24.7 C
Malang
Tuesday, 6 December 2022

Lesti, KDRT, dan Netizen

SEJAK 28 September 2022 lalu, perhatian publik tersita atas kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang melibatkan penyanyi dangdut kenamaan Indonesia Lesti Kejora. Kabar itu tentu mengejutkan siapa saja. Mengingat perempuan yang akrab disapa Lesti itu kerap tampil romantis bersama sang suami Rizky Billar dalam berbagai acara televisi dan konten media sosial.

Dari kejadian yang dilaporkan Lesti ke Polres Metro Jakarta Selatan 28 September lalu, publik sontak mengecam tindak kekerasan yang dilakukan Rizky Billar itu. Dukungan kepada ibu satu anak itu pun banjir di media sosial.
Ya, kasus yang menyeret perempuan berdarah Sunda itu tentu memicu emosi netizen. Pasalnya, Lesti selama ini dikenal sebagai sosok yang rendah hati, ramah, dan sederhana. Tidak heran ia banyak digandrungi masyarakat. Tentu kasus kekerasan yang menimpanya juga menjadi pukulan bagi penggemarnya. Maka tak heran banyak dukungan yang mengalir pada Lesti.

Begitu sebaliknya, sumpah serapah seolah menghujani pria yang memiliki nama asli Muhammad Rizky itu. Dalam hal ini, reaksi netizen sangat dibenarkan dan tidak bisa disebut mencampuri urusan pribadi orang lain. Sebab, reaksi nitizen itu telah sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai batas kemampuannya. Di antaranya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Selama ini kasus KDRT acap kali dianggap sebagai masalah personal rumah tangga. Lebih sempit lagi disebut sebagai aib. Sehingga, kasus KDRT yang terjadi dewasa ini tak ubahnya seperti gunung es. Yang tampak hanya permukaannya saja. Untuk itu, jumlah kasusnya selama ini tidak representatif dari jumlah kasus yang sebenarnya terjadi.

Itulah mengapa reaksi netizen yang membela korban dan mengecam pelaku kekerasan merupakan sebuah implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Di Kota Malang, sejak 2019 jumlah kasus KDRT yang dilaporkan ke Polresta Malang Kota terus menurun. Bahkan penurunannya drastis. Pada 2019 lalu, Polresta Malang mencatat adanya kasus KDRT yang dilaporkan sebanyak 34 kasus. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada 2020 menjadi 23 kasus.

Penurunan kasus terus berlanjut pada tahun berikutnya yakni 2021. Pada tahun tersebut jumlah KDRT yang dilaporkan sebanyak 11 kasus. Sementara, hingga September 2022 lalu, Polresta Malang hanya mendapat satu laporan kasus KDRT. Namun sekali lagi, jumlah kasus yang tercatat di kepolisian tidak merepresentasikan jumlah KDRT yang sebenarnya.

Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Malang Tri Nawangsari mengatakan, selama ini kendala dalam menangani korban KDRT adalah inkonsistensi pelapor. Sebab, pelapor sering kali tidak memenuhi panggilan polisi di tengah proses penyelidikan karena sudah kembali rujuk bersama sang suami. Namun, korban akan kembali menanyakan kelanjutan kasusnya apabila KDRT itu terulang kembali.

Hal itulah yang barangkali sedang dialami Lesti saat ini. Dirinya juga memutuskan untuk mencabut laporannya satu hari setelah Rizky Billar ditetapkan sebagai tersangka yakni pada 14 Oktober lalu. Lesti menyampaikan dirinya telah memaafkan perbuatan suaminya itu dengan alasan bagaimana pun juga Rizky Billar merupakan ayah dari anaknya.

Psikolog Klinis (Piskopatologi & Substance Use) dan Psikologi Lintas Budaya UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) Muhammad Salis Yuniardi SPsi MPsi Phd mengatakan, KDRT tentu membawa dampak psikis yang serius bagi korbannya. Salah satunya hilangnya rasa percaya diri. Sehingga korban KDRT sering merasa dirinya tak berdaya.

Hal itulah yang menjadi salah satu sebab banyaknya korban KDRT yang enggan melapor. Ditambah tidak semua masyarakat punya pemahaman terkait hukum dan undang-undang. Bahwa segala bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dilarang oleh undang-undang. Untuk, itu korban perlu untuk didampingi agar dikuatkan mentalnya.
Sayangnya, keputusan Lesti untuk mencabut laporan terkait KDRT yang ia alami lantas mendapat respons buruk dari netizen. Dirinya dianggap tidak tegas. Bahkan, beberapa menganggap kasusnya itu hanya sebuah prank belaka. Padahal keputusan itu tidak lepas dari efek psikis yang dialami Lesti sebagai korban KDRT. Rasa tidak percaya diri dan tidak berdaya tentu ia rasakan. Selain itu, dampak-dampak psikis lainnya sedikit banyak memengaruhi Lesti dalam mengambil keputusan.

