alexametrics
22.6 C
Malang
Thursday, 19 May 2022

Redesain Mindset Pembangunan Malang Raya

Otonomi daerah yang digulirkan sejak tahun 1999 dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa angin segar, terutama menyangkut pertumbuhan dan perkembangan pembangunan daerah. Seiring dengan itu, telah terjadi kompetisi yang konstruktif antardaerah ke arah peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunannya. Dampak dari kebijakan itu diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Hakikat dan semangat adanya otoda itu setidaknya tetap dijadikan sebagai roh dalam menjalankan pemerintahan di segala tingkatan. Semangat energi pembangunan di bidang ekonomi misalnya, diharapkan akan terjadi gerakan akseleratif yang berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan pula kesejahteraan ekonominya.
Tentu untuk melihat keberhasilan pembangunan sektor itu, salah satu caranya kita bisa melihat pergerakan angka kemiskinan yang tengah terjadi. Di Jawa Timur saja misalnya, menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur hingga Maret 2020, tercatat 4.419,10 ribu jiwa (11,09 persen). Jumlah itu bertambah sebesar 363,1 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi bulan September 2019 yang tercatat sebesar 4.056,00 ribu jiwa (10,20 persen) dari total penduduk (Dinas Kominfo Jatim). Akan tetapi, apabila kita lihat angka kemiskinan secara umum, yakni mulai periode Maret 2011–Maret 2020, tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan kecuali September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020.
Penting rasanya melihat juga pergerakan angka kemiskinan di Malang. Atas dasar data yang dilansir oleh BPS Jawa Timur, dalam periode 2017–2018, Malang tercatat mengalami penurunan dari 283,96 ribu jiwa (11,04 persen) menjadi 268,49 ribu jiwa (10,37 persen). Dengan demikian, telah terjadi penurunan angka kemiskinan 15,47 ribu jiwa (0,67 persen).
Gambaran di atas paling tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan mindset dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih komprehensif dan efektif. Yaitu strategi pembangunan yang peka terhadap kebutuhan masyarakatnya. Hal ini memang tidak mudah, apalagi memasuki tahun 2021 yang diprediksi wabah Covid-19 belum tentu juga akan beranjak punah. Wabah Covid-19 yang berdampak destruktif di berbagai sendi-sendi kehidupan sudah selayaknya menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan. Akan lebih tepat kiranya jika strategi pembangunan diarahkan pada keseimbangan antara pembangunan fisik dan spiritual.
Strategi pembangunan ke arah terbentuknya sikap nasionalisme dan rasa empati tinggi bagi masyarakatnya perlu dijadikan pertimbangan adanya. Malang Raya sebagai wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang tingkat kemajemukannya sangat tinggi harus bisa dipastikan keamanan dan kenyamanannya. Apalagi pertumbuhan sektor pariwisatanya cukup menggeliat. Kondisi ini pula akan dapat dijamin sustainibilitasnya jika dibarengi oleh suasana batin dan lingkungan yang nyaman. Keadaban publik (moral public) yang dalam kenyataannya terus mengalami penurunan perlu rasanya memperoleh perhatian yang serius untuk dicari solusinya. Meningkatnya jumlah pasien yang terpapar Covid-19 di wilayah Malang Raya, misalnya, salah satunya ditengarai karena rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap berprotokol kesehatan yang harus dipatuhi.
Kondisi seperti itu tidak dapat dibiarkan lama. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pun telah optimal. Akan tetapi masih harus kerja keras mencari strategi untuk memastikan tumbuhnya kesadaran dan empati masyarakatnya. Hasil pembangunan dalam bentuk fisik dan nonfisik akan memiliki nilai dan fungsi yang maksimal jika dibarengi dengan adanya rasa ”andarbeni” oleh rakyatnya. Pemerintah juga dalam menjalankan roda kuasnya harus secara terus-menerus mampu menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap terciptanya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena dengan cara itu akan dapat menumbuhkan rasa percaya yang kuat dari rakyatnya. Pemandangan busuk tentang korupsi dan kolusi yang pernah terjadi di Malang Raya sudah waktunya tidak diberi ruang dan tempat di dalam birokrasi pemerintah maupun lembaga legislatifnya. Hanya dengan salah satu cara itulah, kepercayaan rakyat kepada pemimpin atau pemerintah akan dapat terbangun.
