alexametrics
23C
Malang
Tuesday, 20 April 2021

UMKM

MENGAPA harus ada UKM? Mengapa harus ada UMKM? Apa beda dari keduanya? Saya sempat bingung ketika ditanya seorang teman soal ini. UKM adalah singkatan dari Usaha Kecil dan Menengah. Sedangkan UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jika merujuk pada kepanjangannya, maka seharusnya kita cukup menyebut UMKM saja. Karena jika menyebut UMKM, maka UKM-nya akan masuk di dalamnya.

Tapi mengapa harus dibedakan antara UKM dan UMKM? Dari sisi pembinaan dan pemberdayaan, antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berbeda-beda. Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, unit usaha mikro dibina oleh kabupaten dan kota. Usaha kecil diurus oleh provinsi. Dan usaha menengah diurus oleh pusat (nasional).

Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengaturannya lebih jelas lagi. Unit yang termasuk dalam usaha mikro punya kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk kriteria unit yang termasuk usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp 50 juta – Rp 500 juta. Sedangkan kriteria unit yang termasuk usaha menengah punya kekayaan Rp 500 juta – Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bank Dunia sudah menerapkan kriteria UMKM berdasarkan perspektif omzet usaha. Disebut usaha mikro, jika omzetnya dalam setahun di bawah USD 100 ribu. Disebut usaha kecil jika omzet setahun di bawah USD 3 juta. Dan disebut usaha menengah jika omzetnya setahun mencapai lebih dari USD 15 juta.

Jadi, jelaslah di sini, sebenarnya kita hanya cukup menyebut UMKM. Dari UMKM lantas bisa dikategorikan menjadi tiga kluster: mikro, kecil, dan menengah. Ini dari sisi istilah dan penyebutan.

Dari sisi eksistensi, UMKM di Indonesia menurut saya paradoks. Di satu sisi, UMKM terbukti mampu berkontribusi terhadap gross domestik bruto (GDP) hingga mencapai 57,6 persen. Dan UMKM mampu menyerap lebih kurang 97 persen tenaga kerja Indonesia. Tahun 2019, UMKM telah berkontribusi terhadap lebih dari 60 persen produk domestik bruto (PDB) dan 14 persen dari total ekspor Indonesia.

Pada sisi lain, kehadiran negara dalam mengatasi berbagai persoalan yang membelit UMKM belum benar-benar efektif dirasakan oleh para pelaku UMKM. Misalnya, salah satu problem terbesar UMKM adalah dari sisi permodalan. Para pelaku UMKM sangat berharap kucuran kredit dari pemerintah melalui bank-bank umum. Sayangnya, penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia masih cukup rendah. Bahkan cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia.

Angka penyaluran kredit UMKM Indonesia masih berkisar di 7,1 persen terhadap GDP atau PDB. Sedangkan rata-rata pembiayaan UMKM oleh bank di Asia memiliki rasio 11,6 persen terhadap GDP. Jadi, pembiayaan kepada UMKM ini belum menjadi target utama dalam penyaluran kredit perbankan. Padahal, melalu peraturan BI, bank-bank umum diwajibkan untuk memberikan kredit atau pembiayaan UMKM, paling rendah 20 persen terhadap total kredit atau pembiayaan.

Peran pemerintah dalam mengawinkan antara UMKM dan perusahaan juga masih relatif belum dilakukan secara maksimal. Padahal di negara-negara maju, UMKM dan perusahaan sudah kawin, alias sudah menjalin kerja sama dan saling berhubungan. Tapi di sini, UMKM jalan dengan dunianya sendiri, dan pengusaha besar juga ada di dunianya sendiri. Di sinilah seharusnya peran negara. Peran pemerintah. Dan jika di daerah, ini adalah peran dari pemerintah daerah. Untuk mengawinkan antara UMKM dan perusahaan besar.