Nah, di situlah konotasi dari istilah netizen kembali melekat. Sebab, apa pun keputusan yang diambil oleh korban KDRT merupakan hak pribadinya. Masyarakat dalam kasus ini hanya perlu untuk terus mendukung dan membela korban. Namun, yang perlu korban ingat juga bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan dalam bentuk apa pun. Sebab, tanpa efek jera pelaku masih akan terus berpotensi melakukan hal serupa.

Melihat kompleksitas permasalahan KDRT itu, penting untuk melakukan edukasi terhadap diri sendiri. Tentu hal itu juga membutuhkan peran aktif pemerintah dan institusi terkait untuk menyadarkan masyarakat terkait posisinya sebagai kontrol sosial. Sehingga, masyarakat menjadi paham perbedaan arti peran dan ikut campur dalam urusan orang. Sehingga, reaksi-reaksinya terhadap sebuah kasus khususnya dalam kasus KDRT bisa lebih bisa diukur secara proporsional.

Selain itu, pemerintah dan institusi terkait juga mempunyai PR untuk memahamkan masyarakat bahwa KDRT bukanlah masalah personal. Melainkan masalah negara yang sudah diatur dalam undang-undang. Lebih luas lagi KDRT merupakan masalah bersama.

Untuk itu, dukungan yang banyak disampaikan oleh netizen kepada Lesti merupakan peran serta publik dalam mengaplikasikan undang-undang di kehidupan sehari-hari. Sehingga, dalam hal ini netizen lepas dari konotasinya yang kerap dianggap pihak yang suka ikut campur dalam urusan orang lain.
Namun, dalam urusan KDRT, netizen atau masyarakat memang sudah sepatutnya turut andil mengawal kasus tersebut dan membela korban. Dan itu sudah dilakukan oleh netizen Indonesia dalam kasus KDRT yang melibatkan Lesti Kejora dan Rizky Billar. (*)

Saran dan kritik ke email: fajarandress@gmail.com

SEJAK 28 September 2022 lalu, perhatian publik tersita atas kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang melibatkan penyanyi dangdut kenamaan Indonesia Lesti Kejora. Kabar itu tentu mengejutkan siapa saja. Mengingat perempuan yang akrab disapa Lesti itu kerap tampil romantis bersama sang suami Rizky Billar dalam berbagai acara televisi dan konten media sosial.

Dari kejadian yang dilaporkan Lesti ke Polres Metro Jakarta Selatan 28 September lalu, publik sontak mengecam tindak kekerasan yang dilakukan Rizky Billar itu. Dukungan kepada ibu satu anak itu pun banjir di media sosial.
Ya, kasus yang menyeret perempuan berdarah Sunda itu tentu memicu emosi netizen. Pasalnya, Lesti selama ini dikenal sebagai sosok yang rendah hati, ramah, dan sederhana. Tidak heran ia banyak digandrungi masyarakat. Tentu kasus kekerasan yang menimpanya juga menjadi pukulan bagi penggemarnya. Maka tak heran banyak dukungan yang mengalir pada Lesti.

Begitu sebaliknya, sumpah serapah seolah menghujani pria yang memiliki nama asli Muhammad Rizky itu. Dalam hal ini, reaksi netizen sangat dibenarkan dan tidak bisa disebut mencampuri urusan pribadi orang lain. Sebab, reaksi nitizen itu telah sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai batas kemampuannya. Di antaranya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Selama ini kasus KDRT acap kali dianggap sebagai masalah personal rumah tangga. Lebih sempit lagi disebut sebagai aib. Sehingga, kasus KDRT yang terjadi dewasa ini tak ubahnya seperti gunung es. Yang tampak hanya permukaannya saja. Untuk itu, jumlah kasusnya selama ini tidak representatif dari jumlah kasus yang sebenarnya terjadi.

Itulah mengapa reaksi netizen yang membela korban dan mengecam pelaku kekerasan merupakan sebuah implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Di Kota Malang, sejak 2019 jumlah kasus KDRT yang dilaporkan ke Polresta Malang Kota terus menurun. Bahkan penurunannya drastis. Pada 2019 lalu, Polresta Malang mencatat adanya kasus KDRT yang dilaporkan sebanyak 34 kasus. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada 2020 menjadi 23 kasus.