Memasuki tahun 2021 dapat dikatakan masuk tahun yang sulit bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Tentu faktor ekonomi yang menjadi parameter salah satunya. Di Jawa Timur saja misalnya, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi atau minus 5,9 persen pada kuartal II tahun 2020 dibandingkan dengaan kuartal II 2019 (liputan 6.com). Akan tetapi, kondisi itu tidak terjadi di Kota Malang. Di tengah-tengah wabah pandemi ini, Kota Malang telah mencatatkan pertumbuhan ekonominya sebesar 3,83 persen. Kenyataan itu sungguh sangat menggembirakan jika kita lihat beberapa daerah di kota lain mengalami kenyataan sebaliknya.
Pembangunan fisik dan nonfisik yang selama ini dilakukan sudah waktunya tidak diorientasikan hanya untuk rakyat Malang Raya. Strategi pembangunan yang inklusif dengan secara terbuka dan transparan sudah menjadi keharusan. Kolaborasi antar pemerintahan Malang Raya perlu menyisir kantong-kantong strategis sebagai upaya mendorong pembangunan ”Malang untuk dunia”. Branding Malang sebagai Kota Pelajar dan Kota Wisata sudah cukup kuat dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan pembangunannya ke arah sana. Hadirnya orang asing, baik urusan bisnis, wisata, dan menempuh studi di Malang harus ditangkap menjadi bagian dari grand design pengembangan Malang Raya menjadi kota yang diperhitungkan oleh dunia dan bukan dibiarkan parsial keberadaannya. Untuk merealisasikan hal yang terakhir itu, diperlukan regulasi dan fasilitasi yang fleksibel dan mudah diaksesnya.
Tahun 2021 adalah tahun yang penuh tantangan. Untuk mewujudkan idealisme pembangunan Malang Raya, memerlukan peran strategis dari semua kalangan. Kerja kolaborasi pentahelix antara pemerintah, kampus, dunia usaha, masyarakat, dan media massa perlu terus dijadikan napasnya. Oleh karena itu, diperlukan redesain ke arah perwujudan peran dan fungsi yang identifikatif dan tetap kohesif dari masing-masing stakeholder.
Asas pembangunan ”dari rakyat untuk rakyat” sudah harus menjadi kesadaran bersama. Asas itu mengharuskan adanya pemahaman yang sama terhadap tujuan yang hendak dicapai. Di sinilah diperlukan gaya pemimpin yang egaliter-humanis dan bukan feodal-otokratis. Cita-cita ini harus mulai ditumbuhkan, mengingat mengelola pemerintahan daerah akan membawa konsekuensi logis terhadap kemajuan peradaban bangsanya. Berpikir kemajuan Malang Raya ke depan dituntut adanya upaya memperbaiki sistem secara komprehensif. Harus ada kesadaran bersama, bahwa untuk mewujudkan kemajuan Malang Raya tidak mungkin akan mampu disangga oleh kelompok, golongan, agama, etnis, dan partai tertentu. Kebersamaan dari semua itu menjadi keniscayaan untuk terwujudnya peradaban yang dicita-citakan.
Untuk mewujudakan cita-cita itu sangat rasional. Di Malang Raya ini tidak kurang dari 86 kampus swasta dan negeri yang bertengger. Merupakan aset dahsyat yang sangat mungkin untuk dikapitalisasi sebagai lokomotif penggeraknya. Bentuk aset baik yang tangible maupun yang intangible sudah waktunya disinergikan menjadi kekuatan untuk menopang daya energi kemajuan pembangunannya. Belum lagi di sektor-sektor yang lain yang tentu sangat potensial pula untuk dikapitalisasi sebagai energi baru dalam mendorong percepatan pembangunan Malang Raya. Oleh karena itu, sudah waktunya ada upaya untuk meredesain mindset pembangunan Malang Raya.
