alexametrics
22.3 C
Malang
Saturday, 1 October 2022

Berbagi Air Sumber Pitu

Namanya mata air Sumber Pitu. Lokasinya berada di Desa Du­wet Krajan, Kecamatan Tum­pang, Kabupaten Malang. Ada banyak mata air di tempat ini, namun warga sekitar menye­butnya Sumber Pitu, tujuh sumber. Airnya bening, segar, melimpah ruah.

Belakangan, nama Sumber Pi­tu kian sering disebut seiring dengan merebaknya ”polemik” an­tara PDAM Kota Malang (Perumda Tugu Tirta) dengan PDAM Kabupaten Malang (Pe­rumda Tirta Kanjuruhan). Ya, dua perusahaan plat merah ini sama-sama memanfaatkan air dari Sumber Pitu untuk melayani pelanggannya, sejak tahun 2017.

Polemik muncul setelah Pe­rumda Tirta Kanjuruhan me­minta PDAM Tugu Tirta me­lu­nasi tunggakan selama sem­bilan bulan, terhitung sejak November 2021 lalu. Jumlahnya kurang lebih Rp 1 miliar. Duit tersebut dari hitung-hitungan biaya operasional, peme­liha­raan, dan pengambilan air yang diusahakan PDAM Tirta Ka­n­juruhan yang lantas disa­lurkan ke pipa milik Tugu Tirta. Tagihan Rp 1 miliar tersebut sesuai dengan perjanjian kerja sama (PKS) yang diteken kedua pe­rusahaan tersebut. Direktur Utama Perumda Tirta Kan­juruhan Syamsul Hadi me­nyebut kesepakatannya, Tugu Tirta membayar Rp 610 per meter kubik air yang mengalir ke pipanya.

Namun Tugu Tirta emoh mem­­bayar tunggakan. Belum jelas be­nar alasan yang menda­sari penolakan tersebut. Direk­tur Utama (Dirut) Perumda Tu­­gu Tirta M. Nor Muhlas ma­lah me­minta bantuan DPRD Kota Malang untuk memediasi per­soalan dengan koleganya dari Kabupaten Malang itu. DPRD Kota Malang sudah meng­agen­dakan pertemuan dengan me­ngundang PDAM Tirta Kan­juruhan awal bulan depan.

Sebenarnya ”perseteruan” antara Tugu Tirta dan Tirta Kan­­­juruhan tak hanya me­nyangkut pemanfaatkan air Sumber Pitu. Sebelumnya, dua pe­rusahaan ini menjadikan sumber Air Wendit sebagai ajang gontok-gontokan. Pemi­cunya, Keputusan Menteri PU dan PR Nomor: 928/KPTS­/­M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada PDM Kota Ma­lang di Sumber Wendit yang nota­bene berada di wilayah Kabu­paten Malang tahun 2018 silam.

Keputusan tersebut membuat Pemkab Malang meradang dan merasa ”kecolongan”. Gu­ga­tan pun dilayangkan ke PT­UN Jakarta tahun 2019. Perang ar­gumentasi, segepok bukti-bukti pendukung dan aneka narasi bermunculan di antara ke­dua belah pihak. Mereka ”berkelahi” di ruang sidang. Ending-nya, majelis hakim PTUN Jakarta membuat kepu­tusan Pemberian Izin Pengu­sahaan Sumber Daya Air ke­pada PDM Kota Malang di Sumber Wendit dibatalkan.

Kembali ke polemik peman­faatan air di Sumber Pitu, Tum­pang, alangkah baiknya jika bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tak harus gontok-go­ntokan apalagi sampai ber­akhir di pengadilan. Sebagai dua peru­sahaan plat merah yang sudah cukup lama berbagi air, seberat dan serumit apapun masalah yang muncul se­harusnya bisa di­selesaikan, layak­nya pe­ru­sahaan profesional.

Upaya melibatkan pihak ke­tiga bisa saja dilakukan jika ke­dua belah pihak sama-sama ”keras kepala” dengan narasi yang dibangun. Namun me­libatkan pihak ketiga, juga me­nyimpan potensi menam­bah masalah baru karena ada tiga pihak yang berkepentingan. Kecuali jika pihak ketiga yang digandeng benar-benar tepat dan punya kompetensi dalam pencarian solusi.

Tentu saja polemik Sumber Pitu ini tak lepas dari pen­cermatan kedua kepala daerah, Wali Kota Malang Sutiaji dan Bu­pati Malang Sanusi. Karena apa yang dilontarkan dua di­rektur Perumda dalam menyi­kapi polemik ini tak lepas dari ”restu” kepala daerah masing-ma­sing. Keputusan-keputusan penting perumda tentu harus sepengetahuan dan mendapat lampu hijau terlebih dahulu.

Yang pasti, diluar dinamika yang sedang terjadi, tugas dua pe­rumda dalam menyediakan air bersih bagi warga Kabupaten dan Kota Malang bisa dibilang tak berat-berat amat. Secara kerja, dilihat dari bahan baku air yang dikelola, tugasnya en­teng. Apalagi jika diban­dingkan dengan PDAM di Su­rabaya mi­salnya. Mereka ha­rus mengo­lah air kotor mirip comberan da­ri sungai menjadi air bersih sebe­lum disalurkan ke pelang­gannya.
Dengan me­limpahnya air bersih, langsung dari sumber mata air Sumber Pitu, tentu biaya yang harus ditanggung untuk mengolah dan menya­lurkan ke pelanggan jauh lebih ringan. Tapi kalau polemik dua perusahaan plat merah ini tak kunjung selesai, publik malah bisa penasaran, ada apa di balik semua itu. Malu ah kalau sampai ketahuan (*)

Namanya mata air Sumber Pitu. Lokasinya berada di Desa Du­wet Krajan, Kecamatan Tum­pang, Kabupaten Malang. Ada banyak mata air di tempat ini, namun warga sekitar menye­butnya Sumber Pitu, tujuh sumber. Airnya bening, segar, melimpah ruah.