Penurunan kasus terus berlanjut pada tahun berikutnya yakni 2021. Pada tahun tersebut jumlah KDRT yang dilaporkan sebanyak 11 kasus. Sementara, hingga September 2022 lalu, Polresta Malang hanya mendapat satu laporan kasus KDRT. Namun sekali lagi, jumlah kasus yang tercatat di kepolisian tidak merepresentasikan jumlah KDRT yang sebenarnya.

Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Malang Tri Nawangsari mengatakan, selama ini kendala dalam menangani korban KDRT adalah inkonsistensi pelapor. Sebab, pelapor sering kali tidak memenuhi panggilan polisi di tengah proses penyelidikan karena sudah kembali rujuk bersama sang suami. Namun, korban akan kembali menanyakan kelanjutan kasusnya apabila KDRT itu terulang kembali.

Hal itulah yang barangkali sedang dialami Lesti saat ini. Dirinya juga memutuskan untuk mencabut laporannya satu hari setelah Rizky Billar ditetapkan sebagai tersangka yakni pada 14 Oktober lalu. Lesti menyampaikan dirinya telah memaafkan perbuatan suaminya itu dengan alasan bagaimana pun juga Rizky Billar merupakan ayah dari anaknya.

Psikolog Klinis (Piskopatologi & Substance Use) dan Psikologi Lintas Budaya UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) Muhammad Salis Yuniardi SPsi MPsi Phd mengatakan, KDRT tentu membawa dampak psikis yang serius bagi korbannya. Salah satunya hilangnya rasa percaya diri. Sehingga korban KDRT sering merasa dirinya tak berdaya.

Hal itulah yang menjadi salah satu sebab banyaknya korban KDRT yang enggan melapor. Ditambah tidak semua masyarakat punya pemahaman terkait hukum dan undang-undang. Bahwa segala bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dilarang oleh undang-undang. Untuk, itu korban perlu untuk didampingi agar dikuatkan mentalnya.
Sayangnya, keputusan Lesti untuk mencabut laporan terkait KDRT yang ia alami lantas mendapat respons buruk dari netizen. Dirinya dianggap tidak tegas. Bahkan, beberapa menganggap kasusnya itu hanya sebuah prank belaka. Padahal keputusan itu tidak lepas dari efek psikis yang dialami Lesti sebagai korban KDRT. Rasa tidak percaya diri dan tidak berdaya tentu ia rasakan. Selain itu, dampak-dampak psikis lainnya sedikit banyak memengaruhi Lesti dalam mengambil keputusan.

Nah, di situlah konotasi dari istilah netizen kembali melekat. Sebab, apa pun keputusan yang diambil oleh korban KDRT merupakan hak pribadinya. Masyarakat dalam kasus ini hanya perlu untuk terus mendukung dan membela korban. Namun, yang perlu korban ingat juga bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan dalam bentuk apa pun. Sebab, tanpa efek jera pelaku masih akan terus berpotensi melakukan hal serupa.

Melihat kompleksitas permasalahan KDRT itu, penting untuk melakukan edukasi terhadap diri sendiri. Tentu hal itu juga membutuhkan peran aktif pemerintah dan institusi terkait untuk menyadarkan masyarakat terkait posisinya sebagai kontrol sosial. Sehingga, masyarakat menjadi paham perbedaan arti peran dan ikut campur dalam urusan orang. Sehingga, reaksi-reaksinya terhadap sebuah kasus khususnya dalam kasus KDRT bisa lebih bisa diukur secara proporsional.

Selain itu, pemerintah dan institusi terkait juga mempunyai PR untuk memahamkan masyarakat bahwa KDRT bukanlah masalah personal. Melainkan masalah negara yang sudah diatur dalam undang-undang. Lebih luas lagi KDRT merupakan masalah bersama.

Untuk itu, dukungan yang banyak disampaikan oleh netizen kepada Lesti merupakan peran serta publik dalam mengaplikasikan undang-undang di kehidupan sehari-hari. Sehingga, dalam hal ini netizen lepas dari konotasinya yang kerap dianggap pihak yang suka ikut campur dalam urusan orang lain.
Namun, dalam urusan KDRT, netizen atau masyarakat memang sudah sepatutnya turut andil mengawal kasus tersebut dan membela korban. Dan itu sudah dilakukan oleh netizen Indonesia dalam kasus KDRT yang melibatkan Lesti Kejora dan Rizky Billar. (*)

Saran dan kritik ke email: fajarandress@gmail.com

Wajib Dibaca

Artikel Terbaru

/