Salam sehat dan selamat Tahun Baru 2021.

*) Penulis adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

Otonomi daerah yang digulirkan sejak tahun 1999 dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa angin segar, terutama menyangkut pertumbuhan dan perkembangan pembangunan daerah. Seiring dengan itu, telah terjadi kompetisi yang konstruktif antardaerah ke arah peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunannya. Dampak dari kebijakan itu diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Hakikat dan semangat adanya otoda itu setidaknya tetap dijadikan sebagai roh dalam menjalankan pemerintahan di segala tingkatan. Semangat energi pembangunan di bidang ekonomi misalnya, diharapkan akan terjadi gerakan akseleratif yang berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan pula kesejahteraan ekonominya.
Tentu untuk melihat keberhasilan pembangunan sektor itu, salah satu caranya kita bisa melihat pergerakan angka kemiskinan yang tengah terjadi. Di Jawa Timur saja misalnya, menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur hingga Maret 2020, tercatat 4.419,10 ribu jiwa (11,09 persen). Jumlah itu bertambah sebesar 363,1 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi bulan September 2019 yang tercatat sebesar 4.056,00 ribu jiwa (10,20 persen) dari total penduduk (Dinas Kominfo Jatim). Akan tetapi, apabila kita lihat angka kemiskinan secara umum, yakni mulai periode Maret 2011–Maret 2020, tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan kecuali September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020.
Penting rasanya melihat juga pergerakan angka kemiskinan di Malang. Atas dasar data yang dilansir oleh BPS Jawa Timur, dalam periode 2017–2018, Malang tercatat mengalami penurunan dari 283,96 ribu jiwa (11,04 persen) menjadi 268,49 ribu jiwa (10,37 persen). Dengan demikian, telah terjadi penurunan angka kemiskinan 15,47 ribu jiwa (0,67 persen).
Gambaran di atas paling tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan mindset dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih komprehensif dan efektif. Yaitu strategi pembangunan yang peka terhadap kebutuhan masyarakatnya. Hal ini memang tidak mudah, apalagi memasuki tahun 2021 yang diprediksi wabah Covid-19 belum tentu juga akan beranjak punah. Wabah Covid-19 yang berdampak destruktif di berbagai sendi-sendi kehidupan sudah selayaknya menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan. Akan lebih tepat kiranya jika strategi pembangunan diarahkan pada keseimbangan antara pembangunan fisik dan spiritual.
Strategi pembangunan ke arah terbentuknya sikap nasionalisme dan rasa empati tinggi bagi masyarakatnya perlu dijadikan pertimbangan adanya. Malang Raya sebagai wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang tingkat kemajemukannya sangat tinggi harus bisa dipastikan keamanan dan kenyamanannya. Apalagi pertumbuhan sektor pariwisatanya cukup menggeliat. Kondisi ini pula akan dapat dijamin sustainibilitasnya jika dibarengi oleh suasana batin dan lingkungan yang nyaman. Keadaban publik (moral public) yang dalam kenyataannya terus mengalami penurunan perlu rasanya memperoleh perhatian yang serius untuk dicari solusinya. Meningkatnya jumlah pasien yang terpapar Covid-19 di wilayah Malang Raya, misalnya, salah satunya ditengarai karena rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap berprotokol kesehatan yang harus dipatuhi.
Kondisi seperti itu tidak dapat dibiarkan lama. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pun telah optimal. Akan tetapi masih harus kerja keras mencari strategi untuk memastikan tumbuhnya kesadaran dan empati masyarakatnya. Hasil pembangunan dalam bentuk fisik dan nonfisik akan memiliki nilai dan fungsi yang maksimal jika dibarengi dengan adanya rasa ”andarbeni” oleh rakyatnya. Pemerintah juga dalam menjalankan roda kuasnya harus secara terus-menerus mampu menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap terciptanya pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena dengan cara itu akan dapat menumbuhkan rasa percaya yang kuat dari rakyatnya. Pemandangan busuk tentang korupsi dan kolusi yang pernah terjadi di Malang Raya sudah waktunya tidak diberi ruang dan tempat di dalam birokrasi pemerintah maupun lembaga legislatifnya. Hanya dengan salah satu cara itulah, kepercayaan rakyat kepada pemimpin atau pemerintah akan dapat terbangun.
