alexametrics
25.9C
Malang
Friday, 22 January 2021

Hadapi Tantangan Pelayanan 4.0, Kedepankan Kearifan Digital

Revolusi industri keempat (4.0) mendorong banyak perubahan besar pada semua sektor, terutama industri, pemerintahan, dan masyarakat. Revolusi 4.0 didorong oleh ’pertemuan mengejutkan’ terobosan-terobosan teknologi, seperti artificial intelligence (AI), robotics, the internet of things (IoT), autonomous vehicles, 3D printing, nanotechnology, biotechnology, material science, energy storage, and quantum computing. Berbagai terobosan tersebut memiliki karakter yang mampu menghasilkan perubahan radikal (revolusi).

Menurut Schwab (2016), revolusi 4.0 secara fundamental mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Karenanya, pemerintah (pusat dan daerah) dituntut memiliki kesiapan dan respons yang cukup terhadap tiga hal mendasar dari revolusi 4.0, yaitu terobosan teknologi, karakter disruptif, dan tantangan yang timbul. Pemerintah dituntut menunjukkan kapasitas regulasi dan pelayanan terhadap dunia usaha dan masyarakat.

Tidak terkecuali pemerintah daerah (pemda) di Malang Raya harus bersiap menghadapi revolusi yang bergerak cepat itu. Satu potret kecil terkait kesiapan pemda bisa diketahui dari hasil riset terbaru LPPM Universitas Brawijaya (2020). Melalui survei pelayanan elektronik (e-service) terhadap tiga pemda di Malang Raya, setidaknya bisa diketahui gambaran kapasitas respons pemda terhadap tantangan revolusi 4.0, utamanya dalam pelayanan publik.

Temuan umum menunjukan bahwa menjalankan e-service bukanlah perkara sederhana. Pemda dan masyarakat harus berhadapan dengan sejumlah situasi dan kendala yang menyebabkan hasil penilaian kinerja e-service mencapai level tertinggi.

Ternyata, ada sejumlah tantangan implementasi e-service oleh Pemda di Malang Raya. Pertama, tidak semua proses pelayanan dapat diubah menjadi bentuk digital. Terdapat aturan-aturan khusus untuk pengurusan dokumen tertentu yang mewajibkan masyarakat harus datang dan mengurus secara manual untuk menghindari kesalahan.

Kedua, adanya masalah geografis dan literasi digital pengguna pelayanan. Ketiga, kendala umum terjadi di setiap daerah yang menyebabkan kurang berkembangnya e-service karena tiadanya ASN untuk pemeliharaan aplikasi. Pemda belum sepenuhnya memiliki ASN yang mampu mengelola dan mengembangkan e-service.

Keempat, integrasi antaraplikasi e-service sejenis belum dijalankan. Kelima, sosialisasi e-service kepada masyarakat belum dilakukan optimal. Branding e-service masih belum dilakukan dengan baik oleh pemda sehingga akseptabilitas dan utilitas masyarakat terhadap e-service belum optimal. Kelima, komitmen kepala daerah penting untuk untuk memacu pemimpin dan staf organisasi perangkat daerah (OPD) menjalankan e-service secara kontinyu.

Keenam, penyediaan anggaran pengembangan e-service dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, transformasi teknologi, dan permintaan pelayanan masyarakat. Terakhir, pentingnya dukungan DPRD atas penyelenggaraan e-service, terutama untuk mendorong komitmen penyediaan anggaran dan pengawasan.

Temuan-temuan tersebut setidaknya memberikan gambaran kesiapan pemda di Malang Raya dalam merespons tantangan revolusi 4.0. Untuk itu, tahun 2021 merupakan momen yang baik untuk meletakkan fondasi kesiapan pemda. Namun, tafsir kesiapan yang dimaksud bukan sekadar menunjukkan kemampuan pemda dalam merespons tantangan, namun juga mempraktikkan ’kearifan digital’ dalam pelayanan publik.

Kearifan digital merupakan upaya pemda menemukan titik kompromi antara tantangan revolusi 4.0, konteks, dan kebutuhan lokal dalam arus perubahan disruptif. Wujud kearifan digital, yaitu upaya-upaya digitalisasi, automasi, dan efisiensi pelayanan publik dibarengi empati terhadap keragaman pengguna. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan seyogianya mempertimbangkan kemampuan pengguna.

Selain itu, upaya-upaya penyelengaraan pelayanan elektronik sebaiknya menekankan kesederhanaan. Prosedur, bahasa, dan persyaratan pelayanan harus mudah diikuti dan dijalankan. Tujuannya agar memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi pelayanan publik yang disediakan pemda.

Juga, pada tahap awal, pemda tetap menempuh langkah-langkah kompromi pelayanan. Tidak seluruh prosedur dan persyaratan pelayanan mesti didigitalkan. Keragaman pengguna harus diantisipasi dengan mengombinasikan praktik dan prosedur pelayanan manual dan digital.

Selanjutnya, kemampuan berkreasi dalam mengatasi kesenjangan antara penyediaan pelayanan elektronik dan illiterasi digital pengguna sangat penting. Kreativitas menjadi kata kunci bagi pemda dalam mencari penyelesaian berbagai dilema revolusi 4.0 dalam pelayanan publik.

Terakhir, pemda di Malang Raya tetap mengedepankan sikap dan kebijakan yang rendah hati, bukan superioritas, dalam merespons situasi disruptif 4.0. Pemda tidak merasa harus memimpin, memandu, dan mengendalikan dalam memelopori pelayanan elektronik. Sebaliknya, dengan rendah hati, pemda bekerja sama dengan banyak kalangan. Salah satu yang bisa diajak bermitra dalam mengakselerasi pelayanan 4.0, yaitu komunitas digital. Mereka bisa diapresiasi sebagai warga ahli (expert citizens) yang bisa menjembatani kesenjangan digital antara pemda dan masyarakat/pengguna.

Tak perlu menunggu lama, tahun 2021 bisa diawali dengan sinergi dan integrasi pemda di Malang Raya dalam membuat roadmap digitalisasi, automasi, dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. Selamat menyongsong tahun kearifan digital, Selamat Tahun Baru 2021. (*)

*) Penulis adalah Rektor Universitas Brawijaya

 

- Advertisement -
- Advertisement -

Artikel Terbaru

Wajib Dibaca