Jadi, UMKM jangan hanya dijadikan sebagai lips service belaka. Jangan hanya dijadikan sebagai narasi untuk seakan-akan peduli dengan UMKM, padahal, kebijakan-kebijakannya tidak ada yang konkret dan taktis untuk UMKM. Akhirnya, UMKM akan selamanya mikro, selamanya kecil, paling mentok jika pun naik kelas menjadi menengah. Lantas, kapan UMKM akan naik kelas menjadi perusahaan besar? (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)

MENGAPA harus ada UKM? Mengapa harus ada UMKM? Apa beda dari keduanya? Saya sempat bingung ketika ditanya seorang teman soal ini. UKM adalah singkatan dari Usaha Kecil dan Menengah. Sedangkan UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jika merujuk pada kepanjangannya, maka seharusnya kita cukup menyebut UMKM saja. Karena jika menyebut UMKM, maka UKM-nya akan masuk di dalamnya.

Tapi mengapa harus dibedakan antara UKM dan UMKM? Dari sisi pembinaan dan pemberdayaan, antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berbeda-beda. Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, unit usaha mikro dibina oleh kabupaten dan kota. Usaha kecil diurus oleh provinsi. Dan usaha menengah diurus oleh pusat (nasional).

Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengaturannya lebih jelas lagi. Unit yang termasuk dalam usaha mikro punya kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk kriteria unit yang termasuk usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp 50 juta – Rp 500 juta. Sedangkan kriteria unit yang termasuk usaha menengah punya kekayaan Rp 500 juta – Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bank Dunia sudah menerapkan kriteria UMKM berdasarkan perspektif omzet usaha. Disebut usaha mikro, jika omzetnya dalam setahun di bawah USD 100 ribu. Disebut usaha kecil jika omzet setahun di bawah USD 3 juta. Dan disebut usaha menengah jika omzetnya setahun mencapai lebih dari USD 15 juta.

Jadi, jelaslah di sini, sebenarnya kita hanya cukup menyebut UMKM. Dari UMKM lantas bisa dikategorikan menjadi tiga kluster: mikro, kecil, dan menengah. Ini dari sisi istilah dan penyebutan.

Dari sisi eksistensi, UMKM di Indonesia menurut saya paradoks. Di satu sisi, UMKM terbukti mampu berkontribusi terhadap gross domestik bruto (GDP) hingga mencapai 57,6 persen. Dan UMKM mampu menyerap lebih kurang 97 persen tenaga kerja Indonesia. Tahun 2019, UMKM telah berkontribusi terhadap lebih dari 60 persen produk domestik bruto (PDB) dan 14 persen dari total ekspor Indonesia.

Pada sisi lain, kehadiran negara dalam mengatasi berbagai persoalan yang membelit UMKM belum benar-benar efektif dirasakan oleh para pelaku UMKM. Misalnya, salah satu problem terbesar UMKM adalah dari sisi permodalan. Para pelaku UMKM sangat berharap kucuran kredit dari pemerintah melalui bank-bank umum. Sayangnya, penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia masih cukup rendah. Bahkan cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia.

Angka penyaluran kredit UMKM Indonesia masih berkisar di 7,1 persen terhadap GDP atau PDB. Sedangkan rata-rata pembiayaan UMKM oleh bank di Asia memiliki rasio 11,6 persen terhadap GDP. Jadi, pembiayaan kepada UMKM ini belum menjadi target utama dalam penyaluran kredit perbankan. Padahal, melalu peraturan BI, bank-bank umum diwajibkan untuk memberikan kredit atau pembiayaan UMKM, paling rendah 20 persen terhadap total kredit atau pembiayaan.

Peran pemerintah dalam mengawinkan antara UMKM dan perusahaan juga masih relatif belum dilakukan secara maksimal. Padahal di negara-negara maju, UMKM dan perusahaan sudah kawin, alias sudah menjalin kerja sama dan saling berhubungan. Tapi di sini, UMKM jalan dengan dunianya sendiri, dan pengusaha besar juga ada di dunianya sendiri. Di sinilah seharusnya peran negara. Peran pemerintah. Dan jika di daerah, ini adalah peran dari pemerintah daerah. Untuk mengawinkan antara UMKM dan perusahaan besar.

Jadi, UMKM jangan hanya dijadikan sebagai lips service belaka. Jangan hanya dijadikan sebagai narasi untuk seakan-akan peduli dengan UMKM, padahal, kebijakan-kebijakannya tidak ada yang konkret dan taktis untuk UMKM. Akhirnya, UMKM akan selamanya mikro, selamanya kecil, paling mentok jika pun naik kelas menjadi menengah. Lantas, kapan UMKM akan naik kelas menjadi perusahaan besar? (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru