Misalnya saat Hari Ulang Tahun (HUT) Arema pada 11 Agustus lalu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Malang diimbau memakai seragam beratribut Arema. Padahal sudah ada acuan seragam dinas untuk ASN. Yakni Pakaian Dinas Harian (PDH). Itu sudah diatur dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas PNS di lingkup Kemendagri dan Pemda.
Kemudian pada 9-10 November lalu, Sutiaji juga memerintahkan semua pegawainya, baik ASN maupun non-ASN memakai busana serba-hitam. Hitam merupakan simbol duka cita. Baju bernuansa hitam itu dipakai tepat saat peringatan 40 hari Tragedi Kanjuruhan.
Dengan mengubah seragam PDH menjadi busana serba-hitam, Sutiaji terkesan ingin menunjukkan empatinya kepada masyarakat. Dia bersama jajarannya turut berduka atas meninggalnya 135 Aremania di Stadion Kanjuruhan, 1 Oktober lalu. Pesan yang kemungkinan diterima masyarakat adalah, pemerintah dan Aremania sudah ”satu jiwa”. Setidaknya dalam hal menyikapi Tragedi Kanjuruhan.
Di kancah nasional, busana kerap kali dijadikan alat politik. Busana yang dipakai Joko Widodo sejak sebelum menjadi presiden, sering menjadi perhatian publik. Ketika masih berkampanye dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 2012 lalu, Jokowi memakai baju kotak-kotak setiap menemui konstituennya. Tentu saja, kemeja kotak-kotak perpaduan warna merah, biru, dan putih tersebut tidak asal pilih. Ada makna tersendiri yang ingin mereka sampaikan kepada masyarakat.
Ketika Pilpres 2014, dia juga menyuguhkan penampilan baru. Baju yang dikenakan tidak lagi kotak-kotak, melainkan kemeja putih. Penampilan Jokowi juga khas, yakni selalu menyingsingkan lengan baju. Pesan yang ingin dia sampaikan adalah kerja, kerja, dan kerja.
Selain Jokowi, busana yang dipakai Sandiaga Uno juga menjadi perhatian publik. Jika kita cermati, hampir setiap menemui konstituennya pada Pilpres 2019, Sandiaga selalu memakai kostum warna biru milenial. Dia mengartikan warna biru sebagai pembawa kesejukan dan simbol pekerja. Namun ada juga yang menafsirkan bahwa warna biru dipakai untuk memenangkan suara dari anak muda atau milenial.
Di masa kolonial, Belanda mengatur cara berpakaian masyarakat Indonesia. Kaum pribumi dilarang memakai pakaian yang identik dengan kostum kaum Eropa. Mereka harus mengenakan pakaian etnis masing-masing. Tujuannya untuk membedakan rakyat jelata dan kaum Eropa yang berkuasa di Indonesia.
Sekitar 140 tahun silam, baju sebagai alat politik sudah dikaji oleh Thomas Caryle (1795-1881). Penulis sekaligus sejarawan asal Skotlandia itu menganalisis, busana merupakan kulit sosial yang mengandung pesan dan jalan kehidupan bagi manusia. Artinya, pakaian menjadi petunjuk tentang identitas diri dari si pemakainya.
Pikiran itu dikuatkan oleh ahli semiotika asal Prancis, Roland Barthes (1915-1980). Menurut dia, busana merupakan sebuah sistem tanda (sign) yang menunjukkan tentang budaya si pemakai. Melalui pakaian, Barthes bisa mengidentifikasi seseorang atau kelompok. Mulai dari identitas budaya, kelas ekonomi, bahkan sikap politik.
Begitu juga dengan kita. Tidak sedikit di antara kita yang menilai seseorang berdasarkan pakaiannya. Bagaimana menurut Anda? Kritik dan saran kirim ke email mahmudanyudoyono@gmail.com. Editor : Indra Andi