Belakangan, nama Sumber Pi­tu kian sering disebut seiring dengan merebaknya ”polemik” an­tara PDAM Kota Malang (Perumda Tugu Tirta) dengan PDAM Kabupaten Malang (Pe­rumda Tirta Kanjuruhan). Ya, dua perusahaan plat merah ini sama-sama memanfaatkan air dari Sumber Pitu untuk melayani pelanggannya, sejak tahun 2017.

Polemik muncul setelah Pe­rumda Tirta Kanjuruhan me­minta PDAM Tugu Tirta me­lu­nasi tunggakan selama sem­bilan bulan, terhitung sejak November 2021 lalu. Jumlahnya kurang lebih Rp 1 miliar. Duit tersebut dari hitung-hitungan biaya operasional, peme­liha­raan, dan pengambilan air yang diusahakan PDAM Tirta Ka­n­juruhan yang lantas disa­lurkan ke pipa milik Tugu Tirta. Tagihan Rp 1 miliar tersebut sesuai dengan perjanjian kerja sama (PKS) yang diteken kedua pe­rusahaan tersebut. Direktur Utama Perumda Tirta Kan­juruhan Syamsul Hadi me­nyebut kesepakatannya, Tugu Tirta membayar Rp 610 per meter kubik air yang mengalir ke pipanya.

Namun Tugu Tirta emoh mem­­bayar tunggakan. Belum jelas be­nar alasan yang menda­sari penolakan tersebut. Direk­tur Utama (Dirut) Perumda Tu­­gu Tirta M. Nor Muhlas ma­lah me­minta bantuan DPRD Kota Malang untuk memediasi per­soalan dengan koleganya dari Kabupaten Malang itu. DPRD Kota Malang sudah meng­agen­dakan pertemuan dengan me­ngundang PDAM Tirta Kan­juruhan awal bulan depan.

Sebenarnya ”perseteruan” antara Tugu Tirta dan Tirta Kan­­­juruhan tak hanya me­nyangkut pemanfaatkan air Sumber Pitu. Sebelumnya, dua pe­rusahaan ini menjadikan sumber Air Wendit sebagai ajang gontok-gontokan. Pemi­cunya, Keputusan Menteri PU dan PR Nomor: 928/KPTS­/­M/2018 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada PDM Kota Ma­lang di Sumber Wendit yang nota­bene berada di wilayah Kabu­paten Malang tahun 2018 silam.

Keputusan tersebut membuat Pemkab Malang meradang dan merasa ”kecolongan”. Gu­ga­tan pun dilayangkan ke PT­UN Jakarta tahun 2019. Perang ar­gumentasi, segepok bukti-bukti pendukung dan aneka narasi bermunculan di antara ke­dua belah pihak. Mereka ”berkelahi” di ruang sidang. Ending-nya, majelis hakim PTUN Jakarta membuat kepu­tusan Pemberian Izin Pengu­sahaan Sumber Daya Air ke­pada PDM Kota Malang di Sumber Wendit dibatalkan.

Kembali ke polemik peman­faatan air di Sumber Pitu, Tum­pang, alangkah baiknya jika bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tak harus gontok-go­ntokan apalagi sampai ber­akhir di pengadilan. Sebagai dua peru­sahaan plat merah yang sudah cukup lama berbagi air, seberat dan serumit apapun masalah yang muncul se­harusnya bisa di­selesaikan, layak­nya pe­ru­sahaan profesional.

Upaya melibatkan pihak ke­tiga bisa saja dilakukan jika ke­dua belah pihak sama-sama ”keras kepala” dengan narasi yang dibangun. Namun me­libatkan pihak ketiga, juga me­nyimpan potensi menam­bah masalah baru karena ada tiga pihak yang berkepentingan. Kecuali jika pihak ketiga yang digandeng benar-benar tepat dan punya kompetensi dalam pencarian solusi.

Tentu saja polemik Sumber Pitu ini tak lepas dari pen­cermatan kedua kepala daerah, Wali Kota Malang Sutiaji dan Bu­pati Malang Sanusi. Karena apa yang dilontarkan dua di­rektur Perumda dalam menyi­kapi polemik ini tak lepas dari ”restu” kepala daerah masing-ma­sing. Keputusan-keputusan penting perumda tentu harus sepengetahuan dan mendapat lampu hijau terlebih dahulu.

Yang pasti, diluar dinamika yang sedang terjadi, tugas dua pe­rumda dalam menyediakan air bersih bagi warga Kabupaten dan Kota Malang bisa dibilang tak berat-berat amat. Secara kerja, dilihat dari bahan baku air yang dikelola, tugasnya en­teng. Apalagi jika diban­dingkan dengan PDAM di Su­rabaya mi­salnya. Mereka ha­rus mengo­lah air kotor mirip comberan da­ri sungai menjadi air bersih sebe­lum disalurkan ke pelang­gannya.
Dengan me­limpahnya air bersih, langsung dari sumber mata air Sumber Pitu, tentu biaya yang harus ditanggung untuk mengolah dan menya­lurkan ke pelanggan jauh lebih ringan. Tapi kalau polemik dua perusahaan plat merah ini tak kunjung selesai, publik malah bisa penasaran, ada apa di balik semua itu. Malu ah kalau sampai ketahuan (*)

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/