Keempat, pasca-amensti pemerintah dan DPR menyepakati keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui UU No 9 Tahun 2017. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan lebih efektif dan adil karena didukung data/informasi yang akurat sehingga dapat dibuat klasifikasi wajib pajak menurut risiko. Untuk itu kami mendorong Ditjen Pajak mengoptimalkan tindak lanjut data/informasi perpajakan ini untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik.

Kelima, Tax Amnesty bukan jawaban yang tepat atas shortfall pajak. Pemerintah harus terus didukung untuk fokus pada reformasi perpajakan dengan menyempurnakan regulasi, memperbaiki administrasi, meningkatkan pelayanan, dan konsisten melakukan pengawasan kepatuhan. Kebutuhan akan sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel sehingga menghasilkan penerimaan yang optimal dan sustain jauh lebih penting dan mendesak ketimbang memberlakukan Tax Amnesty.

Keenam, untuk memfasilitasi para wajib pajak yang ingin patuh dan mempertimbangkan kondisi pandemi, Pemerintah lebih baik membuat program Pengungkapan Aset Sukarela (Voluntary Disclosure Program) dengan tetap mengenakan tarif pajak normal dan memberikan keringanan sanksi. Tarif lebih rendah dapat diberikan untuk yang melakukan repatriasi dan/atau menginvestasikan dalam obligasi pemerintah. Harapannya, hal ini harus diikuti dengan pelayanan yang baik, pembinaan, dan penegakan hukum yang konsisten dan terukur.

*Penulis adalah Ir Andreas Eddy Susetyo MM, anggota Komisi XI DPR/ F-PDIP

Previous articleIjen 2
Next articleTafsir Asli Pancasila

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/