Memasuki tahun 2021 dapat dikatakan masuk tahun yang sulit bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Tentu faktor ekonomi yang menjadi parameter salah satunya. Di Jawa Timur saja misalnya, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi atau minus 5,9 persen pada kuartal II tahun 2020 dibandingkan dengaan kuartal II 2019 (liputan 6.com). Akan tetapi, kondisi itu tidak terjadi di Kota Malang. Di tengah-tengah wabah pandemi ini, Kota Malang telah mencatatkan pertumbuhan ekonominya sebesar 3,83 persen. Kenyataan itu sungguh sangat menggembirakan jika kita lihat beberapa daerah di kota lain mengalami kenyataan sebaliknya.
Pembangunan fisik dan nonfisik yang selama ini dilakukan sudah waktunya tidak diorientasikan hanya untuk rakyat Malang Raya. Strategi pembangunan yang inklusif dengan secara terbuka dan transparan sudah menjadi keharusan. Kolaborasi antar pemerintahan Malang Raya perlu menyisir kantong-kantong strategis sebagai upaya mendorong pembangunan ”Malang untuk dunia”. Branding Malang sebagai Kota Pelajar dan Kota Wisata sudah cukup kuat dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan pembangunannya ke arah sana. Hadirnya orang asing, baik urusan bisnis, wisata, dan menempuh studi di Malang harus ditangkap menjadi bagian dari grand design pengembangan Malang Raya menjadi kota yang diperhitungkan oleh dunia dan bukan dibiarkan parsial keberadaannya. Untuk merealisasikan hal yang terakhir itu, diperlukan regulasi dan fasilitasi yang fleksibel dan mudah diaksesnya.
Tahun 2021 adalah tahun yang penuh tantangan. Untuk mewujudkan idealisme pembangunan Malang Raya, memerlukan peran strategis dari semua kalangan. Kerja kolaborasi pentahelix antara pemerintah, kampus, dunia usaha, masyarakat, dan media massa perlu terus dijadikan napasnya. Oleh karena itu, diperlukan redesain ke arah perwujudan peran dan fungsi yang identifikatif dan tetap kohesif dari masing-masing stakeholder.
Asas pembangunan ”dari rakyat untuk rakyat” sudah harus menjadi kesadaran bersama. Asas itu mengharuskan adanya pemahaman yang sama terhadap tujuan yang hendak dicapai. Di sinilah diperlukan gaya pemimpin yang egaliter-humanis dan bukan feodal-otokratis. Cita-cita ini harus mulai ditumbuhkan, mengingat mengelola pemerintahan daerah akan membawa konsekuensi logis terhadap kemajuan peradaban bangsanya. Berpikir kemajuan Malang Raya ke depan dituntut adanya upaya memperbaiki sistem secara komprehensif. Harus ada kesadaran bersama, bahwa untuk mewujudkan kemajuan Malang Raya tidak mungkin akan mampu disangga oleh kelompok, golongan, agama, etnis, dan partai tertentu. Kebersamaan dari semua itu menjadi keniscayaan untuk terwujudnya peradaban yang dicita-citakan.
Untuk mewujudakan cita-cita itu sangat rasional. Di Malang Raya ini tidak kurang dari 86 kampus swasta dan negeri yang bertengger. Merupakan aset dahsyat yang sangat mungkin untuk dikapitalisasi sebagai lokomotif penggeraknya. Bentuk aset baik yang tangible maupun yang intangible sudah waktunya disinergikan menjadi kekuatan untuk menopang daya energi kemajuan pembangunannya. Belum lagi di sektor-sektor yang lain yang tentu sangat potensial pula untuk dikapitalisasi sebagai energi baru dalam mendorong percepatan pembangunan Malang Raya. Oleh karena itu, sudah waktunya ada upaya untuk meredesain mindset pembangunan Malang Raya.
Salam sehat dan selamat Tahun Baru 2021.

*) Penulis adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/